Hanya Satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang Lapor Harta Kekayaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaporan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara. Namun, diakui KPK masih banyak dari mereka yang belum melaporkan. Seperti halnya pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Dari lima pimpinan, diketahui hanya Triwisaksana yang terdaftar laporan harta kekayaannya.

Triwisaksana atau yang biasa dipanggil Sani terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Maret 2013.

Berdasarkan data di situs aach.kpk.go.id, total harta yang dilaporkan Sani sebanyak Rp 471.252.819 dan 135 ribu dollar AS. Kekayaan tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan srluas 296 meter persegi dan 225 meter persegi di Jakarta Selata senilai Rp 497.886.000. Kemudian, harta bergerak berupa alat transportasi mobil merk Kijang Innova dan Suzuki APV senilai Rp 315 juta.

Sementara giro dan setara kas lain yang dilaporkan senilai Rp 568.500.819 dan 135 ribu dollar AS. Sani juga memiliki utang berupa pinjaman uang dan barang sebesar Rp 910.134.000.

Sementara empat pimpinan lainnya, Mohammad Taufik, Abraham Lunggana, Ferrial Sofyan, bahkan sang ketua Prasetio Edi Marsudi pun tidak terdaftar dalam data LHKPN yang diterima KPK. sumur

Maju Lewat Jalur Independen, Ini Harta Kekayaan Ahok yang Dilaporkan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama dua tahun terakhir menggantikan posisi Joko Widodo yang naik menjadi Presiden RI. Setelah resmi menjabat sebagai gubernur, Basuki memperbaharui laporan harta kekayaannya pada 21 November 2014.

Berdasarkan data yang diakses dari situs acch.kpk.go.id, total harta kekayaan Basuki yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp 21.302.079.561 dan 3.749 dollar AS.

Kekayaan Basuki yang dilaporkan yaitu harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang totalnya senilai Rp 15.050.480. Tanah dan bangunan sebanyak 13 petak itu tersebar di Belitung Timur dan Jakarta Utara. Sementara harta bergerak berupa transportasi, nihil.

Basuki juga melaporkan logam mulia senilai Rp 650 juta yang didapat dari hasil sendiri dan hibah. Ada pun surat berharga dari investasi yang dilaporkan Basuki senilai Rp 2,595 miliar. Selain itu, giro dan setara kas lainnya yang tercantum sebesar Rp 2.939.592.240 dan 3.749
dollar AS.

Ahok juga ada piutang berbentuk pinjaman uangn sebesar Rp 67.008.321.

Dalam Pilkada DKI Jakarra 2017 nanti, Basuki memustuskan maju sebagai calon independen. Dia memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menjadi bakal calon wakilnya.

Keputusan itu diambil setelah Basuki tidak mencapai kesepakatan dengan PDI-P untuk menggandeng Djarot. Dia pun mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai dari ranting, cabang, hingga pusat. sumur

Djarot Terakhir Kali Lapor Harta Kekayaan 11 Tahun Lalu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah menduduki jabatannya saat ini.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, Djarot terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 21 April 2005. Saat itu ia masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar.

Dalam data yang bisa diakses lewat situs acch.kpk.go.id, total harta kekayaan Djarot saat itu sebesar Rp 1.747.386.828 dan 7.520 dollar AS.

Kekayaan tersebut berupa tiga unit tanah dan bangunan yang berada di Surabaya dan Blitar. Nilainya mencapai Rp 1,01 miliar. (Baca: Istana: Tertib Laporkan Harta Kekayaan Bikin Hidup Lebih Tenang)

Sementara harta bergerak berupa alat transportasi yang tercantum dalam laporan nilainya Rp 212 juta. Alat transportasi itu berupa mobil merk Toyota, Volvo, dan VW Beatle serta satu motor Yamaha.

Ada pun logam mulia yang dilaporkan Djarot nilainya Rp 15,715 juta. Djarot juga melaporkan nilai giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 509.239.828 dan 7.520 dollar AS.sumur

Ke KPK, Ahok Wajibkan Semua Pejabat Pemprov DKI Jakarta Laporkan Harta Kekayaan

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menginformasikan KPK mengenai semua pejabat di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ahok mengatakan, pejabat eselon I hingga eselon IV harus melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

"Mendaftarkan semua eselon kita. Pejabat eselon III sama eselon IV juga harus melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Semua pejabat struktural harus lapor nanti," kata Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Ahok mengatakan, sebelumnya, yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya hanya eselon I dan eselon II. Ahok ingin semua pejabatnya mendaftarkan harta kekayaan seiring rencana penerapan sistem cashless society oleh Pemprov DKI.

"Jadi, tahun depan, kita tidak bisa tarik cek lagi di atas Rp 25 juta. Jadi, semua uang harus ditransfer melalui bank," kata Ahok.

Selain itu, Ahok juga akan berdiskusi dengan pimpinan KPK mengenai tata niaga daging sapi di PD Dharmajaya yang terancam pailit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI menemukan potensi penyalahgunaan anggaran dalam BUMD pengolahan daging sapi PD Dharmajaya.

Jumat pagi, Pemerintah Provinsi DKI melakukan perombakan terhadap para pejabat di jajaran eselon II. Ada dua jabatan yang mengalami pergantian pejabat kepala, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).sumur