TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak lagi mengedarkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di Jakarta. Alasan utamanya, selain baik untuk bisnis Pertamina juga mengurangi polusi lingkungan dari RON 88 milik Premium.
Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang menjelaskan, Jakarta di bagian pusat seharusnya tidak lagi menjual Premium. Sehingga hanya masyarakat di wilayah terluar ibukota saja yang bisa mendapatkan RON 88 tersebut.
"Ada kebijakan pemerintah dari Ahok, masyarakat pinggir saja pakai Premium, yang mampu pakai (BBM) lebih ramah lingkungan," ujar Ahmad di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (2/2/2016) malam.
Menurut Ahmad, Jakarta punya potensi untuk tidak bergantung kepada BBM jenis Premium. Hal ini dilihat dari data Pertamina, konsumsi Pertamax meningkat empat kali lipat di 2015.
"Dulu kita maunya masyarakat pindah dengan sendirinya, kami yakin terbukti di grafik kami bisa menjual Pertamax 4 kali lipat dari sebelumnya," kata Ahmad.
Ahmad menjelaskan jika Premium dihapuskan dari Jakarta, akan mengurangi impor 20 persen atau setara dengan 6 juta kiloliter. Pasalnya konsumsi Premium terbesar ada di ibukota.
"Jakarta paling besar konsumsinya. Lebih dari 20 persen, kalau berkurang enak banget," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan hal yang menjadi risiko ke depan adalah persaingan BBM di kelas RON 92. Menurut Ahmad jika Premium dihapus, para pemain migas akan bersaing memperebutkan pasar BBM non subsidi tersebut.
"Kondisi itu pesaing masuk, bukan barang subsidi, tidak diatur pemerintah, akan digempur banyak pesaing. Tetapi Pertamina siap" kata pria yang akrab dipanggil Abe.sumur

Pertamina Diminta Tak Lagi Edarkan Premium di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuat surat kepada PT Pertamina. Surat itu berisi permintaan pemberhentian pasokan Premium di ibu kota.
"Saya bilang sama Pertamina dan disiapkan surat, khusus (distribusi) Premium di Jakarta tidak usah saja," kata Basuki seusai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (2/2/2016).
Ahok, sapaannya, mengatakan bahwa lebih baik subsidi pemerintah diberikan untuk transportasi umum dibanding bahan bakar minyak.
Ia menganggap pemberian subsidi bahan bakar minyak memboroskan uang negara. "Toh sekarang lagi turun harganya (Premium). Model ini yang kami lakukan," kata Basuki.
Ia mengatakan, tarif angkutan umum di bawah kendali PT Transjakarta tidak akan terpengaruh oleh perubahan harga BBM.
Hal itu karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO) kepada PT Transjakarta.
Tarifnya pun telah diseragamkan menjadi Rp 3.500.(Kurnia Sari Aziza)- sumur

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat penghentian distribusi premium di Jakarta berdampak baik. Salah satunya adalah berkurangnya kadar polusi.

"Satu pihak, negara hemat karena tidak impor. Kedua mengurangi polusi dan ketiga memaksa yang naik motor pindah ke bus," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (3/2/2016).

Meski demikian, Basuki mengatakan usulan ini baru dapat berjalan setelah mendapat restu PT Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rencana penyetopan distribusi premium di Jakarta juga dilakukan karena harga minyak dunia sedang merosot.

Meski demikian, lanjut dia, warga Jakarta kini lebih memilih menggunakan Pertamax dan Pertalite dibandingkan premium.

"Sekarang kenapa orang-orang masih suka naik motor? Karena (tarif) bus lebih mahal. Nah saya mau bikin (tarif) bus lebih murah dari motor," kata Basuki.

Di sisi lain, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah mempersiapkan surat usulan tersebut kepada PT Pertamina.

Namun, ia tidak mengetahui kapan akan mengirim surat usulan tersebut kepada PT Pertamina. - sumur

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai rencana Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang ingin menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Jakarta terlalu terburu-buru.

Menurut Agus, perlu pengkajian dan kesiapan Pertamina untuk mengganti premium yang hingga saat ini masih menjadi alternatif bahan bakar untuk masyarakat. Lagipula, kata Agus, masih perlu proses untuk menghilangkan premium.

"Kalau masalah disetujui atau tidak itu melalui proses yang panjang. Sekarang kita bayangkan kilang-kilang kita ahlinya itu adalah membuat premium. Apakah kalau buat pertamax bisa? Bisa tapi banyak alat yang dimodifikasi, banyak teknologi didatangkan. Sehingga untuk mengganti suatu produk harus dipikir dan dikaji," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Politikus Partai Demokrat ini menilai, bisa saja premium dihilangkan dan diganti pertamax. Namun, saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Apalagi, ekonomi nasional belum stabil.

"Menurut saya daya beli masyarakat masih rendah. Ini dulu yang harus kita perkuat. Kalau mau kita harus perbaiki sektor ekonomi," ujar Agus.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta. Pemerintah bisa mengalihkan subsidi ke bidang lain.

