Komisi Pemberantasan Korupsi membantah lamban dalam menelusuri kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Pasalnya, KPK terus bekerja dengan caranya sendiri.

"Kan sudah ditekankan bahwa KPK tidak diam," kata Kepala Biro Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).
Menurut dia, KPK memang tak bisa banyak menginformasikan terkait perkembangan penyelidikan perkara agar tak mengganggu penyelidikan. "Memang untuk kepentingan penyelidikan tidak disampaikan kepada publik," jelas dia.

KPK diketahui sudah mengantungi hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahan RS Sumber Waras pada 7 Desember lalu. BPK menemukan enam penyimpangan dalam pembelian lahan RS seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu.

Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, penyimpangan sudah terjadi sejak awal. "Perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan, pembentukan harga, dan penyerahan hasil," kata Eddy pada 7 Desember lalu.

BPK menilai proyek ini merugikan Pemprov DKI Jakarta sebanyak Rp191 miliar. Selisih harga tersebut terjadi karena perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar dengan di rumah sakit. BPK mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah.

Namun, di tengah penyelidikan perkara ini, KPK mengahadapi gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Alasan praperadilan lantaran KPK belum juga menaikkan status perkara ke penyidikan.


http://news.metrotvnews.com/hukum/5b...-secara-senyap


Kalau KPK nanti umumlan TSK sumber waras, kita sebaiknya sedih dan prihatin. Jangan sukacita, Kita doakan TSK nya kuat menghadapi.