Hari Ini, Susi Didemo Ribuan Nelayan untuk Mundur



JAKARTA, KOMPAS.com – Hari nelayan yang jatuh pada Rabu (6/4/2016) hari ini akan dimanfaatkan oleh sebuah forum yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) untuk menyampaikan aspirasinya.

Satu petisi yang disampaikan adalah meminta Susi Pudjiastuti mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) RI.

Susi diminta mundur lantaran kebijakan-kebijakannya dinilai mematikan sektor perikanan.

“Tujuan utama adalah petisi. Inti petisi adalah Susi harus turun, karena dia menghancurkan dunia perikanan di Indonesia,” ucap Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Sulawesi Utara Rudy Walukow, yang juga anggota forum Gernasmapi saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Senin (4/4/2016).

Anggota lain, yakni Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja menambahkan, aksi demo nelayan hari ini sudah didahului aksi serupa sebelumnya di berbagai daerah, seperti Bitung, Rembang, Tegal, dan Bali.

“Jadi tanggal 6 pas Hari Nelayan Nasional ini, kami akan melauti istana,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Forikan Indonesia Ady Surya mengatakan, nelayan yang akan turun menyampaikan aspirasinya ke Presiden sekitar 10.000 orang.

Angka ini menurun separuhnya dari jumlah yang direncanakan, untuk alasan ketertiban.

“Tadi kami diskusi ke Polda, dan diminta mengurangi jumlahnya. Supaya urusan keamanan bisa dikendalikan dengan baik,” terang Ady.

Nelayan yang akan berpartisipasi dalam aksi ini berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur. Di luar pulau Jawa, ada juga nelayan dari Bitung, Bali, serta Kalimantan Barat.

“Kami harapkan aparat keamanan bisa mengawal aktivitas ini, karena ini merupakan hak untuk menyampaikan pendapat. Koordinasi aksi juga sudah menyampaikan ke daerah-daerah untuk menjaga soliditas dan dari orang-orang yang tidak berkepentingan,” kata Ady.

Dari informasi yang diterima Kompas.com, aksi massa akan terkonsentrasi di Jakarta Pusat, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

Massa aksi sudah berada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk orasi (pukul 08.00); shalat Dzuhur di Monas dan dilanjutkan orasi di Istana Negara (pukul 11.55); shalat Azhar dan kembali orasi (pukul 15.00); dan salah Magrib serta istigozah (pukul 18.00).

Asal tahu saja, sejumlah kebijakan Susi yang dinilai merugikan nelayan diantaranya yaitu Permen KP 56/2014 tentang moratorium kapal eks asing.

Lalu, Permen KP 57/2014 tentang pelarangan alih muatan tengah laut, Permen KP 1/2015 tentang penangkapan lobster dan kepiting, serta Permen KP 2/2015 tentang pelarangan pukat hela dan pukat tarik.

Susi Santai

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri terlihat santai merespons rencana petisi mundur yang sudah beredar sejak sepekan ini.

“Orang mau menurunkan saya, ya monggo saja!” kata Susi di kantornya usai live streaming penenggelaman kapal, Selasa (5/4/2016).

“Sebetulnya tidak usah demo. Tinggal minta sama Pak Presiden, selesai. Ngapain demo-demo? Buang-buang energi,” imbuh menteri asal Pangandaran itu.

Susi memastikan, seluruh regulasi yang dibuat untuk mengatur perikanan tangkap hanya akan menciptakan peningkatan produktivitas. Dan bukan sebaliknya, menghambat produktivitas.

“Karena itu akan memberikan alam kesempatan untuk recovery, dan beranak-pinak, untuk kita ambil. Visi Pak Presiden adalah laut masa depan banga. Jadi jangan habiskan hari ini,” tukas Susi.

Sumur

Ribuan Nelayan Kepung Kantor Jokowi dan Susi



Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia akan mengepung Istana Negara dan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nelayan yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernaspami) sudah tiba di Jakarta dari Pandeglang, Banten, dan Tegal, Jawa Tengah, sejak pukul 07.35 WIB, Rabu 6 Maret 2016.

