Ahok Akan Hapus Premium di Jakarta, Ini Respons Pertamina

Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewacanakan penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari Jakarta. Menurutnya, premium lebih baik dialihkan untuk subsidi transportasi massal daripada dikonsumsi kendaraan pribadi.

Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang mengungkapkan, hal tersebut bisa saja dilakukan dalam waktu dekat, dari sisi aturan hal tersebut bisa dilakukan.

"Iya memungkinkan (hapus Premium). Mungkin bertahap, yang pertama mungkin tengah kota dulu, apalagi selama angkutan umum, mikrolet masih ada, bertahap lah," kata Bambang ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Sementara dari sisi masyarakat, lanjut Bambang juga diprediksi tak akan menimbulkan gejolak signifikan.

"Tahun lalu kemampuan beli Rp 8.500 bisa buat Premium, sekarang Rp 8.500 beli Pertamax saja masih kembali. Sebetulnya nggak masalah, apalagi Jakarta sudah menyediakan angkutan umum. Tinggal kewenangan Gubernur, nanti kita tinggal lihat Dirjen Migas menyetujui apa nggak," jelasnya.

Sebelumnya, saat ditemui di Gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari ini, Ahok menyatakan Jakarta akan lebih baik tanpa keberadaan Premium.

"Saya bilang sama Pertamina, disiapkan surat khusus, premium di Jakarta enggak usah saja," kata Ahok

Menurutnya, polusi akibat kendaraan pribadi itu juga memboroskan uang negara.

"Saya juga minta DKI supaya bensin premium dihapus saja. Tidak tepat bila subsidi diberikan ke minyak. Lebih baik subsidi kendaraan transportasi umum," tutur Ahok.

Ahmad Bambang menambahkan, pihaknya menyambut baik jika wacana tersebut benar-benar direalisasikan. Alasannya, untung Pertamina dari penjualan premium tak besar, malah membebani perusahaan.

"Saya bingung kalau ditanya penghematan. Jakarta itu provinsi dengan konsumsi BBM paling besar, Dia itu lebih dari 20% dari seluruh indonesia. Kalau itu berkurang, enak banget,"

Menurutnya, hilangnya peredaran premium di Jakarta, sangat signifikan mengurangi Premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali). Penjualan Premium di wilayah Jamali dinilai kurang menguntungkan dengan harga saat ini.

"Bagi Pertamina, kita tahu kan premium di Jamali itu umum. Tetapi kita ternyata nggak boleh menetapkan beda jauh dari non Jamali, artinya ngambil profit 5% itu saja nggak bisa, kalau lagi MOPS (Mean of Plats Singapore) naik harga nggak berubah, Pertamina nanggung rugi besar," papar Bambang.

Dihapusnya premium di Jakarta, sambungnya, juga otomatis mengurangi impor besin RON 88 ini, serta tak akan menimbulkan gejolak pada masyarakat.

"Kan cuma pindah saja. Nggak pakai premium berarti pindah premium ke pertamax. Nah sisinya berarti impor premium berkurang, kita sebetulnya impor premium sudah mulai berkurang, sejak RFCC (Residuel Fluid Catalytic kracker) dan TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama). Sebentar lagi kalau kilang Cilacap beroperasi, yah makin berkurang," tandas Bambang.

"Itu posisi jadi diubah ke pertamax dan pertalite. Kebetulan pertalite juga sudah kita produksi sendiri semua. Sementara pertamax sudah banyak yang kita produksi sendiri, jadi nggak masalah," imbuhnya.

Namun, Bambang menuturkan, pihaknya sendiri sampai saat belum menerima permintaan resmi dari Ahok agar Pertamina menghapus Premium dari Ibu Kota.

"Saya belum lihat suratnya, saya juga baru lihat kabarnya di berita," ujar Bambang.

Sumber


Waktu bir dilarang ahok termasuk yang paling depan menentang pelarangan penjualan bir. Tapi sekarang premium yang enggak ada undang-undang pelarangannya malah mau dilarang dijakarta.

Fix premium lebih berbahaya daripada bir