- Beranda
- Berita dan Politik
AHOK Gubernur yg Tak Dikehendaki? Mendagri, MUI, pro-Jokowi mulai "memusuhi"nya?
...
TS
ts4l4sa
AHOK Gubernur yg Tak Dikehendaki? Mendagri, MUI, pro-Jokowi mulai "memusuhi"nya?
Berani Catut Nama Presiden, Ahok Jadi Ancaman Serius Bagi Jokowi
2/07/2016
NBCIndonesia.com - Disebutnya nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan Tipikor, pada Kamis (4/2/2016), tak bisa dipandang sebelah mata.
Pasalnya, pencatutan nama orang nomor satu di Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap lembaga kepresidenan yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh Ahok.
"Itu pencatutan nama Presiden di pengadilan bukan main-main. Ahok pasti melakukannya demi kepentingan atau tujuan tertentu," kata Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (7/2/2016).
"Ini (pencatutan) nama Presiden, tidak bisa dipandang sepele, ini adalah ancaman serius bagi Jokowi," katanya.
Amir menilai, keputusan mencatutut nama Presiden di depan jaksa penuntut umum dan majelis hakim Tipikor merupakan tindakan yang cukup berani dan brutal.
"Maklum, ibarat pertandingan sepak bola, score menjelang laga berakhir, Ahok ini sudah ketinggalan 0-3 dari (kesaksian) Haji Lulung (Abraham Lunggana). Makanya, dia sengaja menggunakan formasi untung-rugi, karena sudah masa injury time (terdesak)," beber Amir.
"Jadi, mau tidak mau, dia (Ahok) sekarang terpaksa menggencarkan serangan dengan cara frontal, tak peduli dia malah makin babak belur atau gimana," sindir Amir.
Oleh karena itu, menurut Amir, pilihan mencatut nama Jokowi sangat bisa dipahami. Mengingat, kondisi kejiwaan Ahok yang kini sedang galau berat.
Ahok, lanjut dia, kini sudah sempoyongan dan panik karena bukan hanya takut terseret dalam kasus UPS, tetapi juga khawatir akan merembet ke kasus yang lebih besar lainnya, yakni skandal kasus lahan RS Sumber Waras (RS SW).
"Dia (Ahok) kan tidak bodoh-bodoh amat, pasti sadarlah kalau konsekuensi dari menandatangani APBD-P 2014 itu, dia juga harus bertanggung jawab terhadap semua hal di APBD-P 2014, yang di dalamnya juga ada proyek RS Sumber Waras. Kalau merembet kesitu, makin telak lagi kalahnya," beber Amir.
Oleh karenanya, aparat penegak hukum terutama majelis hakim tipikor harus lebih serius memberikan perhatian terhadap berbagai pelanggaran hukum yang selama ini memang kerap dilakukan Ahok.
Mestinya, tambah Amir, sebagai Gubernur Ahok harus mengedepankan sikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang dilakukan.
"Jadi, tidak usa gegabah menggunakan nama Presiden segala untuk lari dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang telah dilakukannya," jelasnya
http://www.nbcindonesia.com/2016/02/...ahok-jadi.html
Mendagri Jadikan Ahok Contoh Buruk Kepala Daerah
16 SEP 2015 15:49
Mendagri Tjahjo Kumolo
Rimanews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mencontoh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terus berkonflik dengan legislatif mengenai program pembangunan daerah.
Menurut Mendagri, eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam rangka mengusung kerangka anggaran guna merealisasi program pembangunan daerah, bukannya malah terus berkonflik.
"Perencanan pembangunan di daerah itu harus jangka panjang. Membangun infrastruktur harus setidaknya 50-100 tahun. Kalau jangka pendek, seperti jakarta ini, monorel ini berhenti," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Tjahjo menambahkan perencanaan jangka panjang mengenai pembangunan inftastruktur juga terhambat akibat konflik eksekutif dan legislatif. Bahkan, Perencanan berbunga juga berdampak akibat konflik tersebut.