"Saya minta DKI bensin premium dihapus saja. Tidak tepat subsidi diberikan ke minyak (BBM)," kata Ahok di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 2 Februari 2016.sumur

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghapus peredaran premium di Jakarta mendapat protes. Niat mengalihkan subsidi ke bidang transportasi juga dinilai tidak tepat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai, pengalihan subsidi pun kurang tepat. Sebab, bus di Jakarta belum memenuhi syarat.

"Emang transportasi umum sudah baik? Orang sebentar-sebentar kebakaran," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Taufik, subsidi hasil pengalihan BBM berbeda dengan urusan transportasi. Lagipula, untuk memenuhi kebutuhan bus, Jakarta tidak perlu menunggu pengalihan subsidi.
"Ngapain, Jakarta punya duit banyak. Jadi berpikir jangan sesederhana itu. Pikirin warga gitu lho," kata Taufik.

Politikus Gerindra itu meminta Ahok berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan baru itu. Karena, ucap dia, pemimpin seharusnya tidak menyusahkan rakyatnya.

Sebelumnya, Ahok meminta peredaran BBM bersubsidi jenis premium dihapus di Jakarta. Pemerintah bisa mengalihkan subsidi ke bidang lain.

"Saya minta DKI supaya premium dihapus saja. Tidak tepat subsidi diberikan ke minyak (BBM)," kata Ahok di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 2 Februari 2016. - sumur

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia (YLKI) Tulus Abadi menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium agar masyarakat Jakarta beralih ke transportasi umum tidak akan efektif.

"Seharusnya transportasi umumnya dulu yang diperbaiki, diperluas jaringannya sampai bisa menjangkau berbagai wilayah. Kalau hanya menghapus premium, tidak akan efektif," kata Tulus di Jakarta, Jumat.

Menurut Tulus, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan TransJakarta sebagai transportasi publik andalan. Pengembangan "feeder" TransJakarta dan proyek "Mass Rapid Transport" (MRT) tidak akan efektif tanpa didukung transportasi pendukung yang menjangkau wilayah yang selama ini tidak terlayani transportasi umum.

Apalagi, harga BBM dari jenis Pertamax, Pertalite dan Premium saat ini semakin murah. Tulus memperkirakan tren penurunan harga minyak global akan terus terjadi sehingga harga BBM juga akan semakin murah.

Menurut Tulus, sekitar 60 persen kendaraan pribadi di Jakarta adalah sepeda motor. Saat ini, kebanyakan pengguna sepeda motor sudah mulai beralih dari Premium menjadi Pertalite, bahkan Pertamax.

"Karena itu, rencana penghapusan Premium bila tujuannya agar masyarakat beralih ke transportasi umum tidak akan efektif. Bila tujuannya untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, mungkin akan efektif," tuturnya.

Tulus mengatakan bila Premium benar-benar dihapuskan di Jakarta dan seluruh kendaraan menggunakan BBM dengan oktan yang lebih tinggi, emisi gas yang dihasilkan akan lebih baik sehingga polusi udara bisa berkurang. - sumur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengkaji usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penghapusan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium di kawasannya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Pudja mengatakan saat ini pihaknya sendiri tengah menghitung untung-rugi di tengah pengahapusan penjualan Premium di Jakarta.

"Tapi saya belum sempat rapat detil dengan Pertamina dan Pemprov DKI dan nanti kita rapatkan. Kita (akan) lihat positif dan negatifnya, kemudian efek-efeknya bagaimana," ujar Wiratmaja di Jakarta, Rabu (3/2).

Menyusul eksekusi penghapusan Premium di Jakarta, Wiratmadja menambahkan bahwa pihaknya juga akan meminta penjelasan lebih rinci mengenai wacana yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Secara teknis mungkin saja. Tetapi kan variasi pilihan masyarakat jadi berkurang. Kita lihat alasan pemprov apa. Karena ada atau enggak kan tidak mengurangi subsidi sama sekali," imbuh Wiratmaja.

Sebelumnya, usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara PT Bulog dan PT Food Station Tjipinang kemarin, Ahok mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan surat yang berisikan himbauan kepada Pertamina untuk menghilangkan peredaran Premium di Jakarta.

Wacana penghapusan Premium sendiri dimaksudkan agar BBM yang saat ini tidak lagi disubsidi tersebut tidak lagi memboroskan uang negara dan hanya digunakan oleh angkutan kota umum.

Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengklaim penghapusan Premium di Jakarta akan menguntungkan Pertamina lantaran diyakini bakal mengurangi volume impor Premium.
Sebab, saat ini persentase penggunaan Premium di Jakarta mencapai 20 persen dari total konsumsi BBM jenis tersebut di Indonesia.

"Udara Jakarta juga akan lebih bersih dan resiko (losses) Pertamina akan berkurang," imbuh Bambang. (gir)
sumur