KSAL : Kapal Perang TNI AL Sudah Standby di Perairan Natuna

Selasa, 22-03-2016
DPR berang dengan ulah kapal penjaga pantai China di perairan Natuna, beberapa hari lalu. Ulah kapal China itu sebagai tanda negara yang dijuluki Tirai Bambu itu mengajak perang terbuka.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menegaskan, ulah kapal China itu harus dijawab Pemerintah Indonesia dengan perang.

"Kalau ada pasukan bersenjata dari negara lain datang ke teritori kita, itu namanya perang," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku segera meminta penjelasan dari pemerintah mengenai persoalan kapal China di Natuna. "Itu harusnya dilawan pakai perang juga, gitu cara berpikirnya. Protesnya harus perang itu," ucapnya.

Pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.

KSAL : Kapal Perang TNI AL Sudah Standby di Perairan Natuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada armada Angkatan Laut (AL) mengarahkan kapal perangnya di Perairan Natuna.

Menanggapi itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Ade Supandi mengaku pihaknya sudah menyiapkan kapal perangnya tersebut. "Kita kan ada kapal di sana udah standby," ujar Ade di Skuadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Disiapkannya kapal perang milik TNI AL untuk menyikapi ulah kapal China yang diduga melindungi praktik 'illegal fishing' yang terjadi di Perairan Natuna beberapa hari ini.

Menurut Ade, kapal milik TNI AL sudah berada di perairan itu sejak peristiwa itu terjadi. Kapal itu menjaga perairan secara bergantian dengan Kapal milik KKP.

"Kita di sana ada lima kapal, Armada Barat, disiapkan untuk di Natuna, Laut Cina Selatan sampai dengan Karimata," katanya.

Ade sendiri masih enggan menjawab rencana penambahan pasukan di Wilayah tersebut. Menurutnya, soal penambahan akan diputuskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Tapi ini kan semacam konflik mengenai perikanan ya, itu diselesaikan dulu dalam konteks diplomasi perikanan, gitu ya," tukasnya.

Pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di Perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.

Soal Insiden Natuna, China Dinilai Tak Hargai Kedaulatan RI

DPR meminta pemerintah meningkatkan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Permintaan itu menyikapi tindakan kapal penjaga pantai China di Laut Natuna, beberapa hari lalu.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya berpendapat semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan Indonesia dari berbagai pencurian tidak boleh kendur.

"Kegiatan patroli di lautan ZEE harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan," kata Tantowi kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).

Dia mengatakan, insiden di laut Natuna yang melibatkan Kapal Hiu 11 milik KKP dengan kapal patroli pantai China mengisyaratkan dua hal penting.

Pertama, kata dia, aktivitas pencarian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan China ternyata di-back-up oleh pemerintahnya. Kedua, lanjut dia, Pemerintah China ternyata tidak begitu sreg dengan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengamankan perairan dari berbagai pencurian.

"Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi pemerintah Jokowi bahwa pemerintah China yang katanya ingin menjadikan kita sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan kita," ucap politikus Partai Golkar ini.

Dia mengungkapkan, pihak China awalnya mengklaim sebagian perairan Natuna masuk wilayahnya. "Namun setelah protes keras Indonesia, mereka akhirnya mengakui. Itu artinya, titik-titik kosong di lautan harus diantisipasi agar tidak diklaim negara lain," katanya.

Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, Kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078 di Perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL dari Kapal Hiu 11 tidak berjalan mulus lantaran sebuah kapal penjaga pantai China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan.

Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit Kapal Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078. Ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan kapal penjaga pantai China dalam kacamata Kementerian Luar Negeri.

Pertama, pelanggaran coast guard tiongkok terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran kedua, kapal China menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia.

Sebenarnya, insiden masuknya kapal berbendera China ke Natuna sudah beberapa kali terjadi. Pada 22 November 2015, TNI AL dari Armada Barat pernah mengusir kapal yang masuk ke ZEE di sekitar Natuna.

Antisipasi Konflik, TNI AL Pantau Situasi Perairan Natuna

Armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengaku siap menjaga Perairan Natuna, pasca insiden manuver kapal China yang diduga melindungi pelaku illegal fishing asal China.

Bahkan TNI AL mengaku terus memantau kondisi terakhir di perairan tersebut untuk memastikan perkembangannya. "Kita nilai apakah konflik ini akan membesar atau tidak," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi di Skadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade menilai, konflik di Perairan Natuna bukan tanpa sebab. Pasalnya, keberadaan kapal China dinilai sudah masuk terotorial perairan Indonesia.

Meski begitu, pihaknya akan tetap menunggu proses penyelidikan, termasuk sikap dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). "Yang jelas kita mengenai keadaan tersebut kan udah mengirim nota protes kan, yang udah ditanggapi juga dari sana. Itu nanti diselesaikan dalam tingkat diplomatik," tandasnya.

Pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik KKP menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.