Untuk itu, Mendagri berharap ada perencaan jangka panjang terkait hal tersebut guna pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat dan baik. "Katanya punya modal, harga-harga tanah juga sudah luar biasa. Di Semanggi (Jakarta Selatan) Rp190 juta per 1 meter," imbuh dia.
Mendagri mengungkapkan seharusnya eksekutif dan legislatif mencontoh kesolidan yang ada di Tiongkok, yang terwujud dalam sinergi partai politik dengan pemerintahan membangun suatu daerah. "Sehingga gaaris komandonya satu komando. Di kita kan belum," tandas politikus PDIP itu.
http://nasional.rimanews.com/politik...-Kepala-Daerah
MUI: Muslim Jangan Memilih Pemimpin Non-Muslim
Jumat, 21 Maret 2014, 21:25 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali bahwa seorang muslim harus memilih pemimpin muslim.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,Din Syamsuddin, sudah menyatakan umat Islam wajib memilih pemimpin yang sholih. Ini adalah sikap MUI yang jelas dan benar.
Dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran, umat Islam tegas dilarang memilih pemimpin yang mengejek agama dan wajib memilih pemimpin yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk pada aturan Allah SWT. Penegasan ini merupakan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 55 dan 57.
Informasi ini ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) MUI Pusat, Tengku Zulkarnain, saat dihubungi Republika, Jumat malam (21/3). "MUI pun menghimbau agar seluruh Rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2014 ini".
MUI, lanjut Tengku Zulkarnain, pernah mengeluarkan fatwa haram tentang hukumnya tidak menggunakan hak pilih alias Golongan Putih (Golput), karena akan merugikan umat.
Indonesia adalah Negara Pancasila dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di Indonesia, papar Tengku Zulkarnain, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan ajarannya.
Jadi, tutur Tengku Zulkarnain, kalau ada pernyataan oknum MUI yang bertentangan dengan ucapan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat yang resmi, pernyataan itu jelas tidak boleh dianggap sebagai sikap MUI, melainkan hanya ucapan pribadi orang itu di luar sikap MUI.
"Larangan memilih pemimpin non-muslim jelas bukan larangan MUI, tapi larangan Allah dan Rasul-Nya yang wajib dipatuhi oleh semua golongan umat Islam, termasuk MUI sendiri," tegas Tengku Zulkarnain
Adanya kekhawatiran pengkotak-kotakan, ujar Tengku Zulkarnain, merupakan alasan yang tidak tepat. Bukankah kita memegang slogan Bhinneka Tunggal Ika?
Lagipula, bagaimanapun, memilih dalam negara demokrasi pasti terkotak-kotak. Misalnya ada partai Islam, ada partai nasionalis murni, ada partai nasionalis religious dan lain-lain. Semuanya itu dalam bingkai demokrasi.
Jadi, tutur Tengku Zulkarnain, realitas itu bukan berarti masyarakat terkotak-kotak. "Orang Islam memilih calon anggota legislatif (caleg) Muslim, orang Kristen memilih caleg Kristen, dan lainnya."
http://www.republika.co.id/berita/pe...mpin-nonmuslim
PILKADA DKI 2017:
PDIP Siapkan Dua Nama Cagub, bukan AHOK, tapi Wakil AHOK, yaitu Djarot dan Boy Sadikin
Rabu, 14/10/2015 19:38 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyebutkan dua nama yang berpeluang besar maju dalam bursa Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 yakni; Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin.
Hal itu dinyatakan Eva sudah sesuai dengan hasil survei bertajuk 'Ahok dan Para Penantangnya untuk DKI 1' oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa Djarot adalah nama yang mulai terdengar layak untuk menjabat sebagai Gubernur.
"Wagub Djarot mendapatkan suara. Nah, PDIP harus melakukan move-move kalau mau melawan Ahok sebelum ada kecenderungan pimpinan sekarang masih malu-malu. Kalau dalam PDIP bergerak menunggu keputusan dari dalam. Nama Boy Sadikin dan Djarot sementara ini saja yang ada, yang diam-diam belum ada. Semua masih sangat mungkin," kata Eva Sundari di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (14/10/2015).
