Merdeka.com - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengatakan dalam penggeledahan penyidik Bareskrim Mabes Polri di ruangannya, surat surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke DPRD DKI juga ikut disita.

Dia mengaku surat itu dikirim Ahok pada tanggal 21 Oktober 2014. Surat itu, katanya, berisi permintaan penjelasan dari Pemprov DKI kepada legislatif terkait anggaran siluman pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI tahun 2014.

Surat itu dikeluarkan Ahok setelah adanya surat dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada Pemprov DKI tentang anggaran pengadaan UPS di APBD-P pada 22 September 2014. Sebab, dalam KUA-PPAS tidak ada rencana pengadaan alat UPS itu.

"Pak Gubernur menyurati saya pada tanggal 21 Oktober 2014 setelah ada audit dari Kementerian Dalam Negeri," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/3).

Dia juga menyebut, selain menyita surat dari Ahok, penyidik juga menyita persetujuan APBD-P DKI tahun 2014 yang telah ditandatangani dirinya dan pimpinan DPRD DKI periode 2014-2019 pada 24 Oktober 2014.

Sebelumnya, Politisi PDIP ini menyebutkan ada beberapa barang bukti baru yang disita, seperti satu unit PC komputer milik mantan Ketua DPRD periode 2009-2014, Ferrial Sofyan dan tumpukan dokumen antara eksekutif dan legislatif terkait disetujuinya pengadaan alat UPS oleh DPRD DKI dalam APBD-P 2014.

"Dan kebetulan di ruangan saya, masih ada alat bukti PC komputer ketua DPRD lama Ferrial Sofyan. Ada beberapa berkas yang mengenai penetapan persetujuan antara eksekutif dan legislatif yang mana pada saat saya sebagai ketua, sedang dalam transisi ketua," terangnya.

Selain itu, kata Prasetyo, penyidik juga menemukan ada 2 unit CD di gudang yang ada di depan ruang kerjanya. CD tersebut diketahui adalah milik staf Ferrial kala itu, Neneng. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apa isi CD tersebut.

sumur

ada tersangka baru lagi gk yah