Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta harus punya solusi baru mengatasi kemacetan di Jakarta ketika sistem jalur 3 in 1 dihapus. Jangan sampai menghapus jalur 3 in 1 malah jadi blunder.


Hari ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mensosialisasikan rencana penghapusan jalur 3 in 1. Pekan depan, kebijakan ini akan diuji coba.


Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin Nursin mengatakan, pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada menghapus jalur 3 in 1, tetapi harus memikirkan apa langkah selanjutnya.


"Upaya (mengatasi macet) dari pemerintah daerah bagaimana," kata Risyapudin saat meninjau pembuatan SIM C di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (31/3/2016).






Risyapudin mempertanyakan kesiapan pemerintah menyediakan transportasi massal yang nyaman dan aman. Sebab jika transportasi massal belum memadai, warga yang menggunakan kendaraan pribadi akan semakin banyak setelah jalur 3 in 1 dihapus.


Dia mengakui, pemerintah sedang mengebut pengerjaan proyek infrastruktur di Ibu Kota. Namun, Risyapudin juga berharap ada analisa yang bisa mengetahui dampak dari pembangunan infrastruktur terhadap arus lalu lintas.


"Apakah memang ruas jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti flyover atau ruas jalan yang lain sudah menimbulkan suatu dampak yang signifikan," ujar dia.


Risyapudin menambahkan, saat uji coba penghapusan jalur 3 in 1, Kepolisian akan melihat dampak dari kebijakan tersebut.


"Apakah kendaraan sudah terurai dengan baik, apakah masyarakat sudah beralih ke moda transportasi massal," kata dia.


Jakarta Tertinggal




Pembangunan jalan layang khusus TransJakarta Ciledug-Blok M-Tendean di kawasan Blok M, Jakarta, Senin 15 Februari 2016. Antara Foto/Teresia May


Risyapudin mengatakan, luas jalan raya di Jakarta tidak sepadan dengan jumlah kendaraan. Jakarta, kata dia, tertinggal dari kota besar di negara lain.


Menurut Risyapudin, pembangunan jalan raya di Jakarta hanya sebesar enam persen per tahun. Sementara, angka minimal pembangunan jalan di kota-kota besar negara lain di dunia mencapai 15 persen.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera merampungkan selisih sembilan persen pembangunan jalan raya. Untuk menutupi kekurangan sembilan persen, menurut Risyapudin, Jakarta hanya memungkinkan membangun jalan bawah tanah atau jalan layang.


"Pembangunan jalan sekarang tidak lagi melalui jalur darat," ucapnya.


Risyapudin menambahkan, kebijakan jalur 3 in 1 salah satu upaya pemerintah mengurai macet. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong warga beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan umum.


Kebijakan untuk mengurai macet yang sedang diproses antara lain electronic road pricing, penambahan jalur TransJakarta, pembangunan jalan, dan pembangunan mass rapid transit.


"Itu semua merupakan bentuk bagaimana mengatasi kepadatan," ujar Risyapudin.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...cet-di-jakarta

---

Kumpulan Berita Terkait 3 IN 1:

- Harus Ada Solusi Baru Mengatasi Macet di Jakarta

- Selasa Pekan Depan Penghapusan Jalur 3 in 1 Diuji Coba

- Pengganti Jalur 3 in 1, Dari ERP Hingga MRT