Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi menjadi tersangka, disebutkan banyak pihak untuk diusut tuntas bukan hanya dari segi korupsi tetapi kesalahan-kesalahan surat perizinan dan pelaksaan reklamasi oleh pengembang. Sabtu lalu pun, pernyataan Riza Damanik selaku Ketua KNTI menyiratkan adanya kesalahan-kesalahan eksekutif, khususnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Jadi ini sebab akibat, saya juga heran kenapa DPRD mau menampung kesalahan gubernurnya, dan menurut saya itu fatal sekali,” ujar Riza Damanik, LBH Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (2/4/2016).

Berikut daftar kesalahan Gubernur Ahok dalam proyek reklamasi :
1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra (Anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land) pada 23 Desember 2014.
2.Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2268 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT. Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015.
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No, 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Eka Paksi tertanggal 22 Oktober 2015.
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol tertanggal 17 November 2015.

Keempat surat izin pelaksanaan tersebut keluar sebelum Raperda RTR Kawasan Strategis Pantura dan Raperda RWZP3K diketuk palu dan saat gugatan oleh nelayan kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pengembang Pulau G atau Pluit City masih berlangsung.

http://citraindonesia.com/ini-daftar...oal-reklamasi/

ADA YG DAG DIG DUG