Yusril Ihza Mahendra mengatakan aset pemerintah tak boleh digunakan untuk kepentingan politik partai. Menurut dia, aset pemerintah juga tak bisa digunakan, jika tak terkait dengan jabatan. Menurut Yusril untuk menggunakan aset negara hanya bisa dilakukan dengan tiga cara.

Cara tersebut yakni dengan pinjam pakai, menyewa, atau pun dengan hibah. Namun, yang terpenting adalah tak dipergunakan untuk kepentingan politik. Hal ini ia ungkapkan terkait dengan izin penggunaan aset negara. Apalagi saat ini penggunaan aset pemerintah DKI Jakarta sebagai markas Teman Ahok juga dipermasalahkan.

Yusril enggan menyebutkan secara spesifik komentarnya mengenai penggunaan aset pemda DKI, sebagai markas untuk menggalang dukungan di Pemilihan Gubernur kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya tak ingin berkomentar banyak, nanti dibilang macem-macem, tak mendukung petahana lah, apa lah," kata Yusril usai bertemu dengan Lulung di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (21/3).

Namun, Yusril meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada Lulung yang bersamanya hari itu. Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung dianggap lebih kompeten. "Saya kira, itu pak Lulung lebih tepatlah, karena berurusan langsung dengan DPRD DKI. Seperti kita tahu, ada komentar juga dari pak Djarot soal ini," ujar dia.

Markas Teman Ahok di Pejaten dipermasalahkan. Bangunan ini terdapat di kompleks perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Permasalahan ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mohamad Taufik. Ia menilai penggunaan aset oleh Ahok sebagai markas Teman Ahok menyalahi aturan.

- See more at: http://m.monitorday.com/detail/30149....Lq8BBYva.dpuf