Tak hanya itu, Eva juga mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang lebih memihak pemodal ketimbang masyarakat kecil di DKI.
"Dia mulai dengar kritik-kritik semacam itu. Dia harus fair terhadap orang miskin, jangan kepentingan pemodal dengan program mercusuar saja yang didengarkan," tegasnya.
http://jakarta.bisnis.com/read/20151...dua-nama-cagub
AHOK Menantang banyak Musuh
Surati Pertamina Jangan Jual Premium di Jakarta
RABU, 03 FEBRUARI 2016 , 09:10:00 WIB
RMOL. Ahok kembali bikin heboh. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu ingin menghapus peredaran BBM jenis premium di Jakarta. Tanpa mengabari DPRD, dia sudah menyurati Pertamina ihwal penghapusan tersebut. Alhasil, wakil rakyat di Kebon Sirih protes. Rakyat Jakarta yang selama ini menggunakan premium juga pasti marah. Duh, Ahok jadi nantang banyak musuh...
"Iya sudah, saya bilang sama Pertamina, disiapkan surat khusus, premium di Jakarta nggak usah saja," kata Ahok di Gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.
Ahok mengamini sudah menyurati Pertamina sejak Senin (1/2). Dengan demikian, hasil keputusan pencabutan premium itu tinggal menunggu sikap yang akan diambil Pertamina. "Nggak perlu (persetujuan DPRD), itu tergantung Pertaminanya. Kita kirim (surat) ke Pertamina, baru dibikin surat kemarin (1/2) baru ketemu humas Pertamina," ucapnya.
Ahok beralasan, rencana penghapusan premium di Jakarta karena menganggap BBM jenis itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi untuk premium tidak tepat. Selain itu, premium juga dianggap sebagai penyumbang polusi di Ibukota.
Dicontohkan Ahok, alokasi subsidi yang benar adalah untuk kepentingan publik, bukan premium untuk kendaraan pribadi. Misalnya, pemberian subsidi Public Service Obligation (PSO) kepada BUMD PT Transportasi Jakarta. Hal itu membuat tarif layanan TransJakarta selalu memiliki besaran Rp 3.500.
Selain di bidang transportasi, Ahok mengatakan, Jakarta juga berupaya memberi subsidi di bidang perumahan. Rumah-rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dimiliki DKI hanya memiliki biaya sewa antara Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per hari. Biaya itu pun digunakan untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan lingkungan.
"Model seperti itulah yang akan terus kita lakukan. Kalau rakyat nggak punya uang, minimal kita berikan mereka transportasi untuk bekerja. Minimal rakyat juga punya perumahan, punya perut yang kenyang. Anaknya sekolah punya KJP. Anggota keluarganya sakit, ada BPJS. Model subsidi seperti ini juga yang akan membantu menstabilkan angka inflasi kita," papar Ahok.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, usulan Ahok ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Namun, Pertamina mengaku siap menyediakan BBM jenis pertalite, pertamax maupun pertamax plus jika kebijakan itu direstui pemerintah. "Opsi-opsi yang ada bisa didiskusikan bersama. Pertamina siap sediakan kebutuhan RON di atas 88," ujar Wianda kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Wianda memprediksi, kebutuhan BBM untuk mobil pribadi di Jakarta lebih memerlukan BBM RON di atas 88 (premium) seperti mobil-mobil baru. Namun, soal subsidi premium, dia menegaskan sudah tak ada lagi subsidi dari pemerintah. Misalnya, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) saat ini Rp 7.050. Di luar Jamali, saat ini harganya Rp 6.950. Nah, harga itu sebagian ditentukan pemerintah.
Seperti diketahui, harga premium saat ini ditentukan Harga Indeks Pasar (HIP) berdasarkan harga rata-rata MoPS (Mean of Platts Singapore) sebulan sebelumnya, serta rata-rata kurs rupiah terhadap dolar. Artinya, kekurangan harga BBM justru ditanggung Pertamina.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmadja mengaku belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI terkait hal ini. Meski begitu, Wiratmadja memberikan gambaran terhadap dampak angkutan umum yang akan kesulitan mendapatkan premium di Jakarta. "Faktornya yang premium ini kan BBM bersubsidi satu untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang non subsidi dong. Salah satunya itu. Jadi banyak yang dipertimbangkan," jelas Wiratmadja.
Sementara, anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis tidak sepakat soal ini. Pasalnya, banyak warga mengandalkan premium untuk transportasi. "Misalnya motor, yang tadinya keluar duit Rp 10 ribu per hari bisa lebih," kata Ruddin kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Politisi Golkar ini menganggap rencana Ahok terburu-buru. Menurutnya, jika ingin menghapus premium, harus lebih dahulu memperbaiki moda transportasi massal. Jika itu sudah dilakukan, masyarakat dengan sendirinya beralih dari premium ke oktan lebih tinggi. "Ini TransJakarta aja masih kebakar. Jadi konsepnya jangan lompat-lompat dong," sindirnya.
Dia juga mengkritik langkah Ahok menyurati Pertamina tanpa berkomunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sekalipun wewenang soal BBM ada di pemerintah pusat, ada baiknya berbicara dengan wakil rakyat di Kebon Sirih.
"Mau angkat Walikota saja harus ada wacana dengan DPRD. Masa yang urgent seperti ini nggak ada pembicaraan ke DPRD," tegasnya.
http://www.rmol.co/read/2016/02/03/2...-Banyak-Musuh-
-------------------------------------
AHOK memang berani dan nekad, bahkan kebijakan yang mau melarang peredaran premium di Jakarta itu, apa dia sadar kalo selama ini mami banteng punya bisnis SPBU yang cukup lumayan besar di Jakarta?
2/07/2016
NBCIndonesia.com - Disebutnya nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan Tipikor, pada Kamis (4/2/2016), tak bisa dipandang sebelah mata.
Pasalnya, pencatutan nama orang nomor satu di Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap lembaga kepresidenan yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh Ahok.
"Itu pencatutan nama Presiden di pengadilan bukan main-main. Ahok pasti melakukannya demi kepentingan atau tujuan tertentu," kata Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah kepada TeropongSenayan di Jakarta, Minggu (7/2/2016).
"Ini (pencatutan) nama Presiden, tidak bisa dipandang sepele, ini adalah ancaman serius bagi Jokowi," katanya.
Amir menilai, keputusan mencatutut nama Presiden di depan jaksa penuntut umum dan majelis hakim Tipikor merupakan tindakan yang cukup berani dan brutal.
"Maklum, ibarat pertandingan sepak bola, score menjelang laga berakhir, Ahok ini sudah ketinggalan 0-3 dari (kesaksian) Haji Lulung (Abraham Lunggana). Makanya, dia sengaja menggunakan formasi untung-rugi, karena sudah masa injury time (terdesak)," beber Amir.
"Jadi, mau tidak mau, dia (Ahok) sekarang terpaksa menggencarkan serangan dengan cara frontal, tak peduli dia malah makin babak belur atau gimana," sindir Amir.
Oleh karena itu, menurut Amir, pilihan mencatut nama Jokowi sangat bisa dipahami. Mengingat, kondisi kejiwaan Ahok yang kini sedang galau berat.
Ahok, lanjut dia, kini sudah sempoyongan dan panik karena bukan hanya takut terseret dalam kasus UPS, tetapi juga khawatir akan merembet ke kasus yang lebih besar lainnya, yakni skandal kasus lahan RS Sumber Waras (RS SW).
"Dia (Ahok) kan tidak bodoh-bodoh amat, pasti sadarlah kalau konsekuensi dari menandatangani APBD-P 2014 itu, dia juga harus bertanggung jawab terhadap semua hal di APBD-P 2014, yang di dalamnya juga ada proyek RS Sumber Waras. Kalau merembet kesitu, makin telak lagi kalahnya," beber Amir.
