Jurnalekonomi.co.id



Sejarah militer Indonesia tidak bisa dilepaskan dari beberapa kisah sukses operasi pembebasan sandera yang diperintahkan langsung oleh pengampu otoritas pemerintahan yaitu Presiden.

Sayangnya, dalam catatan JURNAL hanya satu presiden Republik ini yang memiliki nyali untuk memerintahkan operasi penyanderaan di dalam dan di luar negeri yaitu Presiden Soeharto.

Soeharto sebagai mantan tentara memilih pasang badan dalam operasi pembebasan pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways di Don Mueang, Bangkok maupun operasi pembebasan tim peneliti di Mapenduma.

Itu belum termasuk operasi yang tidak pernah diungkap seperti Operasi Tikus yaitu operasi patroli jarak jauh (long range recce) di perbatasan Papua Nugini untuk membebaskan sandera.

Sementara itu tiga presiden yang lain yaitu Soekarno, Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memiliki track record meneken operasi militer untuk mengatasi separatisme di dalam negeri. Sedangkan BJ Habibie justru menjadi biang hilangnya wilayah Timor Timur.

Bagaimana dengan Susilo Bambang Yudhoyono? Sebagai Presiden dengan bakat menyanyi, Presiden SBY tercatat memilih untuk menolak meneken perintah operasi penyanderaan kapal MV Kudus di Somalia dan justru membayar para pembajak.

Sementara Presiden Joko Widodo? JURNAL mencatat dalam masa pemerintahannya yang masih berjalan sudah dua peristiwa penyanderaan terjadi. Pertama di Papua Nugini dan kali ini di Filipina Selatan.

Pada kasus di Papua Nugini, Jokowi hanya sesumbar dan memilih penyanderaan diselesaikan oleh aparat negara tetangga. Sementara dalam kasus Filipina Selatan hingga tiga hari menjelang tenggat waktu pembayaran tebusan belum jelas apa yang akan diperintahkan Presiden.