Jakarta, CNN Indonesia -- Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana kembali memanas setelah keduanya menjadi saksi di sidang dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply dengan terdakwa Alex Usman. 

Keduanya hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta dalam waktu yang berbeda. Ahok, sapaan Basuki, memberikan kesaksian kemarin, Kamis (4/2), sedangkan Lulung bersaksi sepekan sebelumnya yaitu Kamis pekan lalu (28/1). 

Lulung memberikan kesaksian dengan menegaskan bahwa dirinya tak mengetahui adanya pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014. Alasannya ketika itu dia disibukkan dengan urusan Pemilu di Jakarta. 

"Saya tak mengerti karena dalam proses anggaran perubahan ada tahun politik, saya jadi ketua (DPW) jadi banyak tugas partai dan saat itu juga masa transisi," kata Lulung di ruang sidang. Selain itu, pembahasan APBD hanya dua hari.  

Lulung juga menjelaskan bahwa usulan program atau pengadaan barang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Lulung secara mengejutkan menyebutkan perkataan Ahok bahwa UPS tak pernah dibahas sebagai sebuah kebenaran. Menurut Lulung ada oknum di Pemerintah Provinsi DKI yang sengaja memasukkan pengadaan UPS padahal sebelumnya tak ada di nomenklatur. 

"Kalau memang tak dibahas kenapa di nomenklatur ada dan bahkan ada nomor rekening? Artinya yang membahas itu eksekutif, itu perlu dicari," katanya. 

Sepekan setelah Lulung bersaksi, giliran sang gubernur yang memberikan kesaksian. Sebelum sidang dimulai,  Lulung masuk ke ruang sidang bersama tiga orang rekannya. Namun Lulung tidak bertahan lama di ruang sidang dan meninggalkan ruang sidang lebih awal. 

Usai menghadiri sidang Lulung mencecar Ahok. Menurutnya kesaksian gubernur berisi kebohongan belaka.  “Bohong semua, dia bilang tak tahu soal UPS tapi kenapa ada di dalam nomenklatur," kata Lulung. 

Lulung juga mengkritik Ahok yang tak bisa membedakan mana lembaga eksekutif dan mana yang bukan saat hakim menanyakan soal pembuatan nomenklatur.  "Hakim tanya apakah itu dibuat eksekutif, dia bilang bukan, yang membuat adalah BPKAD dan Bappeda. Dia gugup itu, BPKAD dan Bappeda kan memang eksekutif," ujarnya. 

Tak hanya itu, Lulung pun menuding bahwa ada praktik barter program di balik proses pengadaan UPS tersebut. Menurutnya oknum Pemprov DKI dan oknum DPRD DKI saling barter antara  UPS dengan Rumah Sakit Sumber Waras. 

Serangan Lulung membuat Ahok berang. Ahok bilang semua pernyataan Lulung yang ditujukan ke dirinya sebagai fitnah. Saking kesalnya, Ahok sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan pada Lulung. 

“Dia bodohnya minta ampun. Kalau Sumber Waras dimasukkan dalam rancangan anggaran kenapa UPS tak ada? Harusnya kan masuk kalau barter," kata Ahok hari ini, Jumat (5/2). 

Lebih lanjut dia berkata.  "Kalau ada barter DPRD dan Pemerintah berarti dia bodoh tak memasukkan itu, logika saja. Itu fitnah yang agak bodoh, kasih tahu itu ke Lulung."