Metrotvnews.com, Jakartaewan Perwakilan Daerah dinilai memiliki kinerja minim dan tak memberikan sumbangsih untuk negara. Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris menolak anggapan itu.

Menurut Fahira, anggapan itu sangat tak berdasar. Meski tak memiliki kewenangan sebesar DPR, kehadiran DPD dirasakan langsung oleh rakyat. Ia justru mempertanyakan kinerja DPR dan partai poltik yang selama ini dipersepsikan negatif oleh publik.

"Kalau kita lihat, hampir semua survei menempatkan DPR dan partai politik sebagai institusi yang paling tidak dipercayai oleh publik. Itu yang sering tertangkap KPK siapa? Anggota DPR yang juga anggota partai," kata Senator asal Jakarta itu melalui keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Jumat (5/2/16).

Fahira menambahkan sistem bikameral di Indonesia masih lemah, sehingga peran dan kewenangan DPD masih belum kuat. Sejatinya DPD bisa menjadi mitra kerja demi meringankan beban dan tugas DPR.

"Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, sistem presidensial, otonomi daerah selalu tak didukung DPR," terang Fahira.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar melontarkan permintaan untuk mengevaluasi keberadaan dan posisi DPD dalam Musyawarah Kerja Nasional PKB yang digelar 5 hingga 6 Februari. Muhaimin menilai DPD tak signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menanggapi hal itu, Fahira meminta PKB mengundang perwakilan DPD. Dalam forum itu, perwakilan dari DPD akan menyampaikan ide untuk penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...ja-di-parlemen

---

Kumpulan Berita Terkait DPD RI :

- DPD Bantah Minim Kinerja di Parlemen

- Komisi III DPD Minta Kemenkes Perbaiki Pelayanan Kesehatan

- DPD Cari Solusi Agar Dana BOS tak Bermasalah