“KORUPSI” berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”, sedangkan kata “corruptio” itu sendiri berakar dari kata “corrumpere”. Semua istilah tersebut memiliki makna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kadang-kadang di surat kabar kita membaca pula istilah "rasuah" yang berasal dari bahasa arab "risywah" yang memiliki makna yang kurang lebih sama dengan istilah korupsi.

Ada beberapa macam korupsi:

1) korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, dimana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan;

2) korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat, sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain;

3) korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan dimasa mendatang;

4) korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas;

5) korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan, dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan; dan

6) korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berjumlah 6 jenis. Ke 7 kelompok tersebut adalah:
1) Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara (ada 2 jenis tindak korupsi);
2) Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap (ada 12 jenis tindak korupsi);
3) Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan (ada 5 jenis tindak korupsi);
4) Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan (ada 3 jenis tindak korupsi);
5) Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang (ada 6 jenis tindak korupsi);
6) Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (ada 1 jenis tindak korupsi);
7) Gratifikasi (ada 1 jenis tindak korupsi)."

BANYAK SEKALI! dan merambah ke berbagai bidang, diantaranya:

A. Dampak Sosial & Kemiskinan Masyarakat

1) MAHALNYA HARGA JASA DAN PELAYANAN PUBLIK
Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

2) PENGENTASAN KEMISKINAN BERJALAN LAMBAT
Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. karena berbagai sebab seperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

3) TERBATASNYA AKSES BAGI MASYARAKAT MISKIN
Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah yang semakin menyudutkan karena mengalami kebodohan.
Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan.

4) MENINGKATNYA ANGKA KRIMINALITAS
Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat.
Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

5) SOLIDARITAS SOSIAL SEMAKIN LANGKA
Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

6) DEMORALISASI
Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

B. Dampak Akibat Kerusakan Lingkungan

1) MENURUNNYA KUALITAS LINGKUNGAN
Dari kasus illegal loging saja disinyalir kerugian negara yang terjadi sampai 30-42 triliun rupiah per tahun. Belum lagi kerusakan lingkungan ini akan menciptakan bencana yang sebenarnya dibuat oleh manusia, seperti banjir, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air dan udara, tingginya pencemaran di perairan sungai dan laut sehingga sangat beracun, dan sebagainya.

2) MENURUNNYA KUALITAS HIDUP
Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Kerusakan yan terjadi di perairan seperti pencemaran sungai dan laut, juga mengakibatkan menurunnya kualitas hidup manusia.

C. Dampak Birokrasi Pemerintah

1) RUNTUHNYA OTORITAS PEMERINTAHAN
Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.

2) MATINYA ETIKA SOSIAL-POLITIK
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.

3) BIROKRASI TIDAK EFISIEN (LAYANAN PUBLIK)
Dalam peringkat PERC (Political and Economic Risk Consultancy), Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India

D. Dampak Ekonomi

1) LESUNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI
Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

2) PENURUNAN PRODUKTIFITAS
Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.
Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar
kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

3) RENDAHNYA KUALITAS BARANG DAN JASA UNTUK PUBLIK
Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi.

4) MENURUNNYA PENDAPATAN DARI SEKTOR PAJAK
Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang.
Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

5) MENINGKATNYA HUTANG NEGARA
Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai US$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 trilliun.

E. Dampak Terhadap Pertahanan & Keamanan

1) LEMAHNYA ALUTSISTA DAN SDM
Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3.2 juta km2. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau.
Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah Negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Bagaimana bisa menjaga kedaulatan wilayah, apabila anggaran hankam menguap sia-sia karena korupsi?

2) LEMAHNYA GARIS BATAS NEGARA
Indonesia mencatat kerugian yang sangat besar dari sektor kelautan, seperti yang dilansir oleh kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian 9,4 Triliun Rupiah per tahun akibat pencurian ikan oleh nelayan asing. Belum lagi masalah lain yang menyangkut kedaulatan dan luas wilayah Indonesia seperti pergeseran patok batas wilayah.

3) MENGUATNYA SISI KEKERASAN DALAM MASYARAKAT
Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.

F. Dampak Penegakan Hukum

1) FUNGSI PEMERINTAHAN MANDUL
Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
b. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
c. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

2) HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP LEMBAGA NEGARA
Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.
Berikut ini lembaga Negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:
a. Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
b. Partai Politik
c. Kepolisian RI
d. Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

G. Dampak Politik

1) MUNCULNYA KEPEMIMPINAN KORUP
Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

2) HILANGNYA KEPERCAYAAN RAKYAT TERHADAP DEMOKRASI
Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Karena tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik, mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Akhirnya Golput menjadi opsi yang dipilih.

3) MENGUATNYA PLUTOKRASI
Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang
dikuasai pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

4) HANCURNYA KEDAULATAN RAKYAT