Andi Mallarangeng Akhirnya Ditahan

Pepatah Jawa, anak polah, bapak kepradah, rasanya tepat diterapkan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Hanya bahasanya berubah menjadi, adik polah, kakak kepradah. Akibat tindakan adiknya, Andi Zulkarnain Mallarangeng atau akrab dipanggil Choel, Andi harus menerima getahnya.

Sejak penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Andi memang tinggal menunggu waktu untuk ditahan. Komisi Pemberantasan Korupsi pasti sudah mengantungi minimal dua bukti awal yang kuat ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Untuk itulah Andi, sejak awal menyatakan, siap untuk ditahan. Pada pemeriksaan hari Jumat lalu bahkan ia sudah menyiapkan koper saat datang ke KPK. Ia tahu setelah selesai pemeriksaan, ia bisa tidak bisa pulang dan harus mendekam di dalam tahanan KPK.

Andi sendiri bersikukuh dirinya tidak pernah menerima sesuatu dari proyek Hambalang. Bahkan ia mengaku tidak tahu menahu proses pelaksanaan proyek pembangunan kompleks olahraga tersebut. Andi mengaku sudah mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Menpora Wafid Muharam yang sudah vonis oleh Mahkamah Agung menjadi lima tahun penjara.

Namun sebagai pejabat pengguna anggaran, Andi tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Pada akhirnya sebagai Menpora, ia harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang ada di kementeriannya. Proyek Hambalang sendiri sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp430 miliar dan sekarang ini kondisinya terbengkalai.

Hal lain yang membuat Andi tidak mungkin berkelit adalah kiprah yang dilakukan adiknya, Choel Mallarangeng. Saat Andi menjabat sebagai Menpora, sang adik ikut menjadikan Kantor Menpora sebagai kantornya. Keberadaan Choel di Kantor Menpora membuka peluang terjadinya kolusi.

Choel tidak bisa berkelit bahwa ia memetik manfaat finansial dari keberadaannya di Kantor Menpora. Kepada KPK ia mengakui bahwa dirinya pernah mendapatkan uang sebesar Rp2 miliar dari rekanan Kantor Menpora. Namun ia berdalih uang tersebut sebagai imbalan atas konsultasi politik yang diberikan perusahaannya.

Kepada KPK, Choel mengakui, bahwa uang tersebut masih ada dalam rekeningnya dan kemudian ia serahkan kepada KPK. Pengembalian uang tidak menutupi tindakan pidana yang terjadi dan tindakan tersebut menjadi penguat bagi KPK untuk menangkap Andi karena ada manfaat langsung dan tidak langsung dalam jabatan sebagai Menpora dari proyek Hambalang.

Inilah sebuah ironi dari perjalanan seorang anak muda yang sempat disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan. Kariernya yang sempat begitu cemerlang sebagai pengamat politik, juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menpora, kemudian harus tersandung dalam kasus korupsi.

Apabila para Bapak Bangsa kita harus mendekam di dalam penjara karena perjuangan politik melawan penjajah Belanda, para politisi sekarang ini mendekam di penjara karena perbuatan tercela. Mereka bukan bekerja untuk mengabdikan dirinya kepada negara, tetapi mengeruk keuangan negara untuk kepentingan pribadinya.

Proyek Hambalang menjadi bancakan para politisi Partai Demokrat. Bahkan para calon yang bertarung dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada kongres di Bandung pada 2010, menjadikan proyek negara ini sebagai mesin uang bagi politik uang yang mereka jalankan.

Kita tahu bahwa bukan hanya Andi Mallarangeng yang memanfaatkan Proyek Hambalang. Ketua Umum Terpilih Anas Urbaningrum pun ikut menjadikan proyek ini sebagai mesin uang. Ironisnya uang dari kementerian yang dipimpin Andi Mallarangeng dipakai untuk mengalahkan Andi dari pertarungan.

KPK sendiri sudah menetapkan Anas sebagai tersangka. Sampai sejauh ini KPK baru memeriksa Anas sebagai tersangka. Namun seperti halnya Andi Mallarangeng, hanya persoalan waktu saja Anas akan mengalami nasib yang sama.

Anas pun berulangkali menyangkal bahwa dirinya menikmati uang dari Proyek Hambalang. Bahkan ia pernah sesumbar untuk digantung di Monas, kalau ada satu sen uang Proyek Hambalang yang masuk ke rekeningnya.

Banyak pihak berpendapat bahwa Anas terlalu berani untuk sesumbar. Pada akhirnya ia tidak bisa lagi menyangkal dan orang akan menagih janji untuk berani digantung di Monas.

Keyakinan itu didasarkan atas pengakuan yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Sebagai pendukung pemenangan Anas, maka Nazaruddin merupakan operator untuk mencari uang dan mendistribusikan uang dalam politik uang yang dimainkan di Kongres Partai Demokrat di Bandung.

Pengakuan karyawan Nazaruddin seperti Mindo Rosalina Manullang dan Yulianis semakin memperkuat fakta tersebut. Bahkan dalam kesaksian di persidangan, Yulianis menunjukkan bukti-bukti keuangan yang ada serta orang-orang Partai Demokrat lain yang selama ini menikmati uang dari proyek-proyek yang dijalankan Nazaruddin.

Kalau kita mendesak kasus Hambalang untuk dibongkar dan diseret semua orang yang ikut menikmatinya, semua demi keadilan. Bagaimana proyek senilai Rp2,5 triliun untuk peningkatan prestasi olahraga, ternyata dipakai oleh pejabat-pejabat Partai Demokrat untuk politik uang dan berfoya-foya. Inilah yang sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat yang membanting tulang untuk membayar pajak, tetapi ternyata hasil kerja keras rakyat itu dipakai untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab.