Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, dalam sebuah operasi tangkap tangan. Menurut informasi dari sejumlah penegak hukum, Sanusi diduga menerima suap untuk memuluskan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi di Teluk Jakarta dari pengembang.

Sanusi adalah Ketua Komisi D di DPRD DKI. Komisi D bertugas membidangi pembangunan. Saat ini Komisi D sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara (RZWP3K) dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8/1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.Pembahasan peraturan daerah ini masih maju-mundur sebab Pemerintah Provinsi DKI masih tak sepakat dengan keinginan DPRD. Selain itu, sejumlah nelayan juga gencar memprotes rencana reklamasi tersebut karena mengancam pencaharian mereka.

Ketua KPK Agus Raharjo menolak menjelaskan secara detail kasus ini. Tapi ia membenarkan bahwa KPK telah menangkap seorang anggota DPRD DKI. Adapun Ketua Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkaan Sanusi telah berada di kantor KPK. "Kami sudah dengar berita tersebut, tentunya kami merasa prihatin, yang bersangkutan sedang diperiksa di KPK," ujar Dasco, saat dihubungi, Jumat, 1 April 2016.KPK meringkus enam orang pada Kamis, 31 Maret 2016. Satu di antaranya anggota DPRD DKI Jakarta, yakni MS yang diduga M. Sanusi, kader Partai Gerindra. Setelah menggulung anggota DPRD, KPK menyegel sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ruangan yang disegel, di antaranya ruangan pimpinan Komisi D, ruangan Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, dan ruangan kontrol CCTV.

https://nasional.tempo.co/read/news/...erda-reklamasi


Nah! Sanusi ternyata teman Ahok dalam soal reklamasi. Siapa penyuapnya, Ahok atau bohirnya?

Pemprov DKI setuju reklamasi, DPRD tidak. Jadi, dilakukanlah sesuatu agar DPRD setuju. Begitu?