Kepulauan Natuna milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)! Begitu pesan yang ingin kembali ditegaskan pemerintah RI terhadap China, pascainsiden dua pekan lalu, antara kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan kapal penjaga pantai China.

Kala itu, kapal patroli KKP RI dihadang kapal penjaga pantai China, saat KKP hendak menarik kapal pencuri ikan China di Natuna.

Beijing sendiri mengklaim bahwa Natuna masih merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Sementara Indonesia memanggil Duta Besar (Dubes) China, sekaligus menyerahkan surat protes ke Beijing.



Tak ingin lagi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia “kemasukan pencuri” lagi, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu menyatakan TNI siap membentengi wilayah Natuna.

Beberapa perintahnya antara lain penempatan lima jet tempur F-16 “Fighting Falcon”, tiga Kapal Frigate, sistem radar baru, sejumlah drone, satu batalion dari TNI AD, serta Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

“Natuna adalah pintu (NKRI). Jika pintunya tidak dijaga, maka para pencuri akan masuk ke dalam,” papar Menhan Ryamizard dikutip Bloomberg, Jumat (1/4/2016).

“Semua keributan (insiden Natuna) ini karena sampai sekarang tidak dijaga. Ini semua menyangkut tentang respek terhadap negara,” tambahnya.



Tidak hanya itu, Menhan Ryamizard juga mengaku akan mempertimbangkan wajib militer terhadap masyarakat di Kepulauan Natuna. “Jadi jima terjadi sesuatu, masyarakat tidak akan takut dan tahu apa yang harus dilakukan,” tandas Ryamizard.


Sumber