[JAKARTA] Mempercepat pembangunan Light Rapid Transit (LRT) di Jakarta, Bandung dan Palembang, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membenarkan akan ada revisi atau perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perubahan tersebut, sebagaimana diminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Dengan demikian, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan LRT. Tanpa harus melanggar aturan dan ditindak oleh lembaga penegak hukum.

"Untuk menyelesaikan persoalan LRT, LRT ini diatur dalam dua perpres. Pertama, Perpres 98 yang penugasan kepada Menhub (Menteri Perhubungan) melalui PT Adhi Karya untuk menyelesaikan rute di luar trase Jakarta. Kedua, adalah perpres no.99 memang akan ada perubahan," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Memfasilitasi perubahan aturan tersebut, Pramono mengatakan segera melakukan koordinasi dengan kementerian atau pihak terkait. Kemudian, menyiapkan perubahan aturannya.

Pramono mengharapkan dengan adanya perubahan perpres, maka pembangunan LRT akan segera dimulai sehingga selesai sebelum Asian Games diselenggarakan pada tahun 2018.

"Target untuk digunakan pada Asian Games, selesai kurang lebih kalau di Jakarta diharapkan akan selesai pada bulan April. Mudah-mudahan bulan Maret, dan April atau Mei bisa digunakan untuk tes. Kemudian, secara komersial diharapkan bisa dilakukan 3 atau 4 bulan sebelum pelaksanaan Asian Games," ujar Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meyakini bahwa pembangunan moda transportasi LRT akan dimulai pada bulan Juni 2016 dan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Sebab, Presiden Jokowi telah menyetujui perubahan Perpres No.99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Yang Perpres 99 itu akan dibuat juga, kita boleh ditunjuk langsung. Perpres 99 Pasal 8 kita minta ditambahkan dan berubah dari Gubernur melakukan pengadaan sarana kereta api menjadi gubernur menugaskan penyelenggaraan kereta api ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Jadi kami sudah bisa tunjuk PT MRT atau PT Kereta Api Indonesia. Tanpa itu saya kan bingung, tidak bisa tunjuk," kata Ahok usai mengikuti ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Demikian juga, PP nomor 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dikatakan Ahok akan diubah dengan memasukkan frasa BUMD sebagai perusahaan yang bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan LRT. Mengingat, dalam PP tersebut baru disebutkan penunjukan langsung pembangunan konstruksi hanya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan kepastian perubahan dua peraturan tersebut, Ahok meyakini pembangunan LRT dapat segera dilaksanakan. Dengan harapan, bulan September mendatang, tiang LRT sudah terbangun.

"Pokoknya semua beres, Juni ya sudah mulai kerja. Saya katakan sekarang kerja dulu, kelihatan baru ada tiang itu September," ungkap Ahok.

Presiden Jokowi memang menekankan agar pembangunan LRT sebagai moda transportasi alternatif segera dilaksanakan.

Dalam rapat terbatas (ratas) mengenai pembangunan LRT, Jokowi mengatakan selain momentum Asian Games 2018, LRT adalah solusi mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta.

Apalagi, diungkapkan Jokowi, berdasarkan data yang dapatnya, kemacetan menimbulkan kerugian sebesar Rp 35 triliun. Dengan perincian Rp 28 triliun kerugian karena kemacetan di Jakarta dan Rp 7 triliun karena kemacetan dari Bandung ke Jakarta. [N-8/L-8]

Ahok Tunjuk Dirut Jakpro karena Koneksi



TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjuk mantan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Abdul Hadi sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) . Abdul Hadi menggantikan Budi Karya Sumadi yang melepas jabatan Dirut Jakro karena diangkat menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero).

Ahok memilih Abdul Hadi karena berprestasi dan punya koneksi bagus. Menurut Ahok, Abdul Hadi berhasil membangun jalan tol Bali dan berperan besar dalam pembebasan lahan pembangunan jalan tol itu. (Baca: Jokowi Nyengir Ditanya Enam Ruas Tol.)

