Kinerja Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang berani membongkar korupsi reklamasi Teluk Jakarta patut diapresiasi. Besar harapan KPK tidak setengah-setengah membongkar sehingga otak grand corruption-nya bisa diseret ke penjara.

Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA), Sya'roni, mengatakan, jika melihat nilai reklamasi yang mencapai Rp 300 triliun, apa yang diterima oleh Muhammad Sanusi bisa dikatakan hanya sekedar uang rokok saja.

Dipastikan ada aliran suap yang lebih berlipat-lipat nilainya yang diterima oleh pihak penentu kebijakan yang lebih tinggi.

‎"Tugas KPK untuk masuk ke situ dan membongkar hingga tunta," kata dia kepada redaksi, Selasa (5/4).

"Perlu diingatkan dengan tegas dan bila perlu diberi stabilo yang tebal bahwa KPK jangan tebang pilih, siapa pun yang terlibat harus dilibas," ‎sambungnya.

Sya'roni meminta KPK untuk tidak melupakan seabrek dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelontorkan oleh grup Agung Podomoro. Bisa jadi CSR tersebut ada kaitannya untuk reklamasi Jakarta.

"Jangan sampai CSR dijadikan modus baru untuk menyuap para penentu kebijakan," tegasnya.

‎Dia menambahkan, jika KPK sudah memiliki bukti yang cukup sebaiknya pencekalan Aguan, bos Sedayu Grup, segera diikuti dengan penetapan sebagai tersangka dan sesegera mungkin ditahan. Penahanan Aguan penting dilakukan sebagai antisipasi agar dia tidak kabur ke luar negeri sebagaimana yang dilakukan para koruptor BLBI.

"Jika sudah melarikan diri ke luar negeri, jangan berharap bisa memaksanya kembali ke Indonesia. Pengalaman para koruptor BLBI sudah cukup dijadikan sebagai pelajaran. Meskipun di luar negeri mereka masih memiliki kekuasaan besar dan bisa dengan leluasa menggerakkan usahanya yang ada di Indonesia," tukas Sya'roni.[dem]

http://hukum.rmol.co/read/2016/04/05...medium=twitter


Petty corruption (korupsi birokrasi), grand corruption (korupsi tingkat tinggi), political corruption (korupsi politik).
Petty corruption hanya melibatkan jumlah uang yang kecil (pas-pasan), yang sering dinamakan juga sebagai korupsi tingkat jalanan. Grand corruption atau korupsi tingkat tinggi sudah melibatkan uang dalam jumlah yang lumayan besar. Grand corruption terjadi pada level tertinggi dari jabatan publik, dimana kebijakan2 dan peraturan-peraturan diformulasikan. Grand corruption terjadi pada level tertinggi, biasanya, korupsi seperti ini sangat berkaitan erat dengan korupsi politik. Political corruption; transaksi antara swasta & aktor2 pemerintah, kekayaan negara dgn tidak sah dikonversikan jd kekayaan pribadi.Biasanya, political corruption selalu diidentikkan “grand” atau high level corruption, krn melibatkan pemegang keputusan politik.Political corruption terjd ketika hukum & peraturan disalahgunakan, dikesampingkan, bahkan disesuaikan agar sesuai kepentingan mrk