Menpora Ungkap 9 Syarat Pencabutan Pembekuan PSSI



JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) mengajukan 9 syarat untuk mencabut sanksi administratif atau pembekuan PSSI. Hal tersebut muncul ke permukaan dalam Rapat Kerja Kemenpora dengan Komisi X DPR RI di DPR, Rabu (2/3/2016).

Sembilan syarat yang diajukan oleh Kemenpora, mulai dari menjamin eksistensi pemerintah dalam tata kelola sepak bola nasional hingga menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

"Sebisa mungkin harus bisa dijalankan. Namun, sebenarnya bagaimana percaya, satu syarat KLB saja yang kami ajukan belum bisa dijalankan," kata Menpora Imam Nahrawi.

Respons Menpora seperti itu sebenarnya menimbulkan tanda tanya. Pihaknya menyiapkan sembilan syarat, tetapi tidak yakin PSSI bisa mewujudkan poin-poin itu.

Imam juga menyatakan sebenarnya syarat yang diajukan itu sudah diketahui oleh Agum Gumelar, Ketua Komite Ad Hoc. Menurut Imam, respons Agum saat itu kurang yakin PSSI bisa mewujudkan seluruh syarat tersebut. (Kukuh Wahyudi)

Sembilan syarat pencabutan pembekuan PSSI:

1. Menjamin eksistensi/kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian ketat oleh pemerintah.

2. Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi.

3. Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.

4. PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan prestasi olah raga sepak bola nasional.

5. Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.

6. Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesioanal. berkualitas, serta transparan.

7. Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.

8. Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event: 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017; 3) Lolos Pra-Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018; dan

9. Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.

sumbernya di mari

Supaya Pembekuan PSSI Bisa Dicabut, La Nyalla Disarankan Mundur



Jakarta - Sempat dirumorkan akan dicabut, pembekuan PSSI sepertinya akan diteruskan oleh Kemenpora. Muncul usulan agar Ketum PSSI, La Nyalla Mattalitti, mundur dari jabatannya supaya masalah sepakbola Indonesia segera selesai.

Permintaan tersebut terungkap dalam Rapat Kerja antara Menpora Imam Nahrawi bersama Anggota Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (2/3).

Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, Nuroji, menilai, salah satu solusi penting mengakhiri kebuntuan soal pencabutan pembekuan PSSI adalah kebesaran hati agar La Nyalla mundur dari jabatannya. Dengan begitu, maka KLB (Kongres Luar Biasa) bisa digelar.

"Mohon Pak Nyalla dengan jiwa besar, berbesar hati, mengalah, mundur dari PSSI. Bila keputusan mundur itu terjadi, segera gelar KLB," ujarnya.

Rencana pencabutan SK pembekuan masih menunggu hasil pertemuan pemerintah dengan FIFA. Presiden Joko Widodo meminta agar hal itu dilakukan sebelum benar-benar mengambil keputusan soal penghentian pembekuan PSSI.

Mundurnya tampuk pimpinan organisasi sepakbola belum lama ini terjadi di tubuh FIFA. Pada tengah tahun lalu, tak lama setelah terpilih lagi menjadi presiden, Blatter menyatakan turun dari kursinya setelah beberapa pejabat teras organisasi tersebut ditangkap atas kasus kejahatan. Pengganti Blatter akhirnya terpilih setelah digelar Kongres Luar Biasa FIFA di akhir Februari lalu, dia adalah Gianni Infantino.
sumber beku