Penunjukan Abdul Hadi, ujar Ahok, juga bertujuan agar pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota bisa segera rampung. "Dia (Abdul Hadi) juga pernah menjadi anak buahnya Frans Sunito, mantan Direktur Jasa Marga yang sekarang menjadi Direktur PT Jakarta Toll Road Development (konsorsium pemrakarsa proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta)," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2015. (Baca: Jika Konsorsium Tol Molor, Ahok Ancam Ambil Alih.)

Enam ruas tol dalam kota yang akan dibangun adalah ruas tol Semanan-Grogol-Sunter, Sunter-Pulogebang, Duri Pulo-Tomang-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, dan Tanjung Barat-Casablanca. Pembangunan enam ruas tol sepanjang 69.770 kilometer ini diperkirakan memakan biaya Rp 42 triliun.

Ahok Pakai Perda Tunjuk Jakpro Kerjakan LRT

VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menggunakan Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT. Jakarta Propertindo untuk melakukan penunjukan langsung kepada BUMD milik Pemprov DKI yang bergerak di bidang konstruksi itu untuk melakukan pembangunan moda transportasi Light Rail Transit (LRT).

"Besaran PMP-nya udah diputusin Perda," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 30 Juni 2015.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana sempat mempermasalahkan keputusan Ahok membatalkan pembentukan BLUD LRT dan menunjuk Jakpro untuk melakukan pembangunan.

Triwisaksana beralasan penunjukan BUMD untuk melakukan proyek pembangunan dipastikan memerlukan pemberian PMP. Sementara pemberian PMP, harus dilakukan setelah sebelumnya mendapat persetujuan DPRD karena dana PMP berasal dari APBD.

Ahok mengatakan, Perda pemberian PMP kepada Jakpro mengatur BUMD itu berhak menerima suntikan modal sebesar Rp10 triliun. Sementara itu di dalam rincian APBD DKI Tahun 2015, Jakpro baru mendapat PMP sebesar Rp3 triliun.

Maka dari itu, untuk melakukan pembangunan LRT di tahun 2016, DKI masih bisa melakukan penyuntikan modal sebesar Rp7 triliun kepada Jakpro.

"Jadi bener kalau DPRD mengatakan PMP harus pakai Perda, kita sudah ada Perdanya," ujar Ahok.

Velodrom dan LRT Tak Jelas, Ahok: Jakpro Kalau Nggak Sanggup Bilang!

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) Ahok kecewa terhadap direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang memilih mundur karena tidak sanggup menyelesaikan proyek revitalisasi GOR velodrom. Menurut Ahok, jika mereka tidak mampu seharusnya memberitahu sejak awal.

"Jakpro cuma bilang mau ini mau ini saja, kalau enggak sanggup bilang enggak sanggup. Kan enggak benar ini kepentingan nasional. Jadi lebih baik bilang enggak bisa. Dia bilang bisa, mana bisa hitung saja waktunya," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016).

Dengan begitu, proyek-proyek di Ibu Kota yang sudah ditugaskan kepada Jakpro tidak tersendat. Sejumlah proyek besar ditugaskan kepada Jakpro, seperti revitalisasi GOR velodrom untuk Asian Games 2018, pembangunan Light Rail Transit (LRT), tempat sampah berteknologi ITF di sejumlah titik dan masih banyak lagi.

Ahok merasa kecewa karena proyek-proyek yang dijanjikannya molor karena ketidaksanggupan Jakpro memenuhi target. Terlebih soal rencana pembangunan LRT yang hingga kini belum ada kejelasan.

"LRT juga enggak jelas. Makanya kalau mereka mau mundur ya silakan kita cari lagi siapa. (Dirut PT Jakpro Abdul Hadi) Mau mundur juga," kata Ahok.

Meski demikian, dia enggan terlalu memusingkan mundurnya sejumlah direksi Jakpro. Kalaupun mereka benar mundur maka Ahok harus mencari pengganti direksi Jakpro dengan segera.

