Sudirman Said, Sang Penjaga Kepentingan Bisnis JK
JUM'AT, 11 SEPTEMBER 2015 , 15:24:00 WIB


Sudirman Said dan JK

BELAKANGAN ini hubungan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kian mesra saja. Keduanya bahu-membahu melawan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Maklum, menteri yang disebut terakhir itu rajin menggelar jurus Rajawali Ngepret sejak hari pertama jabatannya. Dan, tidak tanggung-tanggung, korban kepretan sang Rajawali adalah para petinggi negeri yang sarat dengan kepentingan pribadi dan keluarganya. Ada Menteri BUMN Rini Soemarno soal rencana pembelian pesawat berbadan lebar oleh Garuda dan, ya itu tadi, Wapres JK sendiri.

Kepretan Rizal Ramli bermula pada program pembagunan pembangkit listrik sebesar 35.000 mega watt (MW). Menurut lelaki yang telah menjadi aktivis sejak mahasiswa itu, program listrik 35.000 MW sama sekali tidak realistis selesai pada 2019. Paling banter, kalau pun dikebut, hanya bisa menyelesaikan 16.176 MW. Itu pun dengan banyak asumsi, antara lain pertumbuhan ekonomi tidak makin terpuruk seperti yang terjadi yang belakangan ini terjadi. Pasalnya, jika ekonomi terus memburuk, dipastikan kebutuhan listrik, terutama untuk industri, bakal melorot juga.

Menurut Rizal Ramli, berdasarkan kajian dari tim ahlinya, kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka akan membahayakan keuangan PLN. Bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Lewat kajian tersebut, dengan asumsi ekonomi tumbuh 7,1 persen, diketahui kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak sampai 2019 adalah sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 53.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Jika program listrik 35.000 MW dipaksakan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 MW sampai 2019.

Padahal, kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Itu pun dengan asusmsi ekonomi tumbuh 7,1 persen. Padahal sekarang aja ekonomi kita hanya tumbuh kurang dari 5 persen. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan swasta. Inilah yang Menko Maritim dan Sumber Daya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut.

Rizal Ramli tidak mengada-ada. Asal tahu saja, sesuai ketentuan yang ada, PLN diwajibkan membeli 72 persen listrik yang dihasilkan swasta, baik digunakan PLN maupun tidak digunakan. Itu artinya, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. Hitung-hitungannya begini:

21.331 MW x 8760 jam x 0,72 x US$80/MW = US$10.763.110.565. Bayangkan, PLN harus membayar US$10,763 miliar/tahun! Dahsyat sekali, kan?

Sayang sekali, hitung-hitungan logis sepert ini sepertinya tidak masuk dalam benak Wapres JK. ‘Lucu’nya lagi, Sudirman Said juga ikut-ikutan kehilangan nalar karena membela JK. Dalam banyak kesempatan, kepada wartawan dia menyatakan tetap keukeuh dengan target proyek listrik yang 35.000 MW. Baik JK maupun Sudirman sepertinya tidak mau tahu dampaknya bagi PLN jika pun (sekali lagi, jika) program itu bisa direalisasikan. PLN bangkrut!!!

Ada apa gerangan? Kenapa Sudirman begitu ngotot? Ternyata, hubungan JK-Sudirman bukan sekadar relasi antara Wapres-menteri. Sudirman sudah lama menjadi ‘penjaga gawang’ kepentingan bisnis keluarga Kalla. Masih ingat, bagimana dia gigih membela pembangunan proyek gas alam cair atawa LNG Receiving Terminal di Bojanegara, Jabar? Proyek senilai Rp6,8 Triliun itu merupakan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas. Nah, perusahaan mitra Pertamina itu dimiliki oleh Solihin Jusuf Kalla.

