Jakarta ibarat rumah yang semakin hari semakin tidak terurus. Beragam persoalan masih membayangi. Banjir, macet, pengangguran, kemiskinan, kepadatan penduduk, transportasi amburadul, ratusan busway terbengkalai, busway terbakar dan patah, angka kriminalitas tinggi, hingga segudang masalah harian yang masih belum terentaskan secara baik.

Situasi itu juga semakin diperparah dengan beragam julukan yang diberikan kepada ibu kota Indonesia ini. Berdasarkan hasil riset The Economist Intelligence Unit yang bertajuk, "EIU Safe Cities Index 2015", Jakarta ini masuk dalam daftar kota tidak teraman di dunia.

Kemudian merujuk riset CNN Internasional, Jakarta ternyata masuk ke dalam daftar kota paling dibenci di dunia. Selanjutnya berdasar pernyataan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Jakarta termasuk salah satu dari empat kota terkumuh di kawasan Asia, selain Manila, Dakar dan Kolkata.

Lalu hasil survei Mercer LLC's of living, Jepang, Jakarta digolongkan ke dalam daftar kota termahal di dunia. Sungguh beragam julukan itu terasa lengkap sekali, bukan?

Jakarta paling tidak aman, paling kumuh, paling dibenci, paling mahal. Benar-benar potret sebuah rumah besar yang tanpa pemilik. Padahal, dulunya kota ini pernah meraih kota tercantik di Asia.

Bahkan, Piala Adipura yang sebelum dipimpin Jokowi selalu mampir ke ibu kota, kini lenyap tak pernah lagi bisa dipertahankan. Kotor dan kumuhnya Jakarta makin terlihat dalam beberapa tahun belakangan.

Parahnya lagi, serapan anggaran mencatat rekor terendah sepanjang sejarah ibu kota. Begitu pula akuntabilitas kinerja yang merosot ke peringkat ke-18 dengan nilai hanya 58,57 atau berpredikat CC. Lalu pertanyaannya; kemana pemilik DKI ini?

Kondisi ini diperparah juga dengan klaim-klaim ompong di laman media corong. Untuk masalah banjir pun disiasati dengan penghalusan bahasa: genangan air! Sungguh, sebuah dusta dan pembodohan yang telah dilakukan sistemik. Kenapa kita tak berani jujur pada kegagalan?

Banjir besar yang dulu hanya lima tahun sekali, sekarang terjadi saban tahun. Sebagai warga yang lahir dan besar di Jakarta, banjir itu adalah satu kecerobohan pemimpin yang sangat menjengkelkan. Lebih menjengkelkan lagi, kegagalan tersebut tidak diakui. Dicoba ditutupi atau menyalahkan pihak lain.

Sengkarut permasalahan Jakarta bertambah carut marut dengan varian kegaduhan yang mencipta perpecahan. Warga DKI bahkan non DKI sudah sibuk berseteru menghadapi Pilgub 2017 mendatang. Diadu domba dengan isu masalah-masalah hilir. Melupakan substansi masalah sebenarnya.

Substansi masalah di Jakarta sedikitnya ada dua faktor: sumber daya manusia dan penegakan hukumnya. Masalah SDM ini terutama ada pada pemimpinnya. Tanpa perlu menelaah terori-teori kepemimpinan, kita bisa mengetahui langsung kapasitas pemimpin DKI saat ini dengan melakukan cek ricek lapangan.

Keberhasilan pemimpin itu ada di lapangan. Bukan di atas kertas laporan. Data-data di atas sudah cukup mewakili begitu hancurnya Jakarta saat ini. Apalagi kalau kita rajin menelisik kondisi lapangan. Membandingkan dengan kondisi Jakarta yang dulu.

Faktor kedua, penegakan hukum. Adalah naif laporan BPK soal temuan yang merugikan negara begitu jelas, tapi belum diproses tuntas. Sedangkan waktu semakin berjalan mendekati tahapan Pilgub DKI. Adalah naif, tahapan belum dimulai, kampanye terselubung sudah begitu ramai.

Lantaran itu, masalah pemimpin dan penegakan hukum sepatutnya bisa diselesaikan sebelum pemilihan tahun depan. Kini, Jakarta kehilangan pemiliknya. Kita perlu mencari pemilik baru, yang benar-benar menguasai seluk beluk rumah besar bernama: Jakarta.

Tidak berlebihan jika pemiik nanti, minimal pewaris rumah itu sendiri. Yakni, warga asli Jakarta. Baik sebagai DKI 1 atau 2, pewaris rumah haruslah diikutsertakan untuk mengurus rumahnya sendiri.

Lalu lebih dibutuhkan lagi sebenarnya bukanlah sosok warga asli DKI saja. Melainkan pemimpin ke depan itu adalah mereka yang bersih. Benar-benar bersih!

Dari bakal calon kandidat yang selama ini digaungkan media, ada indikasi beberapa dari mereka terlibat kepemilikan rekening offshore. Yakni, penggelapan pajak yang bisa mengarah pada pencucian uang.

Data itu bisa hasil dari penelusuran The International Consortium of Investigative Journalist. Hasil investigasi itu bisa Anda lihat di situs resminya: www.icij.org

Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk dalam urutan ke-95 dalam Skandal Swiss Leak. Publik harus betul-betul mempelajari track record calon pemimpin DKI dari pelbagai latar.

Selain bersih, kita juga butuh sosok calon pemimpin yang memiliki budaya malu. Malu adalah bagian dari iman. Jika ia memiliki budaya malu maka kalau gagal akan tahu diri dengan mengundurkan diri secara jantan.

Ia malu, tidak akan maju kalau kapasitasnya masih jauh dari standar. Ia malu memegang amanah berat, karena itu, pasti akan menjauhi diri dari arogansi ke-aku-an.

Ia malu berjanji karena takut tak bisa ditepati. Karena itu, ia tak mudah mengumbar janji-janji. Ia malu bersumpah di atas Kitab Suci, karena itu, bila sudah bersumpah pasti akan dibuang kepentingan diri dan kelompoknya.

Ia malu sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab, karena itu, bila sudah terpilih akan didahulukan kepentingan yang dipimpinnya. Ia malu, telah dipilih dengan biaya tinggi, maka jika sudah dipiih akan berusaha bertanggung jawab sepenuh hati.

Baik tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Bukan bertanggung jawab terhadap cukong pemodalnya. Pertanyaannya: masih adakah pemilik rumah DKI yang punya malu seperti itu? Kalau belum ada, ayo kita cari!

http://www.republika.co.id/berita/ju...rta-2017-part2