Bank Pembangunan Asia (ADB) akan meningkatkan jumlah pinjaman ke Indonesia dari USD740 juta per tahun pada 2010 hingga 2014 menjadi USD2 miliar per tahun dalam lima tahun ke depan. Jika diurut dengan kurs hari ini, nilai total utang untuk masa mendatang itu mencapai sekitar Rp134,8 triliun.

Dalam lawatannya ke Indonesia, Presiden ADB Takehiko Nakao mengatakan bahwa tambahan pendanaan itu ditujukan demi menopang pelbagai prioritas pembangunan pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur fisik dan sosial.

"Reformasi ekonomi berskala luas telah menggenjot kepercayaan pasar (terhadap perekonomian Indonesia) di tengah krisis keuangan dunia dan anjloknya harga komoditas," ujar Takehiko seperti terbaca dalam laman resmi ADB. "Penting bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memperkuat momentum reformasi demi terciptanya diversifikasi ekonomi."

Tahun lalu, ADB menggelontorkan pinjaman sebesar USD1,67 miliar yang dipecah menjadi sejumlah porsi: USD400 juta untuk menggalakkan pengembangan pasar keuangan dan USD400 juta pinjaman berbasis kebijakan bagi sektor energi. Selain itu, ada pula USD600 juta pinjaman berbasis hasil demi mendukung peningkatan jejaring transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.

Untuk 2016, dukungan utang ADB akan menyentuh sejumlah sektor seperti pendidikan, pengelolaan keuangan publik, energi bersih, infrastruktur daerah, dan pengendalian banjir.

Takehiko, pada pertemuan hari ini (12/2) dengan Presiden Joko Widodo, juga tidak lupa menyambut sejumlah inisiatif pemerintah dalam melonggarkan pendanaan infrastruktur. Beberapa inisiatif itu adalah suntikan modal bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta jaminan pemerintah atas utang yang diberikan langsung oleh lembaga keuangan internasional bagi BUMN.

Menurut bos ADB itu, perusahaan-perusahaan pelat merah bakal memainkan peran penting dalam memungkinkan tersedianya infrastruktur di daerah yang diperlukan dalam upaya menggenjot pemasukan dan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Proyek pembangkit 35 Gigawatt pun termasuk sebagai infrastruktur penting yang disinggung Takehiko.

ADB melansir bahwa sejak bergabung dengan lembaga tersebut sebagai salah satu pendiri pada 1966, Indonesia telah menerima utang sebesar USD32 miliar dalam bentuk pinjaman pemerintah dan swasta, USD437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan USD430 juta dalam bentuk hibah. Bantuan ADB selama ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, perhubungan, pasokan air, dan layanan lain.

Tambahan utang dari ADB ini menjadi siratan bahwa Indonesia berprospek baik serta berkemampuan bagus dalam membayar utang. Hal demikian berkebalikan dari pandangan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menyinggung posisi rawan utang luar negeri Indonesia.

JAKARTA – Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Heri Gunawan mengatakan tren penerimaan negara dari ekspor menurun. Anehnya, menurut Heri, pemerintah malah menambah dan menumpuk utang. Seharusnya, pemerintah melakukan penghematan anggaran.

 
“Saat penerimaan negara dari ekspor terus menurun, mestinya pemerintah melakukan penghematan, bukan menumpuk utang,” kata Heri Gunawan, kepada wartawan, Kamis (11/2).

Kebijakan menumpuk utang, lanjutnya, sulit diterima akal sehat. Menurut dia, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 3.099 triliun terdiri dari pinjaman sebesar Rp 752 triliun dan surat utang negara (SUN) Rp 2.347 triliun.

“Ini sudah lampu merah, karena bisa membawa Indonesia pada jurang kebangkrutan. Utang tersebut memiliki tenor jangka panjang dengan suku bunga komersil,” tegas politikus Partai Gerindra ini.

Posisi utang ini, ujar anggota Komisi XI ini, akan menjebak nilai tukar rupiah ke posisi paling dalam dan itu sama saja pemerintah secara sadar sedang menjerumuskan 250 juta rakyat Indonesia menuju kebangkrutan dan penguasaan asing.

Penerbitan SUN yang mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun menjadi pintu masuk kepemilikan asing terhadap kekayaan nasional yang diperkuat oleh rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto sebesar 32,9 persen dan debt service ratio sebesar 46,2 persen.

“Artinya keseluruhan penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar utang pokok di luar kewajiban membayar suku bunga,” ujarnya.(fas/jpnn)