JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, AA Bagus Adhi Mahendra Putra mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Seharusnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni wilayah pesisir DKI Jakarta yang sudah masuk dalam kawasan strategis nasional tidak boleh diberikan izin reklamasi.

"Kita di Komisi IV sudah meminta sekitar 4 bulan yang lalu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dihentikan reklamasi di Teluk Benoa Bali dan Jakarta," kata Bagus Adhi kepada TeropongSenayan di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Jadi tidak bisa, ujar Bagus, Ahok memberi izin reklamasi hanya berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara (Pantura).

Bagaimanapun posisi tertinggi yang berhak memberikan izin reklamasi adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Dan perizinan itu tidak main-main loh. Meskipun ada Perda dan Kepres tetap saja izin pelaksanaan dan amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada di Menteri KKP dan Kehutanan," tuturnya.

Untuk itu, ia meminta agar Menteri Susi bisa tegas soal reklamasi Teluk Jakarta ini, dan tidak boleh takut menyatakan Pemprov DKI bersalah karena melanggar aturan.

"Pemerintah harus bersikap tegas dalam hal ini Menteri KKP. Di sini tidak ada yang sakti," pungkasnya.

sumber : http://www.teropongsenayan.com/35721...-tegas-ke-ahok

Jadi pengen liat debat terbuka Bu Susi VS ahox