Meski baru pindah dari Dinas Kebersihan pada awal tahun 2016 lalu, Heri Suhartono, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, sudah mulai memetakan permasalahan. Ia merasa perlu untuk memaksimalkan potensi yang ada di bidang tersebut.

Menurutnya, setidaknya ada tiga garapan utama yang ada di bidangnya. Pertama, pemberdayaan terhadap fakir miskin. Kedua, pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DKI Jakarta. Ketiga, pemberdayaan terhadap keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.

"Untuk fakir miskin, sekarang kami sedang merekapitulasi database warga miskin di DKI. Sementara ini sekitar 1,6 juta jiwa (226.412 KK) warga miskin yang ada, hasil matching data kemensos RI (Pusdatin) dengan data di tingkat kota/kabupaten. Masih akan bertambah karena kami lakukan pendataan ini sampai minggu depan," tandas Heri.

Ia menambahkan, dengan adanya data konkret sesuai existing warga miskin, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memiliki data yang bisa dijadikan acuan program pemberdayaan sosial. Karena data ini berisi by name by address. Segala persoalan seperti pemberian bantuan dan sebagainya, akan lebih mudah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan.

"Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Kepala seksi Dinas Sosial Kecamatan (KSDSK) untuk membantu terkait permasalahan fakir miskin di wilayah masing-masing. Karena mereka yang tahu keadaan wilayahnya. Ditambah mereka akan memiliki database warga miskin di daerahnya, sehingga pekerjaan mereka tentu lebih mudah," ujar Heri.

Sementara mengenai Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pihaknya sedang berupaya agar para fakir miskin penerima program memiliki akses permodalan perbankan dan pembinaan dari lintas sektoral. Dengan adanya akses permodalan, dapat mempermudah mereka mendapatkan pinjaman modal untuk membesarkan usaha mereka.

"Kami juga ingin agar mereka bisa terdaftar izin usahanya.Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dan Dinas Koperasi untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut diteruskan izin usaha mikro. Tidak bisa kita berikan bantuan lalu kita lepas begitu saja tanpa ada bimbingan lanjut," kata Heri.

Sedangkan untuk pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, katanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, dan seterusnya. Agar bisa terus membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan di daerahnya.

"Sudah kami sampaikan kepada Ketua Paguyuban KDSK dan Koordinator KDSK Suku Dinas Sosial (Sudinsos) lima wilayah untuk melibatkan pilar-pilar sosial pada setiap kegiatan. Sehingga diharapkan terwujud peran aktif masyarakat sekitar dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. Karena mereka ini merupakan relawan bagian dari masyarakat yang telah membantu pemerintah mengatasi permasalahan sosial," tukas Heri.

Di samping itu, ia juga ingin agar terjadi kesamaan visi dan misi antara Bidang Pemberdayaan Sosial dengan Seksi Pemberdayaan Sosial yang ada di Sudinsos lima wilayah. Karena bidang itu sebagai regulator sedangkan seksi itu sebagai eksekutor. Maka perlu ada kesamaan arah.

"Minimal sebulan sekali, ada rapat koordinasi dengan seksi pemberdayaan sosial. Di sana kami dengarkan apa saja kendala di lapangan. Kemudian akan kita carikan solusinya. Karena kerja kami kan mempermudah pekerjaan mereka yang ada di lapangan," imbuh Heri.

Karena menurutnya, ini soal tantangan manajerial. Bagaimana seorang pejabat struktural mampu mengatasi permasalahan yang ada. Dengan begitu, mereka yang di lapangan akan lebih mudah dan mampu menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal.

"Sedangkan untuk keluarga pahlawan perintis kemerdekaan, sementara ini kami sudah berikan tali kasih. Namun, fungsi pemberdayaan sebenarnya tidak hanya sampai di situ. Akan ada upaya yang lebih optimal setidaknya bagi pahlawan perintis. Karena tidak pantas aja keluarga pahlawan tapi hidupnya di bawah standar," tutup Heri. (Oby)