Dikaitkan dengan posisinya sebagai Menteri ESDM yang diraihnya atas rekomendasi JK, maka terjawab sudah kenapa Sudirman ngotot. Dia ingin memberi ‘upeti’ kepada sang majikan agar posisinya aman. Untuk mengamankan posisinya, beberapa pekan silam, dia bahkan mengangkat karib JK sejak SMA, Tanri Abeng menjadi Komisaris Utama Pertamina beberapa minggu lalu, menggantikan Sugiharto. Akhirnya memang terbukti, jurus upeti itu terbukti ampuh. Sudirman lolos dari tebasan pedang reshuffle.
....................................................
http://www.rmol.co/read/2015/09/11/2...gan-Bisnis-JK-


Ini Duet Maut Jusuf Kalla-Sudirman Said Melawan Rizal Ramli
11/9/2015

Sinyalemen “gawat” dilontarkan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Energi dan Lingkungan (PKEL) Engkus Munarman, terkait “hubungan dekat” Wapres Jusuf Kalla dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Engkus menduga, Jusuf Kalla dan Sudirman Said telah bahu membahu menghadapi manuver dan serangan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Kepada intelijen (11/09), Engkus mengungkapkan bahwa Sudirman Said dikenal sebagai “penjaga gawang” kepentingan bisnis keluarga besar Kalla. “Masih ingat, bagimana Sudirman gigih membela pembangunan proyek gas alam cair LNG Receiving Terminal di Bojanegara, Jabar? Proyek senilai Rp6,8 Triliun itu merupakan kerjasama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas. Nah, perusahaan mitra Pertamina itu dimiliki oleh Solihin Jusuf Kalla,” ungkap Engkus. Engkus mensinyalir, Sudirman mendapatkan jabatan Menteri ESDM atas rekomendasi Jusuf Kalla. “Maka terjawab sudah kenapa Sudirman ngotot. Dia ingin memberi ‘upeti’ kepada sang majikan agar posisinya aman,” kata Engkus.

Tak hanya itu, Engkus juga menyoal penggangkatan Tanri Abeng menjadi Komisaris Utama Pertamina. “Untuk mengamankan posisinya, beberapa pekan silam, dia bahkan mengangkat karib JK sejak SMA, Tanri Abeng, menjadi Komisaris Utama Pertamina beberapa minggu lalu, menggantikan Sugiharto. Akhirnya memang terbukti, jurus upeti itu terbukti ampuh. Sudirman lolos dari tebasan pedang reshuffle,” jelas Engkus.

Menurut Engkus, setelah menjabat, perusahaan Jusuf Kalla semakin gemilang. “Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender,” tuding Engkus.
https://www.intelijen.co.id/ini-duet...n-rizal-ramli/

Jokowi Tarik Rizal Ramli untuk Menghentikan 'Permainan' JK dan Rini Soemarno
Minggu, 23 Agustus 2015 18:11 WIB


Rizal Ramli dan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diduga sengaja menarik Rizal Ramli sebagai menteri di kabinet untuk menghentikan 'permainan' sejumlah menteri bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tiga permainan itu yakni proyek pembelian pesawat Airbus A350 oleh PT Garuda Indonesia, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dan pengadaan kereta cepat atau Trans Jakarta-Bandung, yang notabene akan didanai oleh utang. "Jangan-jangan Jokowi memang sebenarnya agak resah dengan tiga proyek tadi dan itulah makanya diungkapkan beliau melalui lidah Pak Rizal Ramli dan di luar itu (proyek lainnya) memang sudah tidak ada yang perlu diresahkan, sudah sampai penjelasannya ke publik," kata Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi di Kedai Kopi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Jadi, kata Ray, seharusnya sejumlah pihak jangan terfokus dengan gaya komunikasi Rizal saja, melainkan subtansi yang diutarakannya. Apalagi kata Ray, Rizal juga sempat mengatakan bahwa di balik proyek-proyek tersebut ada 'tangan' Jusuf Kalla. Padahal, sebelumnya juga Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pernah menolak proyek pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ketika menjabat Direktur PT KAI.
"Jadi kalau soal cara komunikasinya biar saja Jokowi yang mengatasi. Kan ini anak buah dia semua. Justru dugaan saya, Jokowi memberi kesempatan kepada Rizal untuk mengungkapkan itu kepada publik," tegas Ray.

Dijelaskan Ray, wajar Jokowi resah atas tiga proyek tadi, karena tiga proyek itu bila berdasarkan peraturannya akan langsung di bawah tanggung jawab presiden. Kemudian juga bila dicermati lebih dalam memang benar apa yang dikritik Rizal mengenai tiga proyek tadi. Jelas tidak logis, apalagi bila proyeknya akan dibiayai oleh utang. Walaupun kedengarannya sangat fantastis, mengingat sudah lebih 13 tahun publik tidak mendengar proyek yang ambisius.

