Demokrat Kritik Jokowi Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastuktur

SURABAYA, KOMPAS.com - Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.

Atas kebijakan pembangunan infrastruktur itu, menurut Demokrat, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan, sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil.

"Kegaduhan kontroversi pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, bisa dijadikan contoh untuk diambil hikmahnya," pungkas Hinca.

Kritik SBY


Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.


Tak lama dari pernyataan itu, Jokowi meninjau proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang mangkrak.
Proyek itu dimulai saat pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya yang ambles.

Belakangan, terungkap adanya korupsi dan diusut oleh KPK. Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak.

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

http://nasional.kompas.com/read/2016...ampaign=Kknwp#
-------
Baru Aja setahun Pak!! Biarkan jokowi kerja Dengan tenang dulu