Merdeka.com - Anggota DPR Komisi XI Yandri Susanto mengatakan, salah satu faktor melonjaknya angka tenaga honorer di Indonesia lantaran janji para calon kepala daerah saat melakukan kampanye 2009. Saat itu, mereka menjanjikan akan mengangkat tim suksesnya sebagai tenaga honorer yang kemudian menjadi CPNS. "Ini masih ada tersisa sari 2009. Kenapa masih tersisa? Ada permainan-permainan. Ini imbas dari pilkada. Daripada calon apakah itu bupati, gubernur. Pada saat mau maju, mereka menjanjikan tim sukses, tim sukses di tiap desa itu dijanjikan untuk diangkat dari tenaga honorer untuk kemudian diangkat menjadi CPNS. Nah itu yang sebenarnya membuat membengkak," papar Yandri dalam diskusi radio bertajuk 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer', Sabtu (13/2). Dia menuturkan, karena ada janji seperti itu, yang seharusnya punya hak untuk diangkat menjadi CPNS justru namanya menghilang dan diganti tim sukses kepala daerah itu, terlebih apalagi seorang incumbent. "Ini yang menjadi masalah honorer menjadi kacau balau. Sudah jamak," ujarnya. Komisi XI, lanjut Yandri, meminta Kemen PAN dan BKN menelusuri pengangkatan honorer, kemudian apabila ditemukan ada yang palsu atau bodong maka untuk segera diberikan sanksi. Hukuman itu dapat diberikan kepada tenaga honorer itu sendiri maupun pemberi janji, termasuk kepala daerah itu sendiri. "Kalau itu ada sanksi tegas, itu tidak ada, jumlah yang 349 ribu itu akan berkurang," pungkasnya.


Guru honorer = Maling berkdok GURU