Permisi Senior Hukum sekalian,

Mau numpang tanya soal hukum perpajakan, khususnya soal bea dan cukai. Baru kali ini saya mengalami kasus barang kiriman tertahan di pabean bandara Soekarno Hatta dan dimintai tebusan untuk dapat menerima kiriman tersebut.

Latar belakang peristiwa nya secara garis besar adalah demikian:

Adik saya memperoleh tugas dari universitasnya dan memerlukan botol khusus dalam jumlah yang lumayan banyak, dia berusaha mencari pemasok botol lokal namun hasilnya nihil. Sebagai kakak, saya yang kebetulan berdomisili di China membantu adik saya untuk mencari pemasok botol tersebut.

Kemudian, ketika barang akan dikirim ke Indonesia, saya pikir sekalian saja saya paketkan beberapa barang - barang pribadi saya dan saya tunjuk FEDEX untuk menyediakan layanan expedisi udara nya karena reputasi FEDEX yang "saya pikir" cukup baik.

Tidak dinyana, keluarga saya di Indonesia dikontak oleh pihak FEDEX dengan informasi sebagai berikut:



Saya kaget dan heran melihat angka tebusan yang diminta tidak sebanding dengan nilai paket yang dikirimkan. Mungkin apabila memang ada pengenaan pajak barang impor yang lumrah dan masuk akal, saya akan dengan senang hati membayarkan nya untuk ikut membangun negara. Namun untuk saat ini saya mencium bau tidak sedap praktik penyelewangan dan penyalah gunaan kekuasaan.

Sebagai informasi tambahan, isi paket yang dikirimkan adalah sbb:

1. Botol Beling @ 50 ml (416 pcs)
2. Puzzle Mainan Anak (140 pcs)
3. Sedikit Pakaian dan Accessories

Total paket ada 9 box dan total berat adalah 114 kg. Alasan barang tertahan karena berat melebihi 100 kg

Disamping dari itu, sejauh pengetahuan saya antara Indonesia dan China ada penerapan Free Trade Area sbb:

Quote:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 235/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)
Pasal 1

(1) Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam kolom (5), kolom (6), kolom (7), dan kolom (8) dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) atas impor barang dari semua negara-negara anggota dan berlaku mulai tanggal 1 Januari setiap tahunnya.

(3) Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam kolom (9) dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan besaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina sebagai penerapan asas timbal balik.

(4) Sepanjang tarif bea masuk ditetapkan pada kolom (9), atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina, tidak berlaku ketentuan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Saya yang buta hukum ini mohon bimbingan dari senior sekalian. Barang yang dikirimkan sangat dibutuhkan segera oleh adik saya guna menyelesaikan studinya, apabila barang ini gagal didapat maka besar kemungkinan adik saya gagal menuntaskan studi nya. Terima kasih banyak sebelumnya!