Ulil: Apa Salah UNDP Bantu Program untuk Lindungi LGBT?
Selasa, 16 Februari 2016, 13:35 WIB


Pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla mempertanyakan sejumlah pihak yang melarang Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) membantu LGBT di Indonesia.

"Apa salahnya UNDP bantu program untuk melindungi kaum LGBT dari diskriminasi di Indonesia? Dunia saling membantu dari dulu," tutur Ulil lewat cicitannya di Twitter.

Hal yang salah, kata dia, justru kalau lembaga PBB seperti UNDP membantu program untuk mempromosikan diskriminasi atas alasan apapun. Ia pun menyayangkan para pejabat yang komentarnya soal LGBT justru berpihak kepada kaum konservatif "homophobic". "Tak semestinya seperti ini," tuturnya.

Menurutnya, Pejabat yang sikapnya mengarah kepada homofobia jelas berlawanan dengan semangat konstitusi dan "civil rights".

Tugas pejabat negara adalah bersikap begitu rupa sehingga memupuk budaya toleransi pada keragaman, termasuk keragaman orientasi seksual.
http://nasional.republika.co.id/beri...-lindungi-lgbt





Ada Pihak Asing di Balik Homoseksual di Indonesia?
Selasa, 26 Januari 2016, 07:45 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, Upaya untuk membuka diskusi tentang pengakuan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) diduga tak terlepas dari dukungan pihak luar. Mereka gencar menyosialisasikan hak-hak LGBT di Asia, terutama Asia Tenggara.

Pada tahun lalu saja di Thailand, Kedutaan Swedia, Kedutaan Amerika Serikat, dan Badan Pembangunan PBB (UNDP) meluncurkan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk membantu proyek kesamaan hak para LGBT Asia Tenggara di Bangkok.

UNDP juga mendukung agar membuka ruang dialog tentang hak-hak LGBT di Indonesia. Apalagi, Indonesia masuk dalam daftar negara yang menolak hak-hak LGBT pada 2008 di Majelis Umum PBB.

Sebetulnya, sejak didirikan pada 1945, PBB tidak terlalu mendiskusikan tentang hak-hak LGBT. Baru pada 2008, Prancis dan Belanda yang didukung Uni Eropa menggelontorkan isu dukungan bagi hak-hak LGBT di Majelis Umum PBB.

Pada Oktober lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon bersumpah untuk menggencarkan hak-hak LGBT. Kendati ia mengakui, hingga kini belum berhasil mendorong kesamaan hak tersebut karena mendapat penentangan.
"Umumnya saya belum berhasil," ujar Ban pada sesi khusus Majelis Umum PBB.

Pada tahun ini, upaya mendorong isu-isu keberagaman gender diduga masih akan terus digencarkan. Apalagi, AS pada tahun lalu telah masuk dalam daftar negara yang mengesahkan pernikahan sesama jenis.
http://nasional.republika.co.id/beri...l-di-indonesia


JK Minta Pendanaan Untuk LGBT Dihentikan, Ini Tanggapan UNDP
Selasa 16 Feb 2016, 07:03 WIB

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla meminta United Nations Development Programme (UNDP) menghentikan pendanaan US$ 8 juta atau sekitar Rp 108 miliar untuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Indonesia. Apa tanggapan UNDP?

"Terkait dengan respon Pak JK, kita saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pemerintah Indonesia. Begitu pula dengan UNDP regional (Asia Pasific) yang ada di Bangkok," ujar juru bicara UNDP Indonesia Tomi Soetjipto saat dikonfirmasi detikcom, Senin (15/2/2016) malam.

"UNDP Indonesia sudah melakukan pembicaraan dengan UNDP regional," imbuhnya.

(Baca Juga: UNDP Kucurkan Rp 108 Miliar Untuk Dukung LGBT di Indonesia dan 3 Negara Asia)

Belum diketahui pasti sejak kapan pendanaan program tersebut berlangsung, untuk tujuan apa, dan berapa lama. UNDP Indonesia belum dapat memberikan pernyataan lebih lanjut.

"Untuk saat ini statement-nya itu dulu. Saya cuma bisa kasih statement itu dulu," terang Tomi saat ditanya lebih lanjut.

Sebelumnya, JK menuturkan sudah ada pertemuan antara UNDP Indonesia dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BAPPENAS meminta UNDP menghentikan program pendanaan untuk menyokong organisasi LGBT di Indonesia.

JK juga mengatakan dari organisasi formal dunia, tidak ada pendanaan untuk LGBT yang masuk ke Indonesia. "Oleh karena itu diminta secara organisasi (agar UNDP Indonesia) kasih tahukan ke (UNDP) Thailand jangan laksanakan itu," kata JK di Kantor Wapres, Senin (15/2/2016).

(Baca Juga: Ketua Komisi VIII DPR Kritik Bantuan UNDP Untuk LGBT di Indonesia)
https://news.detik.com/berita/314279...tanggapan-undp

-----------------------------

Kalau nggak bernyanyi miring kayak begini, mana mungkinlah ada pihak asing di luar sana yang mau sukarela mengirimi si Ulil ini sejumlah duit via rekeningnya. Coba aja pihak PPATKteliti rekening Bank atas nama Ulil dan keluarganya, jelas tuh darimana aja duit itu masuk!