Halo , Newbie nih. Mau nanya sesuatu yang berhubungan dengan pajak.
Jadi gini, sebenarnya ini soal UAS ane gan.
Ini soalnya
Pelimpahan pengelolaan pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 salah satunya adalh Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih meningggalkan berbagai masalah dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan didalam APBD Pemerintah Kota Palangka Raya, salah satu nya adalah Loket pembayaran PBB masih terpusat di Bank BR*(sengaja ane sensor) sehingga akses pembayaran menjadi sulit, ketimbang pengelolaan pajak yang masih dikelola oleh pemerintah pusat dengan banyak membuka loket bank persepsi,menurut pendapat saudara apa yang perlu dilakukanpemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut ?

Ane nggak tahu di daerah agan kasusnya sama atau enggak.Ane cuma minta pendapat dari susut pandang agan/aganwati disini.
Sekalian nyari jawaban, soalnya soal ini dijadiin PR gan,He..he..hee. http://s.kaskus.id/images/smilies/s_sm_peace.gif
Yang udah mau jawab makasih banget.