Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bulat maju lewat jalur independen di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu. Cagub petahana ini mendapat julukan baru, 'Superman' dari kader parpol.

Ahok memutuskan meminang Ketua BPKAD Heru Budi Hartono sebagai cawagub. Ahok menegaskan dirinya bertarung lewat jalur independen karena tidak nafsu mengejar jabatan. Ahok memilih jalur independen karena banyak yang memintanya tetap memimpin Jakarta.

Ia juga tak mengumpulkan relawan untuk maju di Pilgub DKI. Teman Ahok, relawan yang selama ini gencar mendukungnya maju lewat jalur independen di Pilgub DKI 2017 terbentuk atas inisiatif masyarakat. Ahok bahkan sama sekali tidak ada campur tangan mengumpulkan relawan atau mencari KTP dukungan dari masyarakat. Ahok hanya mengimbau semua relawan dalam menyerahkan dukungan fotokopi KTP untuk pencalonan independen saya dengan Pak Heru melalui satu pintu yakni @temanAhok.

Ahok menyadari jalur independen sangat rentan digagalkan. Ia berharap agar KPU DKI Jakarta bekerja profesional. Niat Ahok maju lewat jalur independen menuai pro kontra. Sejumlah kader parpol mengkritik keputusan Ahok mulai dari deparpolisasi hingga menjuluki Ahok 'Superman'.

Tokoh super hero ini disebut-sebut politisi untuk menggambarkan sosok Ahok yang maju independen. Ahok dinilai tetap butuh dukungan parpol untuk mengatasi peliknya masalah Jakarta.

Meski dijuluki Superman, Ahok selaku gubernur pernah menyebut dirinya bukanlah superman yang harus tahu semua kegiatan anak buahnya.


Berikut 3 kisahnya:

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mengajak Ahok kembali jadi kader partai politik.

"Jakarta terlalu besar kalau sekadar diselesaikan satu orang baik sekali pun. Orang baik tak cukup, satu superman tak akan cukup jadi dibutuhkan partai politik," kata Budiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/3/2016).

Budiman mengakui bahwa jalur independen adalah hak konstitusional setiap orang dalam berpolitik. Sehingga dia tak menganggap adanya upaya deparpolisasi dari keputusan itu.

"Saya sih harap orang seperti Ahok atau siapa pun yang baik bisa bergabung ke partai politik dan tentu saja sebagai orang PDIP ini kan belum selesai," kata Budiman.

Menurut dia mengelola pemerintahan akan efektif jika memiliki kawan politik. Terlebih ketika eksekutif harus membahas kebijakan bersama legislatif.


Politisi Partai Gerindra, sekaligus bakal cagub DKI Biem Benjamin menilai tak sulit untuk mengelola Jakarta. Bahkan menurutnya siapapun mampu mengelola ibu kota RI ini.

"Mau kelola Jakarta nggak butuh superman. Orang bodoh bisa, tinggal bagaimana mengakomodirnya. Semua yang ada di ruangan ini juga bisa jadi gubernur," kata Biem dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk Kontestasi Pilkada DKI di Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

Menurut Biem, kemudahan mengelola Jakarta ini karena nilai APBD yang tinggi. Untuk tahun ini saja, APBD DKI lebih dari Rp 60 triliun. Angka sebesar itu, kata Biem, dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah besar di Jakarta.

"DKI harus berbagi dengan daerah lain. APBD kan besar, jandi investor di daerah lain. Buka pabrik di luar, orang Jakarta kerja di sana," katanya.

"Apalagi sekitar Jakarta. Jangan kasih sampah saja. Kasih wanginya juga. Kita harus berbagi dong jangan rakus," imbuhnya.

Mengenai isu macet dan banjir yang menjadi masalah tahunan di DKI, menurut Biem, harus diatasi dengan cara yang lembut. Biem tak menyebutkan strategi yang akan dilakukannya, namun ia mengkritik Ahok yang dinilainya tidak berempati dengan warga karena melakukan penggusuran.


Ahok banyak menjawab tidak tahu atas pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa hukum Alex Usman, Radith. Radith banyak mencecar Ahok terkait kemunculan anggaran Uninterruptable Power Supply (UPS) dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Komisi E DPRD dengan SKPD DKI Jakarta.

"Saya tidak tahu, tidak dilaporkan," kata Ahok saat saat bersaksi untuk mantan Kasi Prasarana dan Sarana pada Sudin Pendidikan Menengah Jakbar Alex Usman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (4/2/2016).

Pertanyaan kuasa hukum juga mengarah ke pendapat Ahok terkait anggaran UPS yang disebut siluman itu. Hakim Ketua Sutardjo lantas menegur kuasa hukum agar tidak menanyakan pendapat dan hal-hal yang di luar sepengetahuan Ahok dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Sutardjo, wajar jika Ahok tak tahu semua kegiatan anak buahnya karena ada banyak hal yang harus diurusi oleh seorang Gubernur. Apalagi menurut pengakuan Ahok, banyak pihak yang tidak jujur kepadanya terkait pemunculan anggaran UPS ini.

"Saya bukan superman, Pak Penasihat Hukum," kata Ahok.

sumber