Setalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebagai tersangka, dia akan segera membongkar adanya keterlibatan anggota dewan lainnya terkait dugaan suap izin reklamasi.

Hal ini diketahui melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti. Dia mengatakan, berdasarkan hasil rundingan, Sanusi bersedia untuk membeberkan siapa-siapa saja pihak lain yang turut serta menikmati uang panas itu.

“Setelah berunding dari semalam sampai dini hari tadi, saya katakan bahwa ini harus dibuka semua. Dia (Sanusi) setuju, kita akan buka sampai akar-akarnya,” ujar Krisna saat dihubungi Kriminalitas.com, Sabtu (2/4).

Dia menjelaskan, dalam suatu perizinan raperda reklamasi harus melalui mekanisme sidang paripurna. “Jadi melalui paripurna dulu, terus ke badan legislasi daerah (balegda) dan baru turun ke Komisi,” paparnya.

Lanjut Krisna, Sanusi yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta memang tentunya tidak bertindak sendirian. Namun demikian, dia belum mau mengungkap siapa-siapa saja anggota dewan lainnya yang terlibat.

“Hmm.. Memang tidak sendirian, kan mekanismenya seperti tadi,” singkat Krisna saat ditegaskan perihal anggota dewan lain yang turut ‘bermain’.

“Sampai disitu dulu pembahasan kami. Nanti akan kami meetingkan lagi untuk membahas langkah-langkah hukum yang akan diambil selanjutnya,” tambah dia.

KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka. Mohamad Sanusi selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta 2014-2019, Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur PT Agung Podoromo Land dan Trinanda Prihantoro selaku karyawan PT APL.

Sebagai barang bukti, uang senilai Rp 1 miliar dan Rp 140 juta diberikan sebagai hadiah dari total suap Rp 2 miliar untuk penyelenggara negara yang mewakilinya terkait pembahasan raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035 dan raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara.


Sumber