"Dan terbukti sekarang, alih-alih Rizal Ramli akan didepak dari kabinet karena kritikannya, yang ada Rizal ditambah lagi oleh Jokowi kewenangan barunya. Ya kan? Dalam situasi seperti itu rizal ditambah lagi kewenangan baru oleh pak Jokowi, kan kalau kita runut itu artinya, Jokowi tidak merasa terganggu, seperti asumsi kita selama ini, bahwa ini tidak etik dan sebagainya. Yang ada justru Rizal ditambah kewenangan baru. Meskipun tentu di sidang kabinet, Pak Jokowi pura-pura menertibkan," kata Ray lalu tertawa.

Bila tidak berkepentingan pribadi, harusnya lanjut Ray, JK menjawab dan menjelaskan dengan rinci alasan-alasan pemerintah merealisasikan proyek-proyek tadi. Bukan justru berdalih dengan mengatakan menteri di kabinet harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden.

"Itu semua tidak pernah dijawab Pak JK, Karena JK pakai ajimat, ajimat apa? kabinet itu harus tunduk kepada presiden dan wakil presiden. Padahal JK juga kurang sadar bahwa tindakannya Rizal kepada beliau itu semestinya menjadi cambuk. Bahwa tindakan sama pernah dilakukan JK kepada Jokowi. Mestinya itu jadi cambuk, jangan buruk muka, cermin dibelah. Ingat ya waktu tindakan Jokowi mendukung Menpora membekukan PSSI, tiba-tiba tindakan sebaliknya dilakukan JK," kata Ray.

Begitu juga kritikan Rizal tidak pernah dijawab dengan penjelasan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno. Rini berdalih itu adalah urusan kementeriannya.

"Rini bilang jangan campuri urusan saya, jadi publik tidak dapat informasi? Mestinya Rini jelaskan kepada publik, alasan apa pembelian itu dibuat. Dia tidak bisa katakan itu urusan BUMN dong. Lah, iya kalau BUMN-nya beli sendiri itu urusan sendiri, ini kan pakai utang. Di situ konteksnya. Uangnya udah utang, kita berhak ribut, karena kasusnya bila BUMN-BUMN tidak bisa bayar, yang bayar ya kita (masyarakat). Padahal saat utang, mereka tidak mau libatkan masyarakat. Kalau uang sendiri sih silakan pakailah," kata Ray.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...-rini-soemarno


Sinyal Jokowi untuk Rizal Ramli: Di balik Gebrakan Rajawali
Rabu, 26 Aug 2015 - 05:21

KONFRONTASI- Kini tugas dan wewenang Menko Kemaritimin Rizal Ramli, sang Rajawali, bukannya dibatasi atau dipreteli Presiden Jokowi, malah ditambah oleh Presiden Jokowi sendiri. .Sinyal kuat redupnya dominasi Wapres Jusuf Kalla yang sudah sepuh dalam pemerintahan.

Benarkah Presiden Jokowi sengaja menarik Rizal Ramli masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Rizal Ramli memang diakui hebat. Memberikan shock therapy atau suara kritis atas Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, tugas dan wewenang Menko Kemaritimin ini bukannya dibatasi atau dipreteli, eh malah ditambah oleh Presiden Jokowi.

Semula Kementerian Koodinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal mengkoordinir kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pariwisata. Tapi kini, juga menangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) serta Kementerian Pertanian (Kemtan), yang sebelumnya di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

“Ya, presiden menugasi saya untuk menangani juga dua kementerian itu,” kata Rizal Ramli kepada Beritasatu.com, Jumat (21/8). Rizal bilang, tugas tambahan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pasokan bahan pangan.

Dulu, saat berada di lingkaran pemerintahan, Rizal boleh dibilang cukup sukses menjalankan tugasnya. Ketika menjadi Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Menko Perekonomian, ia melakukan sejumlah dobrakan kebijakan yang terbukti mampu menjadi solusi yang cepat dan tepat.

