JAKARTA- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa mulai 1 April 2015, pengguna jalan tol dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10 persen. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol.

Seperti dilansir dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2015), dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa pengusaha jalan tol wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang selanjutnya memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang.

Pengusaha jalan tol juga wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa jalan tol, dan untuk kemudahan, karcis tol merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Sebelumnya, pemerintah meminta untuk melakukan kaji ulang terhadap implementasi pajak jalan tol tersebut. Pasalnya pajak tersebut akan meningkatkan inflasi.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan inflasi yang diakibatkan pada pajak jalan tol tersebut tidak signifikan. "Di bawah 0,1 persen," kata dia.



Pengusaha jalan Tol kan sudah bayar pajak dari hasil usahanya ... sekarang pengguna juga suruh bayar pajak lagi ... ... nguras nih namanya ...
Gak papah kita bayar 10% asal pajak pengguna ditanggung pengusaha jalan Tol ... Tarif Tol Jangan Naik .