Lulung Nilai Teman Ahok Lakukan Mobilisasi Massa

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana menilai, pengumpulan KTP warga yang dilakukan kelompok relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, sudah termasuk gerakan memobilisasi massa.

Sebab, menurut dia, upaya tersebut telah menggerakkan masyarakat untuk berbondong-bondong mendatangi mal dan memberikan data KTP mereka kepada relawan yang berjaga di booth Teman Ahok di sejumlah mal.

(Baca juga: Lulung: Jangan Lagi Tanyakan soal Ahok ke Saya).

"Ini mobilisasi massa. Masak massa datang ke mal berbondong-bondong? Saya minta ini diawasi lah," ujar Lulung dalam sebuah diskusi di Gedung Joang 45, Jalan menteng raya, Rabu (16/3/2016).

Lulung juga menduga biaya politik yang dikeluarkan Basuki dan relawannya bisa lebih besar dibandingkan dengan calon yang maju melalui jalur partai.

Pernyataan ini disampaikan Lulung apabila mengacu banyaknya formulir yang dibuat oleh Teman Ahok.

Kata dia, setiap formulir seharusnya ditempeli materai seharga Rp 6.000. Maka, apabila terkumpul 1 juta formulir, maka Teman Ahok memerlukan uang miliaran rupiah untuk menempelkan materai.

Atas dasar itu, Lulung menilai, secara tidak langsung hal ini akan menjadikan Teman Ahok kesulitan untuk memenuhi syarat dukungan KTP.

Dia pun menyimpulkan bahwa Teman Ahok tidak lebih siap dari parpol dalam mengusung calon. (Baca: Lulung: Yang Tidak Pilih Lulung Pasti Pilih Wakil Saya, Tidak Ada yang Pilih Ahok).

"Cost-nya ini lebih besar daripada partai politik loh, makanya sekarang kalau dibilang siap untuk mengusung calon, ya lebih siap partai dong daripada independen," ujar Lulung.

Baik Lulung maupun Basuki menyatakan niatnya untuk ikut Pilkada DKI 2017. Untuk memuluskan langkahnya, Lulung membentuk kelompok relawan yang diberi nama Suka Haji Lulung.

Menurut dia, kelompok relawan ini juga akan mengumpulkan data KTP. Lulung akan maju Pilkada melalui jalur independen apabila PPP kubu Djan Faridz tak bisa ikut dalam Pilkada. Seperti diketahui, Lulung merupakan kader PPP.