Di Bulog, misalnya, Rizal melakukan restrukturisasi besar-besaran. Terjadi pergantian dan mutasi lima jabatan eselon satu dan dua. Semua itu dilakukan agar Bulog menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan lebih profesional.

Keberpihakan kepada para petani, diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembelian gabah, bukan beras dari petani. Bukan rahasia lagi, pembelian beras oleh Bulog kerap menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh para tengkulak. Mereka membeli beras petani, kemudian dioplos dengan beras impor, lalu dijual ke Bulog.

Cara seperti itu, tentu saja merugikan para petani karena beras yang dihasilkan di sawahnya hanya sebagian kecil yang dibeli oleh Bulog. Itulah sebabnya sebagai Kepala Bulog, Rizal kerap turun ke lapangan, ke desa-desa untuk bertemu dengan para petani.

Dia juga melakukan sejumlah perubahan radikal. Antara lain, merapikan rekening-rekening ‘liar’ yang jumlahnya mencapai 119 rekening menjadi hanya 19 rekening saja. Rizal pun memerintahkan sistem akuntansi Bulog diubah supaya lebih transparan dan accountable. Dana off budget harus menjadi on budget. Dia mewariskan Rp 1,5 Trilliun dari Bulog hasil penghematan dan effisiensi.

Dia juga pernah merestrukturisasi seluruh kredit properti, UKM, dan petani tahun 2000. Rizal berhasil menggaet dana hingga Rp 4,2 triliun tanpa menjual selembar pun saham BUMN. Caranya, dia menghapus cross ownership alias kepemilikan silang dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaannya.

Lewat kebijakan ini, negara memperoleh pendapatan berupa penjualan silang saham dan pajak revaluasi aset kedua perusahaan senilai Rp 4,2 triliun. Dan yang tidak kalah pentingnya, kedua perusahaan tersebut jadi bisa bersaing secara sehat. Ujung-ujungnya, konsumen juga diuntungkan.

Tentu masih ada beberapa kisah sukses Rizal lainnya. Misalnya, dia melakukan operasi penyelamatan PLN dari bayang-bayang kebangkrutan karena mark up puluhan proyek pembangkit listri swasta. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan revaluasi aset BUMN. Hasilnya, aset sebelumnya hanya Rp 52 triliun melambung menjadi Rp 202 triliun. Sedangkan modal dari minus Rp 9 triliun menjadi Rp 119,4 trilliun. Dia juga mengarahkan negosiasi utang listrik swasta PLN dari US$ 85 miliar turun menjadi US$ 35 miliar. Ini menjadi sukses negosiasi utang terbesar dalam sejarah Indonesia.

Sederet sukses inikah yang kemudian membuat Presiden Jokowi kesengsem sehingga memperluas tugas dan wewenang Rizal sebagai Menko Kemaritiman? Bisa jadi demikian. Tapi di tengah perseteruannya dengan Jusuf Kalla dan Rini Soemarno yang baru adem tiga hari, penambahan tugas yang diberikan Jokowi kepada Rizal tentu saja mengundang pertanyaan publik. Ada apa di balik semua ini? Benarkah Jokowi sengaja menarik Rizal masuk ke dalam lingkar kekuasaan untuk menghadapi “lawan-lawannya” dan mendobrak ketidakberesan?

Keberanian Rizal menantang Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum tentang proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, juga menyimpan pertanyaan. Seberani itukah Rizal? Pepatah bilang, tak ada asap kalau tak ada api.

Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui juru bicaranya Husain Abdullah mengatakan, ucapan analis politik Tjipta Lesmana, yang menyebut dirinya bakal mundur jika Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak dicopot, hanyalah fantasi. "Tidak benar dan tanpa dasar. Itu imajinatif," kata Husain di Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2015.

Menurut Husain, Jusuf Kalla sempat menegur Rizal saat sidang kabinet. "Wapres Jusuf Kalla meminta RR (Rizal Ramli) sebagai bawahan agar patuh pada atasan," ujarnya. Husain menuturkan kondisi pemerintahan saat ini berjalan bagus meski beberapa hari lalu sempat terjadi reshuffle kabinet. "Konsolidasi dan roda pemerintah berjalan baik,"ujarnya.
http://www.konfrontasi.com/content/p...rakan-rajawali