Oleh karenanya, aparat penegak hukum terutama majelis hakim tipikor harus lebih serius memberikan perhatian terhadap berbagai pelanggaran hukum yang selama ini memang kerap dilakukan Ahok.
Mestinya, tambah Amir, sebagai Gubernur Ahok harus mengedepankan sikap kesatria dalam mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang dilakukan.
"Jadi, tidak usa gegabah menggunakan nama Presiden segala untuk lari dari tanggung jawab atas tindakan hukum yang telah dilakukannya," jelasnya
http://www.nbcindonesia.com/2016/02/...ahok-jadi.html
Mendagri Jadikan Ahok Contoh Buruk Kepala Daerah
16 SEP 2015 15:49
Mendagri Tjahjo Kumolo
Rimanews - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mencontoh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terus berkonflik dengan legislatif mengenai program pembangunan daerah.
Menurut Mendagri, eksekutif dan legislatif harus bersinergi dalam rangka mengusung kerangka anggaran guna merealisasi program pembangunan daerah, bukannya malah terus berkonflik.
"Perencanan pembangunan di daerah itu harus jangka panjang. Membangun infrastruktur harus setidaknya 50-100 tahun. Kalau jangka pendek, seperti jakarta ini, monorel ini berhenti," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Tjahjo menambahkan perencanaan jangka panjang mengenai pembangunan inftastruktur juga terhambat akibat konflik eksekutif dan legislatif. Bahkan, Perencanan berbunga juga berdampak akibat konflik tersebut.
Untuk itu, Mendagri berharap ada perencaan jangka panjang terkait hal tersebut guna pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan cepat dan baik. "Katanya punya modal, harga-harga tanah juga sudah luar biasa. Di Semanggi (Jakarta Selatan) Rp190 juta per 1 meter," imbuh dia.
Mendagri mengungkapkan seharusnya eksekutif dan legislatif mencontoh kesolidan yang ada di Tiongkok, yang terwujud dalam sinergi partai politik dengan pemerintahan membangun suatu daerah. "Sehingga gaaris komandonya satu komando. Di kita kan belum," tandas politikus PDIP itu.
http://nasional.rimanews.com/politik...-Kepala-Daerah
MUI: Muslim Jangan Memilih Pemimpin Non-Muslim
Jumat, 21 Maret 2014, 21:25 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan kembali bahwa seorang muslim harus memilih pemimpin muslim.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,Din Syamsuddin, sudah menyatakan umat Islam wajib memilih pemimpin yang sholih. Ini adalah sikap MUI yang jelas dan benar.
Dalam ayat-ayat kitab suci Al-Quran, umat Islam tegas dilarang memilih pemimpin yang mengejek agama dan wajib memilih pemimpin yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk pada aturan Allah SWT. Penegasan ini merupakan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 55 dan 57.
Informasi ini ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) MUI Pusat, Tengku Zulkarnain, saat dihubungi Republika, Jumat malam (21/3). "MUI pun menghimbau agar seluruh Rakyat Indonesia, khususnya kaum muslimin, untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2014 ini".
MUI, lanjut Tengku Zulkarnain, pernah mengeluarkan fatwa haram tentang hukumnya tidak menggunakan hak pilih alias Golongan Putih (Golput), karena akan merugikan umat.
Indonesia adalah Negara Pancasila dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di Indonesia, papar Tengku Zulkarnain, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agamanya sesuai dengan ajarannya.
Jadi, tutur Tengku Zulkarnain, kalau ada pernyataan oknum MUI yang bertentangan dengan ucapan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat yang resmi, pernyataan itu jelas tidak boleh dianggap sebagai sikap MUI, melainkan hanya ucapan pribadi orang itu di luar sikap MUI.