"Kita enggak tahu, mereka nyerah saja begitu kita tanya. Makanya itu (jadi) alasan mereka mau mundur," lanjutnya.

Ahok menengarai alasan sejumlah direksi mundur dari Jakpro lantaran dicoretnya dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk 6 BUMD dalam evaluasi APBD 2016, termasuk untuk Jakpro. Sehingga, banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan.

"Kalau enggak sanggup mungkin diambil alih, mesti ada Keppres penunjukan langsung untuk yang kerjain. Duit ada semua ada," terang Ahok.

Dari 7 BUMD yang diusulkan menerima PMP, hanya PT MRT Jakarta yang disetujui Kemendagri. Sementara itu, 6 BUMD lainnya seperti untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Transportasi Jakarta yang diajukan dalam APBD 2016 dicoret.

Adapun 7 BUMD yang diusulkan Pemprov dalam Rancangan KUA-PPAS 2016, antara lain PT MRT Jakarta sebesar Rp 2,28 triliun, PT Jakpro sebesar Rp 2,95 triliun, PD PAL Jaya sebesar Rp 370 miliar, PT Bank DKI sebesar Rp 500 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 50 miliar, PT TransJakarta sebesar Rp 750 miliar dan PD Pasar Jaya sebesar Rp 370 miliar. Total dari PMP tersebut adalah Rp 7,27 triliun.
(aws/rvk)

Management overhaul instead of IPO for Jakpro

The Jakarta administration has decided to drop plans for an initial public offering (IPO) by city-owned developer PT Jakarta Propertindo’s (Jakpro), and plans instead to overhaul the firm’s management to improve its execution of the city’s programs.

Jakpro, a relatively inexperienced company, has been tasked with rolling out many of the administration’s important projects. Among others, Jakpro is responsible for developing the light rail transit (LRT) system, renovating sports halls for the 2018 Asian Games, developing water treatment plants and intermediate waste treatment facilities and installing underground ducts for utility cables.

Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama said that the city administration had hired financial experts to turn Jakpro into a holding company and carry out an IPO in order to access more funding.

The city administration had planned for Jakpro to acquire smaller city-owned firms for easier management and fund distribution. However, Ahok said that the plan for an IPO had been scrapped so that Jakpro could focus on its construction projects instead.

“We will focus solely on Jakpro’s projects” he said.

Ahok added that the administration had also planned to overhaul Jakpro’s management, and would begin searching for potential new directors this week.

“We will appoint construction experts to lead Jakpro, because most of their projects are construction projects. Currently, most Jakpro directors are financial experts,” he said.

“We may use a head hunter to search for new directors,” he added.

Jakpro is currently lead by Abdul Hadi as president director. Abdul was previously director of business development at state-owned toll operator PT Jasa Marga. He was appointed last January.

Ahok said that a number of Jakpro directors had already resigned, citing incompatibility with the company’s work routine. Jakpro business development director Agus Himawan was one of those who resigned and will now become the director of city property company
PD Pembangunan Sarana Jaya.

Ahok previously lashed out at Jakpro for its lack of progress in renovating sports halls for the 2018 Asian Games. Jakpro is tasked with renovating the Rawamangun Sports Hall, East Jakarta, and developing a modern velodrome stadium. The company must also develop an equestrian stadium at Pulo Mas Sports Hall, also in East Jakarta.

The administration earlier disbursed Rp 1.5 trillion (US$108 million) in capital to the firm so that it could commence renovations of the Asian Games venues.

Jakpro acting corporate secretary Ahmad Hidayat said that he had not heard about Ahok’s overhaul plans and thus refused to comment on the matter. He asserted, however, that Jakpro would continue with its projects.

“It is business as usual for Jakpro. We will continue doing our job. We are a city-owned firm and we will carry out the projects that have been delegated to us by the Jakarta administration, the major shareholder in our company,” Hidayat said over the phone. - See more at: http://www.thejakartapost.com/news/2....kZnu9qbH.dpuf