SERANG – Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengaku sering didatangi oleh orang atau kelompok untuk diminta rekomendasi mendapatkan proyek APBD. Namun permintaan tersebut selalu ditolak dengan alasan dirinya tidak memiliki kewenangan.

“Tidak sedikit yang datang ke saya minta dibantu proyek. Yak nggak bisa. Semuanya ada proses dan mekanismenya,” kata Asep usai mendapatkan pengarahan dari KPK di ruang GSG DPRD Banten, Kamis (31/3).

Ia menjelaskan, permintan pihak-pihak yang minta dimuluskan dalam proyek APBD terpaksa ditolaknya dengan alasan, semua pengusaha yang akan dapat proyek harus mengikuti prosedur dengan menikuti lelang di LPSE.

“Kan bisa melalui LPSE. Dan yang harus kita amati, adanya proses tender ulang. Jangan sampai kejadian, karena tidak ada sinergi antara pemenang dan PPK itu yang perlu dipantau. Ada apa tender diulang,” kata Asep.

Asep mengaku sebagai wakil rakyat dari PDIP, pihaknya selama ini selalu menerima siapapun yang datang, namun ketika tamu tersebut minta bantuan agar dimenangkan dalam proyek hal tersebut tidak dilakukan.


“Bagaiman bisa dibantu, kalau bisa dibantu saya diam-diam saja. Tapi saya kan tidak bisa intervensi. Jangan ke kamu, anak saya aja semuanya (proyek),” ujarnya.

Asep mengaku tak mempersoalkan siapapun yang dapat proyek APBD Banten, terpenting dikerjakan dengan profesional. “ Kalau hal-hal yang selalu jelimet, kerjaan ada, kenapa nggak. Yang terpenting tidak sembarangan. Kecuali kalau barangnya tidak sesuai dengan spek, itu yang tidak boleh,” tandasnya.

Sementara pantauan di DPRD Banten, sebanyak 36 anggota dewan dan pimpinan yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) serta jajaran pejabat eselon di lingkungan Setwan diberikan arahan. Pengarahan dilakukan oleh tujuh orang tim dari KPK dalam rangka koordinasi dan super visi (Korsup).

Pengarahan dari tim Korsup dilakukan kepada jajaran pejabat eselon dilakukan dari pukul 09. 00 sampai 11. 30 Wib, sedangkan 36 banggar dilakukan dari 11. 30 sampai 13. 00 Wib.

Untuk 36 Bangar yang diperiksa di antaranya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, dua wakil ketua, Muflikhah dan Ali Zamroni, Eli Mulyadi, Andra Soni, Rahmat Abdul Gani, Miftahudin, Hadi Safari, Sri Hartati, Ali Nurdin, A Jaini, Adde Rosi Khoerunissa, Fitron Nur Ikhsan, Tb Luay Sofhani, Achmad Fauzi.

Plh Sekwan yang juga Asda I Banten, Anwar Masud usai mendapatkan pengarahan dari tim Korsup KPK mengakui saat ini pihaknya sedang melakukan pembenahan terhadap program kerja di lembaga legislatif dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena selama ini program di setwan tidak terencana.

“Apa yang perlu diperbaiki. Kondisi disini seperti apa. Kita sampaikan saja. Bahwa kita sedang buat SOP. Selama di dewan ini kita tidak ada SOP. Saya minta teman-teman buat SOP. Nanti SOP itu dilaporkan ke pimpinan. Sekarang ini kan ada Banmus bikin jadwal, dalam jadwal itu siapa berbuat apa. Jadi kami saat ini sedang membangun sistem, dengan sistem itu kita berharap melakukan pencegahan,” terangnya.

Sementara itu, setelah melakukan korsup di DPRD Banten, tim langsung mendatangi Bappeda. “Saat ini tim KPK sedang bersama kami membahas masalah perencanaan, kita siap saja, dan sekarang antara KPK dengan kami sedang membentuk bidang-bidang,” ungkapnya.(rus/bnn)

sumber : http://tangselpos.co.id/2016/04/01/k...iminta-proyek/