"Massa sudah berkumpul di Masjid Istiqlal sejak pagi. Sudah ada kurang lebih 5.000 orang, dan masih berdatangan dari daerah," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno.

Ribuan nelayan mengusung tuntutan agar Presiden Joko Widodo memecat Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, dan menuntut dicabutnya Permen KKP No.56/2014, Permen KKPO No.57/2014, Permen KKP No.01/2015, serta PP No.75 Tahun 2015.

"Mereka juga meminta pemerintah melibatkan nelayan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten kota dalam pembuatan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan yang berpihak pada nelayan dalam negeri," kata Suyatno.

Untuk mengamankan unjuk rasa, kepolisian mengerahkan sekitar 1.599 anggota. Mereka disiagakan di tiga titik, yaitu di titik kumpul kedatangan di Masjid Istiqlal, di depan gedung KKP, serta di depan Istana Negara.

"Di depan Istana 874 personel, di depan KKP 668, dan di Istiqlal 57," kata Suyatno.
Sumur

Ratusan Nelayan di Bali Protes Kebijakan Menteri Susi

Denpasar - Ratusan nelayan dari sejumlah kabupaten di Bali, Senin, 4 April 2016, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bali di kawasan perkantoran Renon, Denpasar. Mereka memprotes sejumlah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti yang dinilai telah membunuh nelayan kecil.

Para nelayan yang bergerak dari parkir timur Lapangan Monumen Badjra Sandhi mengarak poster dan spanduk saat berjalan menuju gedung DPRD. Spanduk antar lain bertuliskan, “Presiden Jokowi Mohon Hentikan Pencitraan Menteri Susi”, “Kembalikan Kedaulatan Nelayan Tradisional”, “Nelayan Bali Tolak Permen Menteri” serta sejumlah poster lainnya.

Menurut Koordinator Paguyuban Nelayan Bali Ketut Aryana Yasa, Peraturan Menteri Susi (Permen) yang ditolak terutama adalah Permen KP NO 1/KP 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dan Permen KP NO 56, 57 /KP /2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perwakilan nelayan diterima berdoalog oleh Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama beserta sejumlah anggota Dewan. Adi mengatakan aksi para nelayan itu merupakan bukti bahwa sang Menteri telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. “Presiden Jokowi perlu mengetahui hal ini,” ujarnya usai menerima perwakilan nelayan.

Dalam dialog itu disepakati DPRD Bali akan mendukung langkah para nelayan yang akan bertemu dengan Presiden Jokowi pada Rabu, 6 April 2016 nanti. “Kami juga akan mengirim utusan untuk mendampingi,” tutur Adi. Perwakilan nelayan Bali akan bergabung dengan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia.

Ihwal materi yang diprotes nelayan, Adi mengatakan sebenarnya sudah sempat menyampaikan langsung kepada Susi. “Tapi jawabannya, nelayan diminta bersabar karena nantinya akan dapat tangkapan lobster yang lebih besar dan mahal,” kata Sdi. Ketika ditanya, kapan kira-kira hal itu akan terjadi, Susi memperkirakan sekitar 6 tahun. “Saya bilang, saat itu nelayan sudah mati,” ucap Adi pula.

Adi menjelaskan DPRD Bali telah mengutus dua anggota Komisi II. Keduanya ditemui salah-satu pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ternyata disitu ditemukan inkonsistensi karena ada perbedaan dalam perbedaan ketentuan dalam Permen.

Dalam Permen disebutkan larangan penangkapan mengacu pada ukuran lobster di bawah 8 centimeter. Dalam surat edaran Menteri disebutkan bahwa larangan adalah penangkapan di bawah berat 200 gram. “Ini masalahnya, kalau mengacu Permen sebenarnya masih terbuka peluang untuk nelayan Bali melakukan penangkapan,” ucap AA Adhi Ardhana, salah seorang anggota DPRD Bali yang bertemu dengan pejabat di KKP.