Ini Kata Pimpinan Buruh soal Isu Iuran Miliaran Rupiah
Minggu, 7 Februari 2016 | 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai nilai iuran buruh yang mencapai miliaran rupiah beredar di media sosial. Isu ini menerpa organisasi buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden KSPI Said Iqbal.

Isu tersebut menyatakan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi hanya untuk kepentingan meningkatkan iuran ke organisasi buruh.

Menanggapi hal ini, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa isu tersebut merupakan isu lama yang diangkat ketika biasanya buruh menggelar aksi.

"Yang pertama tulisan itu mengulang kembali tulisan yang sering ditulis kala ada aksi buruh," kata Said, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/2/2016).

Said menyatakan, tulisan tersebut bersifat tendensius dan menyudutkan pimpinan buruh, karena menyebutkan pimpinan buruh sebagai pihak yang memakan iuran dari buruh.

Padahal, lanjut Said, anggaran iuran dari buruh memiliki dasar dan transparan penggunaannya.

Dirinya tak menampik kalau organisasi buruh seperti KSPI atau Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), menerima iuran perbulannya dari anggota.

Semisalnya FSPMI, sebut Said, menerima anggaran Rp 1,4 miliar sampai Rp 1,7 miliar per bulan dari iuran anggotanya.

"Itu resmi dipotong melalui perusahan buruh itu kerja, dan berdasarkan persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari anggota serikat pekerja tersebut," ujar Said.

Pemotongan oleh perusahaan ini, menurut dia, sesuai dengan aturan pemerintah. Juga sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi buruh.

"Jadi perusahaan boleh memotong, dan ada aturan nya melalui Keputusan Menaker nomor 14, tahunnya saya lupa kalau tidak salah tahun 2000-an, tentang Iuran. Jadi ada dasarnya. Kemudian kedua itu ada AD/ART nya," ujar Said.

Uang ini, menurut dia, digunakan untuk buruh atau kegiatan organisasi buruh. Contoh, pengeluaran terbesar, menurut dia, untuk kegiatan advokasi buruh.

Misalnya, dalam kasus PHK, pendidikan bernegosiasi kepada buruh, untuk perangkat organisasi buruh misalnya menyewa kantor, untuk kegiatan aksi buruh, kegiatan pembuatan konsep, work shop, seminar, kongres buruh dan lainnya.

Iqbal menduga, isu ini dihembuskan pihak yang tidak senang dengan buruh. "Sumbernya bisa tiga, intelijen, pengusaha hitam, dan pihak yang tidak senang dengan buruh, bisa saja dari orang biasa," ujar dia.
http://megapolitan.kompas.com/read/2....Presiden.KSPI

Buruh Setor 1% dari UMP untuk Bayar Iuran?
13 Nov 2013 at 08:18 WIB



Ditengah desakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014, para buruh selama ini dilaporkan harus membayar iuran keanggotan kepada organisasi yang menaunginya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan para buruh setiap bulan biasanya dikenakan iuran sebesar 1% dari UMP.

Said menegaskan dana iuran yang diterima dari para buruh tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dalam organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Said, untuk menjadi organisasi independen, organisasi buruh memang memerlukan anggaran yang sepenuhnya dibiayai dan ditanggung oleh setiap anggotanya secara adil.

"Diseluruh dunia seperti itu, contoh Jepang, disana sebulan US$ 40, atau sekitar Rp 500 ribu per orang. Atau di Amerika mencapai US$ 35-60, tetapi itu independen. Jadi tergantung, mau serikat buruh yang disetir oleh pengusaha atau pemerintah, atau yang independen," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa (12/11/2013).

Iqbal menjelaskan federasi buruh yang selama ini bernaung di bawah KSPI, memang mewajibkan setiap anggotanya untuk membayar iuran sebesar 1% per bulan dari besaran upah minimum. Dari angka itu, 60% dialokasikan untuk kegiatan serikat buruh pada masing-masing perusahaan.

"Itu untuk aktifitasnya seperti berunding dengan manajemen, untuk membuat pendidikan swadaya, untuk kegiatan keluar diluar perusahaan sehingga tidak membebani perusahaan tempat mereka bekerja," katanya.

Sementara sisanya sebesar 40% digunakan untuk membiayai jalannya organisasi. "Jadi ditingkat pusat didistribusi ke cabang, untuk beragam kegiatan seperti untuk operasional, untuk aksi dan lain-lain. Tetapi itu diaudit oleh audit internal dan akuntan publik," jelasnya.

Iqbal memastikan, kewajiban membayar iuran buruh ini merupakan kesepakatan yang telah disetujui para anggota sejak serikat buruh ini berdiri. KSPI justru menyayangkan jika ada organisasi atau serikat buruh lain yang tidak memiliki ketentuan iuran anggota.

Ketiadaan anggaran justru akan membuat jalannya kegiatan organisasi buruh harus bergantung kepada orang lain. "Mungkin minta uang ke pemerintah, minta uang ke pengusaha, atau pemimpin serikat buruhnya diangkat yang dari pengusaha, dari politisi yang punya uang, jadi perserikatan buruh ini tidak independen," tandasnya.
http://bisnis.liputan6.com/read/7445...uk-bayar-iuran

----------------------------

Pada mulai sirik yak sama kekayaan dan gajinya si Iqbal ini?
Buruhnya aja yang nggak kritis sama elit KSPI itu, kenapa nggak minta mereka transparan dengan laporan keuangannya selama ini?