Metrotvnews.com, Jakarta: Penolakan terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengalir. Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyerahkan petisi penolakan revisi UU ke Badan Legislasi DPR.

Petisi diserahkan perwakilan ICW Donal Fariz kepada Ketua Badan Legilasasi Supratman Andi Agtas. "Petisi Online change.org/jangan bunuh KPK ditandatangani lebih dari 57 ribu orang," kata Donal saat memberikan petisi di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2016).

Menurut Donal, revisi UU KPK hanya akan melemahkan lembaga antirasywah. Salah satunya tercermin dari upaya mayoritas partai di DPR menghendaki pembatasan kewenangan terkait penyadapan.

Donal menambahkan, wacana ini bukanlah usaha baru. Sejak lima tahun lalu sejumlah partai di DPR berambisi merevisi UU KPK. Dalih yang selalu dikeluarkan adalah untuk memperkuat KPK dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi.

Tapi, penguatan tidak tampak pada naskah revisi UU KPK yang telah beredar. Dalam naskah, aroma pelemahan KPK justru menguat.

ICW mencatat, sedikitnya ada poin revisi yang potensial melemahkan KPK. Di antaranya pemangkasan kewenangan KPK untuk mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, pembatasan penyidik KPK yang dapat melakukan propenyidikan, reduksi pengaturan penyadapan, hingga peluang penghentian penyidikan dan penuntutan perkara korupsi (SP3).

"Tidak jelas apa dasar usulan revisi tersebut. Namun, revisi didukung hampir semua fraksi di DPR," kata dia.

Atas dasar penolakan publik dan semangat pemberantasan korupsi, kata Donal, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak seluruh fraksi di DPR menarik dukungan revisi UU KPK dan membatalkan rencana pembahasan revisi. "Badan legislasi untuk mempertimbangkan dampak revisi UU KPK terhadap pemberantasan korupsi," tambah Donal.

Pemerintah juga diminta menolak membahas Revisi UU KPK bersama dengan DPR dan menariknya dalam Prolegnas 2015-2019. Langkah penolakan Revisi UU KPK ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu memperkuat KPK.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...-revisi-uu-kpk

---

Kumpulan Berita Terkait REVISI UU KPK :

- 57 Ribu Orang Teken Petisi Tolak Revisi UU KPK

- Publik Minta Presiden Tidak Revisi UU KPK

- Dewan Pengawas KPK Bakal Jadi Kiamat Kecil Bagi Penegakan Hukum