"Larangan memilih pemimpin non-muslim jelas bukan larangan MUI, tapi larangan Allah dan Rasul-Nya yang wajib dipatuhi oleh semua golongan umat Islam, termasuk MUI sendiri," tegas Tengku Zulkarnain
Adanya kekhawatiran pengkotak-kotakan, ujar Tengku Zulkarnain, merupakan alasan yang tidak tepat. Bukankah kita memegang slogan Bhinneka Tunggal Ika?
Lagipula, bagaimanapun, memilih dalam negara demokrasi pasti terkotak-kotak. Misalnya ada partai Islam, ada partai nasionalis murni, ada partai nasionalis religious dan lain-lain. Semuanya itu dalam bingkai demokrasi.
Jadi, tutur Tengku Zulkarnain, realitas itu bukan berarti masyarakat terkotak-kotak. "Orang Islam memilih calon anggota legislatif (caleg) Muslim, orang Kristen memilih caleg Kristen, dan lainnya."
http://www.republika.co.id/berita/pe...mpin-nonmuslim
PILKADA DKI 2017:
PDIP Siapkan Dua Nama Cagub, bukan AHOK, tapi Wakil AHOK, yaitu Djarot dan Boy Sadikin
Rabu, 14/10/2015 19:38 WIB
Bisnis.com, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyebutkan dua nama yang berpeluang besar maju dalam bursa Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 yakni; Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin.
Hal itu dinyatakan Eva sudah sesuai dengan hasil survei bertajuk 'Ahok dan Para Penantangnya untuk DKI 1' oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bahwa Djarot adalah nama yang mulai terdengar layak untuk menjabat sebagai Gubernur.
"Wagub Djarot mendapatkan suara. Nah, PDIP harus melakukan move-move kalau mau melawan Ahok sebelum ada kecenderungan pimpinan sekarang masih malu-malu. Kalau dalam PDIP bergerak menunggu keputusan dari dalam. Nama Boy Sadikin dan Djarot sementara ini saja yang ada, yang diam-diam belum ada. Semua masih sangat mungkin," kata Eva Sundari di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (14/10/2015).
Tak hanya itu, Eva juga mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang lebih memihak pemodal ketimbang masyarakat kecil di DKI.
"Dia mulai dengar kritik-kritik semacam itu. Dia harus fair terhadap orang miskin, jangan kepentingan pemodal dengan program mercusuar saja yang didengarkan," tegasnya.
http://jakarta.bisnis.com/read/20151...dua-nama-cagub
AHOK Menantang banyak Musuh
Surati Pertamina Jangan Jual Premium di Jakarta
RABU, 03 FEBRUARI 2016 , 09:10:00 WIB
RMOL. Ahok kembali bikin heboh. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemilik nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu ingin menghapus peredaran BBM jenis premium di Jakarta. Tanpa mengabari DPRD, dia sudah menyurati Pertamina ihwal penghapusan tersebut. Alhasil, wakil rakyat di Kebon Sirih protes. Rakyat Jakarta yang selama ini menggunakan premium juga pasti marah. Duh, Ahok jadi nantang banyak musuh...
"Iya sudah, saya bilang sama Pertamina, disiapkan surat khusus, premium di Jakarta nggak usah saja," kata Ahok di Gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin.
Ahok mengamini sudah menyurati Pertamina sejak Senin (1/2). Dengan demikian, hasil keputusan pencabutan premium itu tinggal menunggu sikap yang akan diambil Pertamina. "Nggak perlu (persetujuan DPRD), itu tergantung Pertaminanya. Kita kirim (surat) ke Pertamina, baru dibikin surat kemarin (1/2) baru ketemu humas Pertamina," ucapnya.
Ahok beralasan, rencana penghapusan premium di Jakarta karena menganggap BBM jenis itu masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi untuk premium tidak tepat. Selain itu, premium juga dianggap sebagai penyumbang polusi di Ibukota.
Dicontohkan Ahok, alokasi subsidi yang benar adalah untuk kepentingan publik, bukan premium untuk kendaraan pribadi. Misalnya, pemberian subsidi Public Service Obligation (PSO) kepada BUMD PT Transportasi Jakarta. Hal itu membuat tarif layanan TransJakarta selalu memiliki besaran Rp 3.500.
