Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu meneruskan aksi saling serang terkait kebijakan masing-masing.

Sebagai tokoh panutan keduanya diminta bisa saling bekerja sama untuk kebaikan bangsa. Jika sikap saling kritik terus dipertontonkan, bukan tidak mungkin itu akan menimbulkan kegaduhan baru yang bisa berakibat buruk bagi jalannya pemerintahan. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, dua tokoh tersebut saat ini berada pada posisi yang berbeda. SBY sebagai tokoh senior seharusnya berperan sebagai guru bangsa.

Sebaliknya, Jokowi sebagai presiden dinilai tidak perlu terlalu reaktif dalam menyikapi kritik, apalagi pernyataan SBY menyangkut kinerja pemerintahan Jokowi itu hal yang biasa. ”Saya kira ini tidak perlu diteruskan oleh keduanya. Orang-orang dekat SBY juga seharusnya tidak perlu heboh dengan kejadian ini,” ujar Hendri kemarin. Jokowi dan SBY dinilai mulai terlibat saling serang menyangkut kebijakan masingmasing. Kunjungan Jokowi secara mendadak ke area proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3), dinilai bukan sekadar upaya menunjukkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur yang terbengkalai.

Lebih dari itu, kunjungan tersebut bermuatan politis, yakni untuk menyerang balik SBY yang pada agenda Tour de Java sering mengeluarkan pernyataan yang dianggap menyerang pemerintah. Beberapa pernyataan dimaksud di antaranya terkait kisruh PSSI yang tidak kunjung selesai, tudingan campur tangan pemerintah dalam masalah kisruh partai politik, dan pemerintah yang dinilai memaksakan pembangunan infrastruktur di saat keuangan negara sedang sulit.

Meski Jokowi tidak secara langsung menyebut proyek Hambalang sebagai kegagalan pemerintahan sebelumnya, proyek bernilai triliunan rupiah tersebut macet di era SBY. Bahkan, kader elite Demokrat, yakni Andi Alifian Mallarangeng dan M Nazaruddin, terlibat korupsi pada proyek tersebut. Hendri mengatakan, dengan merespons kritik SBY, Jokowi dengan sendirinya menari mengikuti gendang yang dimainkan SBY. Dia berharap itu disudahi karena pada dasarnya sikap reaktif seperti itu juga bukan karakter asli Jokowi.

”Dalam kejadian ini SBY lebih diuntungkan karena rakyat kembali membicarakan SBY. Itu cukup ampuh mengangkat nostalgia rakyat terhadap SBY,” ungkapnya. Kader Partai Demokrat menolak tudingan bahwa terbengkalainya proyek Hambalang merupakan kegagalan pemerintahan SBY. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Dede Yusuf mengatakan, semua pihak seharusnya bisa lepas diri dari pemikiran- pemikiran negatif tentang partainya. Menurutnya, semua pemimpin negeri ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membangun bangsa.

”Kenapa harus mengaitngaitkan? Move on , silakan pemerintah melakukan (upaya) sesuai dengan kewenangannya. Semua program yang belum beres, lakukan. Dulu Pak SBY punya program-program mangkrak di zamannya Ibu Megawati, diteruskan juga, enggak ada masalah,” ujarnya di Jakarta kemarin. Dede mengatakan, partainya sudah patuh pada hukum yang berlaku.

Keterkaitan kader partainya pada kasus korupsi proyek Hambalang juga sudah diproses secara hukum. Mengenai dugaan bahwa Jokowi sedang mengkritik balik SBY di balik kunjungan ke Hambalang, Dede mengatakan tidak melihat indikasi tersebut. Menurutnya, sebagai presiden Jokowi bisa mengunjungi proyek mana saja yang dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Wakil Ketua Umum Demokrat yang juga mantan Menteri Olahraga (Menpora) Roy Suryo juga menolak jika proyek Hambalang disebut mangkrak.

Menurutnya, pada saat meneruskan kepemimpinan Andi Alifian Mallarangeng sebagai menteri pada 2013, dia ingin terus melanjutkan proyek tersebut. ”Saya sempat ingin melanjutkan proyek itu, tapi ada keputusan dari Komisi X DPR dan diperkuat dengan larangan dari KPK yang tidak memperbolehkan proyek Hambalang dilanjutkan karena memang dalam proses hukum,” ujar Roy Suryo dalam pernyataan tertulisnya kemarin. Roy Suryo juga menolak kinerja Menpora era SBY dan era Jokowi dibanding-bandingkan.

”Jangan membanding-bandingkan sebuah keputusan yang memang saat dulu dilarang oleh KPK dan sekarang sudah diperbolehkan oleh KPK,” lanjut Roy. Namun Roy mengaku mendukung jika proyek Hambalang bisa diteruskan di era Jokowi sehingga kelak bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya’roni menilai Jokowi keliru jika sengaja melakukan kunjungan ke Hambalang hanya untuk menyerang balik SBY yang kerap mengkritiknya.

”Tanggung jawab SBY sebagai pemimpin Indonesia itu secara otomatis berhenti pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden,” ujarnya dalam keterangan tertu lis kemarin. Menurut dia, sejak SBY lengser, saat itu tanggung jawab memimpin negeri ini berpindah ke pundak Jokowi.

Dia menilai sudah menjadi tugas presiden baru untuk menjaga seluruh aset negara, termasuk Kompleks Olahraga Hambalang. Menurut dia, idealnya semua proyek yang dibangun pemerintah masa lalu diteruskan hingga tuntas.

http://www.koran-sindo.com/news.php?...ate=2016-03-20

ENG ING ENG..MENGKRITIK KOWI, SAMA AJA MEREMEHKAN SANG RATU