VIVA.co.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berencana memotong gaji setiap pegawai negeri sipil (PNS) dilingkunganya untuk membantu pembalap Furmula 1, Rio Haryanto. Gagasan ini langsung ditolak Komisi X DPR RI.

"Perlu ditinjau ulang, kalau dilanjutkan kurang bagus, seperti negara tidak hadir dengan otoritasnya. Ini kan bukan mau bangun musala di kampung, ini urusan nama baik anak bangsa. Negara harus hadir," ujar anggota Komisi X DPR, Dadang Rudiana di gedung DPR RI, Kamis, 3 Maret 2016.
Dadang mengingatkan gagasan Menpora itu akan berdampak negatif bila dipaksakan. Pemotongan gaji tentu akan menuai kontroversi. Selain itu, uang yang akan didapat juga tidak akan sesuai dengan yang dibutuhkan Rio.

"Kalau dari gaji PNS urusan seperti itu hanya akan menuai kontroversi. Sudah dananya enggak seberapa, juga menyangkut hak orang lain yang dipotong. Tidak akan benar itu," kata Dadang.

Politikus Partai Hanura ini berpandangan gagasan Menpora memotong gaji PNS sebenarnya dilandasi niat baik membantu Rio agar eksis di ajang bergengsi dunia. Tapi sayang, gagasan itu dianggap tidak kreatif.

"Negara kan punya kemampuan dan otoritas untuk memfasilitasi pencarian dana seperti itu. Bisa dari dana promosi wisata di Kemenpar, CSR perusahaan dan yang lain," ujar Dadang.

Dengan kondisi seperti ini, Dadang justru heran mengapa pemerintah sepertinya diam saja. Permasalahan yang dihadapi Rio seperti hanya dibebankan pada Menpora saja. "Hanya melihat Menpora sedang melakukan otokritik terhadap negara. Sepertinya dia dibiarkan sendiri cari dana," tuturnya. (ase)