Jendral TB Hasanuddin : Ada Pemimpin Gagal Paham, Masak TNI di Pakai Untuk Ngurusin PSK !



POSMETRO INFO - Bila sesuai dengan aturan, sah-sah saja bila pemerintah DKI Jakarta menggusur warga Kalijodo dan menjadikan kawasan itu sebagai daerah hijau.

"Tapi tak perlu lebay dengan mengerahkan ratusan anggota TNI untuk menghadapi PSK," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (Kamis, 25/2).

Untuk menertibkan warga Kalijodo, lanjut TB Hasanuddin, sudah cukup dengan mengerahkan Satpol PP bersama polisi. Dan pengerahan Satpol PP serta polisi ini juga memang sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Mantan Sekretaris Militer Presiden ini mengingatkan bahwa TNI dilatih dengan keras dan berdarah-darah. Setelah dilatih dengan keras itu kemudian dipersenjatai dengan alat utama sistem senjara (alusista) modern untuk menghadapi peperangan dan pertempuran dalam rangka mempertahankan dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI .

"Disinilah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang prajurit terlatih yang siap mati dalam membela negaranya," tegas TB Hasanuddin, sambil menekankan agar semua pihak menempatkan para prajurit kebanggaan negeri tersebut pada posisi semestinya.

"Tapi ironis kalau kemudian di negeri ini para pemimpinnya gagal paham, ketika TNI digunakan hanya untuk menggusur pramuria. Sementara rakyat tahu dan menjadi saksi mata, tak seorangpun anggota TNI yang siap tempur itu dipakai menghajar teroris. Sepertinya negara tak punya keinginan mengerahkan TNI untuk melawan teroris yang konon sudah merajalela," sesal TB Hasanuddin,

TB Hasanuddin menambahkan bahwa UU 34/2004 tentang TNI dalam pasal 7 ayat 2 b No 9 tercantum bahwa: membantu tugas pemerintahan di daerah. Pasal ini hanya digunakan dalam keadaan khusus, dan pelaksanaannya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Terlalu naif kalau kemudian ayat ini dipakai hanya untuk menggusur para pramuria," demikian TB Hasanuddin.[rmol]

sumber:http://www.posmetro.info/2016/02/jendral-tb-hasanuddin-ada-pemimpin.html


Irjen Tito: Di Kalijodo Selain Ada Preman, Ada Oknum Polisi Juga TNI




Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sukses mengamankan penertiban Kalijodo. Dibantu pasukan Kodam Jaya, Polda Metro Jaya mengawal proses penertiban yang dilakukan Pemprov DKI.

Tito menyampaikan rasa syukurnya atas proses penertiban yang berjalan lancar. Tak henti-hentinya Tito menyampaikan terima kasihnya atas bantuan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana serta masyarakat yang kooperatif.

"Tempat ini dulu, sejak dulu selain ada preman, perjudian, ada oknum-oknum polisi, TNI juga ada. Makanya penertiban ini melibatkan polisi dan TNI. Kalau polisi saja, nanti ada oknum TNI kita tidak bisa bertindak. Sebaliknya juga. Teman Satpol PP kalau ada oknum polisi di sini nggak bisa bertindak," jelas Tito di Kalijodo, Jakarta, Senin (29/2/2016).

"Jadi kepentingan polisi dan TNI selain menegakkan hukum, Pangdam juga mengirim dari jajaran POM nya. Jadi kalau ada oknum-oknum nggak berani, kira-kira begitu lah," tutur Tito.

Soal keterlibatan oknum itu, menurut Tito tentu semua orang sudah mahfum. "Nggak usah bukti-bukti lah. Semua orang juga tahu," tutur dia.

"Yang jelas prinsipnya penertiban. Ada Pak Pangdam, Polda kita lihat sendiri hasilnya, nggak ada bandit-bandit preman-preman oknum-oknum minggir semua," tutup dia.
(dra/dra)

sumber":http://news.detik.com/berita/3154095/irjen-tito-di-kalijodo-selain-ada-preman-ada-oknum-polisi-juga-tni



menurut agan2 apakah mengusur kalijodo:

1. perlu melibatkan TNI, Polisi dan satpol PP

2. tidak perlu melibatkan TNI cukup melibatkan Polisi dan satpol PP

3. tidak perlu melibatkan TNI, Polisi, cukup Gubernur pemprov DK I dan jajarannya saja dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan yang dialogis, manusiawi, persuasif, perspektif, komprihensif, sosiologis, antropologis, psykologis dan tidak melanggar Hak azasi manusia.
dimana dengan pendekatan yang tepat dari berbagai aspek tersebut dipastikan warga kalijodo akan dengan sukarela menghentikan kegiatan prostitusi di kalijodo dan mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas lahan hijau.

4. pemprov DKI cukup membentuk tim negosiasi yang mewakili pemprov DKI untuk berdialog dengan warga kalijodo, tim yg dibentuk diketuai oleh TB hasanudin dengan anggota dari berbagai elemen masyarakat diantaranya dari kalangan LSM, ratna sarumpeat, pengamat sejarah JJ Rizal, dari dewan perwakilan rakyat; Haji Lulung dan M. Taufik, penegak hukum; Razman arif nasution, dari kalangan ulama; habieb rizieg, dan juga dari para bakal calon gubernur dki-2019, komnas Ham dan perwakilan ormas serta preman dan mafia tanah serta jajarannya.
dimana dengan adanya tim yang komprehensif mewakili segala kalangan itu diyakini warga kalijodo akan dengan sukarela menghentikan kegiatan prostitusi di kalijodo dan mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas lahan hijau.


monggo ditunggu pendapatnya.....