Selasa, 8 Maret 2016 | 21:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku baru bertemu dengan Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, Selasa (8/3/2016) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Basuki mengaku sempat menyinggung pernyataan Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra soal formulir KTP yang tidak sah jika dikumpulkan tanpa disertai nama calon wakil gubernur.

"Yang diomongin Pak Yusril itu ya beda begitu loh," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (8/3/2016) malam.

Hari ini, Basuki menerima kedatangan Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno di Balai Kota.

Tujuan utama kedatangan Sumarmo adalah untuk melaporkan bahwa KPUD siap pindah kembali ke kantor mereka di Gambir.

Sejak tahun lalu, kantor KPUD DKI Jakarta yang semula di kawasan Gambir sudah dikosongkan untuk direnovasi.

Menurut Basuki, nantinya KPUD yang akan melakukan verifikasi terhadap kumpulan formulir KTP tersebut.

Dalam formulir dukungan berupa data KTP yang akan diserahkan kepada KPUD, Teman Ahok menyertakan nama Heru Budihartoni sebagai calon pendamping Basuki.

Nantinya, warga yang tidak setuju dengan Heru, kata Basuki, dapat menarik dukungannya.

Sebelumnya pengamat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai pengumpulan KTP dukungan warga yang dilakukan Teman Ahok tidak sesuai prosedur.

Menurut Yusril, persyaratan KTP dukungan untuk maju pilkada melalui jalur independen, bukan hanya ditujukan untuk calon gubernur, melainkan juga untuk calon wakil gubernur.

Artinya, saat pengumpulan KTP dilakukan, maka harus sudah ada nama calon wakil gubernur yang disertakan.

Pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok dinilainya tidak sah apabila ditujukan hanya untuk mengusung Basuki tanpa adanya calon wakit gubernur.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Kknwp