Ribuan sopir taksi umum hingga solidaritas sopir Kopaja dan Bajaj menggeruduk Istana Negara, kemarin. Mereka menuntut taksi berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car ditutup. Namun, karena warga masih banyak yang minat menggunakan taksi online, Presiden Jokowi tidak mau langsung menutupnya. Dia meminta Menhub dan Menkominfo mencari win-win solution untuk itu.

Aksi massa itu terjadi kemarin pagi, tepat pukul 8 mereka sudah berkumpul di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan. Kendaraan mereka di parkir rapi di tepi jalan, sedangkan yang tidak muat, masuk ke silang Monas. Memakai seragam, membawa spanduk, plus bendera Merah Putih, ribuan sopir kompak mendesak pemerintah untuk menghapus Taksi Uber dan Grab Car. Keduanya dianggap memangkas penghasilan yang selama ini di dapat para sopir transportasi umum.

"Pemerintah salah kaprah. Aplikasi harus ditutup karena tidak sesuai undang-undang," kata Mulyadi, perwakilan dari taksi Express Group.

Selain berorasi di truk komando, sejumlah spanduk dan poster yang dibentangkan para sopir dan ditempelkan di badan mobil taksi, mempertegas tujuan mereka beraksi. Di antara spanduk dan poster itu berbunyi, "Keberadaan Uber dan Grab Taksi Adalah Ilegal Karena Tidak Sesuai UU". Ada juga poster yang bertuliskan "Keberadaan Uber dan Grab Taksi Menghancurkan Sopir Kecil Seperti Kami Ini".

Para pengemudi taksi itu melakukan unjuk rasa dengan tertib sambil sesekali menerikan yel-yel yang menuntut dibubarkannya taksi aplikasi tersebut, disamping juga ikut membantu polisi mengatur kelancaran lalulintas. Menjelang siang, jumlah massa aksi kian bertambah banyak. Sesuai agenda aksi, mereka melanjutkan long march melalui Jalan Merdeka Barat menuju Istana Negara.

Setiba di Istana, ribuan sopir berunjuk rasa sambil menyanyikan lagu dan meneriakkan yel-yel bernada pembubaran Taksi Uber dan Grab Car. Tak lama, gelombang massa yang tergabung Perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) diterima pihak Istana untuk menyampaikan aspirasi. Sebanyak 10 orang perwakilan ribuan sopir taksi disambut Mensesneg Pratikno.

"Teman-teman ini kan terdaftar legal sebagai angkutan umum berpelat kuning, sementara ada angkutan yang juga melayani jasa angkutan. Ini jadi kegelisahan mereka karena angkutan itu pelat hitam difasilitasi aplikasi online," ucap Pratikno kepada wartawan di Istana Negara, kemarin.

Pratikno menyebut, sinyal penghapusan transportasi berbasis online sudah dibahas Kemenhub dan sudah disampaikan kepada Kemenkominfo.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP mengatakan, presiden menolak menghentikan pengoperasian sistem transportasi berbasis aplikasi, yang diselenggarakan Grab dan Uber di Indonesia. Sebaliknya, presiden meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menkominfo Rudiantara membuat kebijakan win-win solution sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

"Presiden juga mendengar aspirasi pengusaha taksi dan angkutan, yang menuntut perlakuan sama. Itu didengar Presiden. Tapi kebutuhan masyarakat juga harus diakomodasikan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Johan mengatakan, presiden juga telah meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menkominfo Rudiantara mengkaji secara mendalam aturan yang berlaku terkait penyelenggaraan angkutan umum. Presiden, menurut Johan, telah menyatakan tidak bisa secara serta merta pemerintah menutup pengoperasian transportasi berbasis aplikasi. Di sisi lain, Presiden juga tidak akan mengabaikan keluhan kalangan pengusaha taksi.

Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai taksi online dan konvensional? Keberadaan taksi online yang sudah beroperasi sejak dua tahun silam cukup diminati masyarakat. Di Jagat Twiiter misalnya, tidak sedikit tweeps yang merasa taksi online lebih mudah diorder, dan murah.

http://www.rmol.co/read/2016/03/15/2...-Taksi-Online-

APAPUN KEJADIANNYA, JOKUWI PAHLAWANNYA.
TERIMAKASIH JOKUWI