Laporan Reporter Tribun Jogja, Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menargetkan adanya kenaikan rata-rata rasio belanja militer dari anggaran TNI.
Pada tahun 2005-2014, rata-rata rasio belanja militer sebesar 0,82 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya, rata-rata rasio belanja militer tahun 2000-2004 hanya sebesar 0,78 persen dari PDB.
"Sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita," ucap Presiden dalam arahan pembuka Rapat Terbatas dengan topik bahasan Pembangunan Kekuatan TNI di Kantor Presiden, Selasa (23/2/2016) melalui siaran resmi yang dikirimkan Tim Komunikasi Presiden kepada Tribunjogja.com.
Bila pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan di atas 6 persen, maka anggaran untuk TNI dapat mencapai angka 1,5 persen dari PDB.
"Ini sebuah angka yang besar, hitung-hitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp 250 triliun. Ini angka yang harus mulai diantisipasi dari sekarang, artinya harus ada sebuah perencanaan yang betul-betul matang, betul-betul detail, betul-betul terinci sehingga anggaran dan uang itu betul-betul dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal," ucap Presiden.
Untuk itu, Presiden menekankan agar perencanaannya harus matang. Selain masalah penganggaran, Jokowi juga menggaris bawahi pentingnya menggunakan produk-produk dalam negeri.
"Ini sangat penting sekali misalnya kita lihat memang belanja-belanja yang ada. Saya kira porsi-porsi seperti belanja pegawai belanja barang dan belanja untuk alutsista sudah baik. Tetapi sekali lagi bahwa perencanaannya harus matang, detail dalam sebuah strategi pembangunan kekuatan kita seperti apa. Ini mungkin yang kita inginkan ke depan," tegasnya.
Lebih lanjut Jokowi menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan alutsista ini sebenarnya bisa sejalan dengan upaya negara mewujudkan kemandirian pertahanan negara dengan pengembangan industri alat pertahanan dalam negeri.
"Agar dilihat mengenai penggunaan produk-produk dalam negeri. Ini sangat penting sekali," tambah dia. (*)