Selain di bidang transportasi, Ahok mengatakan, Jakarta juga berupaya memberi subsidi di bidang perumahan. Rumah-rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dimiliki DKI hanya memiliki biaya sewa antara Rp 5.000 hingga Rp 15.000 per hari. Biaya itu pun digunakan untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan lingkungan.
"Model seperti itulah yang akan terus kita lakukan. Kalau rakyat nggak punya uang, minimal kita berikan mereka transportasi untuk bekerja. Minimal rakyat juga punya perumahan, punya perut yang kenyang. Anaknya sekolah punya KJP. Anggota keluarganya sakit, ada BPJS. Model subsidi seperti ini juga yang akan membantu menstabilkan angka inflasi kita," papar Ahok.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengatakan, usulan Ahok ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM. Namun, Pertamina mengaku siap menyediakan BBM jenis pertalite, pertamax maupun pertamax plus jika kebijakan itu direstui pemerintah. "Opsi-opsi yang ada bisa didiskusikan bersama. Pertamina siap sediakan kebutuhan RON di atas 88," ujar Wianda kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Wianda memprediksi, kebutuhan BBM untuk mobil pribadi di Jakarta lebih memerlukan BBM RON di atas 88 (premium) seperti mobil-mobil baru. Namun, soal subsidi premium, dia menegaskan sudah tak ada lagi subsidi dari pemerintah. Misalnya, harga premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) saat ini Rp 7.050. Di luar Jamali, saat ini harganya Rp 6.950. Nah, harga itu sebagian ditentukan pemerintah.
Seperti diketahui, harga premium saat ini ditentukan Harga Indeks Pasar (HIP) berdasarkan harga rata-rata MoPS (Mean of Platts Singapore) sebulan sebelumnya, serta rata-rata kurs rupiah terhadap dolar. Artinya, kekurangan harga BBM justru ditanggung Pertamina.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmadja mengaku belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI terkait hal ini. Meski begitu, Wiratmadja memberikan gambaran terhadap dampak angkutan umum yang akan kesulitan mendapatkan premium di Jakarta. "Faktornya yang premium ini kan BBM bersubsidi satu untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang non subsidi dong. Salah satunya itu. Jadi banyak yang dipertimbangkan," jelas Wiratmadja.
Sementara, anggota Komisi B (bidang perekonomian) DPRD DKI Jakarta, Ruddin Akbar Lubis tidak sepakat soal ini. Pasalnya, banyak warga mengandalkan premium untuk transportasi. "Misalnya motor, yang tadinya keluar duit Rp 10 ribu per hari bisa lebih," kata Ruddin kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Politisi Golkar ini menganggap rencana Ahok terburu-buru. Menurutnya, jika ingin menghapus premium, harus lebih dahulu memperbaiki moda transportasi massal. Jika itu sudah dilakukan, masyarakat dengan sendirinya beralih dari premium ke oktan lebih tinggi. "Ini TransJakarta aja masih kebakar. Jadi konsepnya jangan lompat-lompat dong," sindirnya.
Dia juga mengkritik langkah Ahok menyurati Pertamina tanpa berkomunikasi dengan DPRD. Menurutnya, sekalipun wewenang soal BBM ada di pemerintah pusat, ada baiknya berbicara dengan wakil rakyat di Kebon Sirih.
"Mau angkat Walikota saja harus ada wacana dengan DPRD. Masa yang urgent seperti ini nggak ada pembicaraan ke DPRD," tegasnya.
http://www.rmol.co/read/2016/02/03/2...-Banyak-Musuh-
-------------------------------------
AHOK memang berani dan nekad, bahkan kebijakan yang mau melarang peredaran premium di Jakarta itu, apa dia sadar kalo selama ini mami banteng punya bisnis SPBU yang cukup lumayan besar di Jakarta?
0
4.3K
51
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.7KThread•59.2KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya