Pasar bebas persaingan, membuat pembiayaan kegiatan politik nasional mudah di masuki kepentingan pemodal atau cukong. Bahkan peran cukong ini sudah merasuk ke dalam kehidupan politik di tanah air.

Demikian pandangan aktivis Masyarakat Madani Ariady Achmad di Jakarta, Sabtu (12/3/2016). Menurut dia peran cukong semakin terlihat jika berlangsung momen persaingan politik seperti Pemilu, Pilpres maupun Pilkada serentak.

"Diakui atau tidak perpolitikan nasional saat ini sudah dirasuki dan dimasuki peran cukong. Mereka inilah yang awalnya memberikan bantuan dana namun akhirnya menjerat para politisi. Baik yang menjadi anggota eksekutif maupun legislatif," ujar Ariady.

Menurut Ariady, kebutuhan partai politik akan dana membuat para cukong menawarkan diri. Namun tidak gratis. Mereka biasanya akan minta kompensasi berupa proyek-proyek, baik melalui APBN maupun ABPN kepada para politisi yang menjadi pejabat publik.

"Jika para pejabat publik itu mulai tidak bisa dikendalikan atau tidak mau memberikan kompensasi maka para cukong melakukan serangan balik," papar Ariady. Ini biasanya ditandai dengan ditangkapnya mereka dalam kasus-kasus korupsi.

Praktek atau modus para cukong ini juga dilakukan terhadap pejabat publik yang melalui jalur independen. Sebab, calon independen juga membutuhkan dukungan dana yang tidak kecil. Imbalannya, sama saja, yaitu proyek-proyek APBN dan APBD.

Ariady menambahkan kondisi ini memang menjadi dilema kehidupan politik di tanah air saat ini. Tanpa terobosan dia pesimis perpolitikan Indonesia menghasilkan tatanan yang lebih baik, karena di kendalikan agenda para cukong.(*)
http://www.teropongsenayan.com/33641...tropongsenayan


Mending partai, dicap nggak independen, krn emang betul2 gak independen. Lha jalur independen? Dicap independen, padahal? "kata @sudjiwotedjo