Aku Nasionalis, Pendukung Jokowi, Tapi Tidak Pilih ahok

Perang opini berbasisself identification. Mumpung masih seru.Satu sisi mengatakan “saya Muslim tidak pilih Ahok” yang Kristen, dianggap SARA (menonjolkan agama sebagai dasar pilihan). Tetapi ketika mengatakan “saya Muslim saya pilih Ahok” tidak dianggap SARA karena pilihan (politik)-nya tidak didasarkan pada keyakinan agamanya. Benarkah?Kedua kalimat (kampanye?) itu jelas SARA karena menggunakan basis agamanya untuk menolak dan memilih. Yang satu tidak memilih Ahok berdasarkan perbedaan agama, dan satunya lagi memilih berdasarkan perbedaan agama juga. Satunya jualan agama untuk menolak, lainnya jualan agama untuk menerima.Ketika Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mengatakan memiliki dua minoritas sekaligus dalam dirinya yakni China dan Kristen, secara vulgar Ahok sebenarnya tengah membenturkan dua kutub – mayoritas dan minoritas serta dua unsur SARA yakni suku dan agama. Meski tidak ada kata ajakan (kepada China dan Kristen serta kaum monoritas lainnya) untuk memilih dirinya, namun ungkap itu jelas SARA karena ‘menjual’self identificationdengan tujuan meraih simpati. Ingat, Ahok mengucapkan hal itu terkait dengan dirinya yang hendak maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan pada acara Mata Najwa semalam, Ahok mengatakan dirinya memiliki tiga minoritas saat maju sebagai calon gubernur Bangka-Belitung (China, Kristen dan berasal dari daerah Belitung karena menurut Ahok, penduduk Provinsi Bangka Belitung mayoritas warga dari daerah Bangka).Mengapa Ahok gemar mengangkat isu minoritas,China dan Kristen? Jika dianggap sebagai fakta, bukan SARA, maka adalah fakta juga ketika FPI mengatakan haram hukumnya bagi Muslim untuk memilih pemimpin non Muslim. Mengapa dikatakan fakta, karena ada ayat-ayat dalam ajaran Islam yang mengatakan demikian (QS Ali Imran : 28). Jika perkataan Ahok dimaksudkan untuk melakukan counter terhadap kampanye berbau SARA yang sudah terlebih dulu dihembuskan oleh kelompok lain (katakanlah FPI), maka apa bedanya Ahok dengan FPI?Kebetulan aku tidak pernah setuju dengan modelkampanye FPI sehingga aku pun tidak suka ketika Ahok mengeksploitasiself identification-nya. Jualan SARA untuk tujuan politik praktis hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kemampuan dirinya.Nah, sekarang aku akan melakukan sesuatu yang tidak aku sukai itu. Aku nasionalis sekaliguspendukung Joko Widodo. Aku selalu memilih PDIP dalam setiap pemilu, dan aku memilih Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta, serta memilih Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu. Aku memiliki catatan mengenai hal ini yang aku posting di akun facebook sehingga bisa dipertanggung-jawabkan. Salah satunya ini :https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709081359160256&set=pb.100001751961350.-2207520000.1458211405.&type=3&theaterNamun pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang aku tidak akan memilih Ahok bukan karena beliau China atau Kristen. Aku tidak memilihnya karena menurutku, kebijakan Ahok tidak berpihak pada rakyat kecil. Boleh dong aku menilainya demikian sesuai nalarku, dan apa yang aku rasakan selama ini sebagai warga DKI Jakarta. Selama dipimpin Ahok, aku sudah banyak kehilangan teman karena mereka terpaksa pulang kampung ke Kebumen, Sragen, Lampung dan lain-lain setelah tempat usahanya di pinggir jalan diratakan dengan tanah karena dianggap melanggar perda.Loh, kalau begitu aku mendukung mereka yang berusaha, bermukim di lahan-lahan terlarang? Jangan menyederhanakan masalah seolah kalauprotes penggusuran Kalijodo lantas dianggap proprostitusi, pro pelanggaran. Kalau tidak mendukung Ahok lantas diartikan sebagai pro koruptor, rasis, Islam puritan.Bukan itu. Aku menentang penggusuran yang dilakukan dengan cara-cara intimidatif, seperti mengerahkan polisi dan tentara. Kedua, aku menentang penggusuran yang dilakukan hanya terhadap warga miskin karena sejauh ini belum ada penggusuran terhadap bangunan-bangunan mewah seperti mall, hotel dan perumahan, yang melanggar undang-undang baik lahan atau pun kegunaannya. Bukankah praktek prostitusi di sejumlah gedung mewah di Jalan Gajah Mada, Mangga Besar dan sekitarnya jelas-jelas melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Perdangan Manusia?Sesuai dengan pernyataan Ahok sendiri, banyak sekali gedung di Jakarta yang melanggar KLB (koefisien lantai bangunan). Berapa pemilik gedung yang sudah membayar denda terkait pelanggaran KLB? Tepatkah uang dari denda KLB digunakan untuk membangun lahan parkir diPolda? Bukankah ada larangan pemerintah daerah memberikan bantuan dana kepada lembaga vertikal seperti kepolisian? Mengapa uang KLB tidak disetor dulu ke kas daerah sehingga pengeluarnya harus disahkan melalui APBD? Ingat denda KLB bukan bagian dari CSR (corporate social responsibility).Mengapa kalau rakyat miskin yang melanggar aturan langsung diusir dengan todongan senjata tapi ketika pelanggaran itu dilakukan orang-orang kaya, Ahok mendadak lunak?Ah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sepertiitu. Apa yang aku kemukakan hanya sebagai alasmengapa aku tidak akan memilih Ahok. Jadi bukan karena beliau China atau Kristen.Aku nasionalis, pendukung Jokowi tetapi tidak akan memilih Ahok.Salam

@yb
Kompasiana..