JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja di beberapa perusahaan besar asing berpotensi akan diikuti oleh beberapa perusahaan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menuntut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bertanggung jawab untuk segera menghentikan ancaman PHK massal itu.

”Sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka harus ada langkah-langkah cepat dari Presiden Jokowi, pemerintah, dan jajaran menteri untuk menghentikan PHK massal ini.

Sudah puluhan ribu buruh di-PHK. Jangan hanya sibuk menyangkal, jangan sibuk beretorika, karena faktanya rakyat dan buruh Indonesia sekarang ini pada posisi ancaman gelombang PHK,” kata Presiden FSPMI, Said Iqbal, dalam orasinya di depan Istana Merdeka, Sabtu (6/2).

FSPMI menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada beberapa bulan lalu disangsikan dapat tepat sasaran, sehingga bisa melindungi buruh dari PHK.

Faktanya yang terjadi adalah bertolak belakang dari tujuan dikeluarkannya paketpaket tersebut. Adapun tuntutan kedua, ribuan buruh tersebut meminta Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, yang mengatur sistem pengupahan buruh murah.

Sebagaimana diberitakan, perekonomian Indonesia yang lesu menyebabkan perusahaanperusahaan asing besar seperti General Motor Indonesia, Ford Motor Indonesia, Chevron, Panasonic, dan Toshiba, melakukan PHK karyawan.

Disusul kabar terbaru PTLG Electronics Indonesia juga mengurangi produksi dan terancam tutup, sehingga nasib karyawan juga terancam PHK. Gelombang PHK juga telah terjadi di sektor perbankan.

Perburuk Instabilitas

Gelombang PHK besar-besaran, serta hengkangnya perusahaan-perusahaan asing raksasa dari Indonesia merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menilai kejadian itu bukan saja menghantui perekonomian nasional, namun lebih dari itu dapat memperburuk instabilitas sosial politik yang makin ekskalatif.

”Pemerintahan Jokowi-JK tidak boleh terkesan membiarkan dan tenang-tenang saja seperti kenyataan saat ini. Ini persoalan besar terkait hajat hidup rakyak banyak. APKLI mendesak Jokowi-JK segara menghentikannya. Juga harus segera mengevaluasi paket-paket kebijakan ekonominya,” kata Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun, kemarin.

Menurut Ali, the biggest X factors yang menjadicausa prima-nya adalah paket kebijakan ekonomi 1 sampai 9 yang tersinyalir hanya menyediakan karpet merah kepada pendatang baru investor Tiongkok, dan mengabaikan atau merugikan investor lama, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea.

Sebagai solusi, selain mengevaluasi paket kebijakan ekonominya, pemerintah diminta mengambil langkah khusus percepat laju perekonomian rakyat yang saat ini juga makin melamban. ”APKLI juga mendesak pemerintah tidak lagi menggusur PKL yang merupakan bantalan perekonomian nasional hadapi krisis ekonomi, juga gelombang PHK besar-besaran saat ini.

Kami minta korban PHK dapat buka lapak PKL, dan APKLI siap memfasilitasi dan menampungnya untuk menyelamatkan ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia. Untuk kesekian kalinya, APKLI mendesak negara RI (pemerintahan Jokowi-JKRed) segera hadir melindungi dan meyelamatkan ekonomi dan mata pencarian rakyat Indonesia,” tegas Ali. (F4-69)