Jakarta, CNN Indonesia -- Pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan melarang penjualan bahan bakar minyak jenis premium di Jakarta dinilai tidak berdasar dan terkesan asbun alias asal bunyi.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan Ahok terkesan asbun ketika merencanakan akan melarang penjualan BBM jenis premium di wilayah DKI Jakarta. “Padahal BBM premium sudah tidak disubsidi pemerintah, apakah dia tidak mengetahuinya, dan apa dasarnya dia melarang penjualan premium di Jakarta," ujar Sofyano, Rabu (3/2) seperti dilansir Antara.

Menurut Sofyano kalau Ahok melarang solar subsidi dijual di Jakarta itu masih tepat karena solar masih ada muatan subsidi dari pemerintah. “Publik bisa menilai bahwa mantan bupati Babel ini lama-lama semakin "nyinyir saja" dengan merencanakan membuat kebijakan yang akan membebani rakyat wilayah DKI dengan harus membeli BBM yang harganya lebih mahal dari premium,” kata dia.

Sofyano menyatakan langkah Pertamina yang telah menyiapkan beberapa jenis BBM antara lain premium, pertalite, pertamax, pertamax plus, dan pertadex, sudah cukup baik. Pertamina sudah menyiapkan beberapa alternatif BBM, sehingga rakyat bisa memilih.

“Itu lebih fair dan adil bagi rakyat, sehingga jika premium dipaksa dihapus oleh Ahok, itu dapat dinilai sebagai jebakan ‘Batman' terhadap Pertamina karena pada akhirnya bisa jadi sasaran amuk publik karena Pertamina adalah ujung tombak dalam penyediaan BBM di negeri ini," ujar Sofyano.

Kalau Ahok anti subsidi BBM, lanjut Sofyano, maka harusnya Gubernur DKI Jakarta membuat peraturan daerah khusus yang melarang premium dan solar subsidi dipakai oleh pegawai Pemda Jakarta dan BUMD serta seluruh kendaraan umum di wilayah Jakarta, dengan mengharuskan mereka menggunakan pertamax atau pertalite.

Selain itu, jika premium dianggap menimbulkan polusi dan berbahaya bagi lingkungan, Ahok sebagai gubernur harusnya bisa membuktikan dengan data berapa banyak penduduk DKI yang sakit atau rusak paru parunya atau jadi TBC karena menghirup gas buang yang berasal dari premium.

"Premium sudah dipakai puluhan tahun oleh rakyat di negeri ini, kok pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum pernah merilis berbahayanya penggunaan premium dan mengapa pemerintah selama ini menjual premium?," kata Sofyano.

Sofyano menambahkan, dalam hal ini Ahok tidak punya data atau hasil survei yang akurat bahwa berbahaya jika menggunakan premium dan kemudian dia melarang premium beredar di Jakarta sehingga terkesan asal bunyi saja.

"Ahok sebagai gubernur DKI harusnya dalam merencanakan dan membuat keputusan, serta kebijakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukannya asal bicara dan menjadikan perkataannya jadi dasar hukum," kata Sofyano.

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160203101500-20-108508/pernyataan-ahok-soal-pelarangan-premium-dianggap-asal-bunyi/

Saya setuju sama pengamat diatas. Ahok asbun saja supaya diliput media.