Tiongkok telah membohongi Indonesia setelah sebelumnya menyatakan bahwa kawasan Natuna sepenuhnya milik Indonesia. Pernyataan pihak Beijing waktu itu diungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa tidak pernah ada pihak yang mengklaim kepemilikan Kepulauan Natuna, bahkan Tiongkok sudah dengan jelas menyatakan bahwa kepulauan tersebut milik Indonesia.

"Beberapa waktu lalu ada berita soal klaim Natuna. Itu sama sekali tidak benar," kata Retno dalam keterangannya kepada media massa di Kuala Lumpur, Jumat (20/11/2015).

Bahkan waktu itu, dengan penuh percaya diri, Menlu Retno menegaskan bahwa kepemilikan Indonesia atas kawasan Natuna sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak pernah ada keberatan dari pihak mana pun, termasuk Tiongkok.

Retno Marsudi mengutip pernyataan juru bicara Menlu Tiongkok, yang dengan jelas menyebutkan soal kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia. "Ini adalah wilayah Indonesia. Titik," tegas Retno Marsudi tahun 2015 lalu.

Namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, Negeri Tirai Bambu melakukan intervensi dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia untuk menangkap kapal KM Kway Fey 10078 asal Tiongkok, yang diduga melakukan tindak pencurian ikan di wilayah perairan Kepulauan Natuna, Indonesia.

Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, dengan modus licik, tiba-tiba datang kapal coastguard Tiongkok yang datang mendekat dan menabrak Kway Fey, dengan dugaan agar kapal ikan asal Tiongkok tersebut tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.

Manuver tiongkok yang seolah menjadi penguasa di perairan Natuna sudah masuk tahap darurat sebagai mana diungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

"Cina diduga lagi bangun poros maritim dan kita dalam kerangka pembangunan poros maritim. Cina meletakan Natuna dalam peta mereka dan sekarang mereka mulai mengambil itu," kata Fahri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3/2016).

Bahkan dia meminta pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi penonton. Ia meminta ada sikap yang jelas dalam masalah ini.

"Pilihan-pilihan politik dan ekonomi pemerintah setahu saya tidak pernah dibahas dalam kerangka persaingan negara besar," pungkas Fahri.


Sumber