Utang Pemerintah Jokowi Rp 3.089 Triliun, Menkeu: Kenapa Perlu Berutang? Tanya Warung Sebelah
Senin, 11 Januari 2016 20:58 WIB


Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Utang di era pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir 2015 mencapai Rp 3.089 triliun setara 223,2 miliar dollar AS dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah terpaksa menutup kebutuhan pertumbuhan ekonomi melalui utang, karena booming harga komoditas sudah berakhir pada 2013.

Apalagi, sepanjang tahun 2015 lalu penerimaan negara dari pajak tidak bisa diandalkan lantaran perekonomian lesu.

"Kenapa kita perlu berutang? Silakan tanya warung sebelah. Ada enggak warung yang enggak pernah utang? Tanya pengusaha kita, ada enggak pengusaha yang enggak pernah utang?" kata Bambang dalam paparan, Senin (11/1/2016).

"Utang itu kita butuhkan karena kita ingin akselerasi, karena kita ingin ekspansi dari usaha atau bisnis kita. Pemerintah demikian juga. Ketiga komoditas absen dalam pertumbuhan ekonomi, maka yang harus maju adalah pemerintah melalui belanja," kata dia lagi.

Sayangnya, lantaran perlambatan ekonomi pada 2015, total pendapatan negara terealisasi lebih rendah dibandingkan belanja negara. Sepanjang 2015, realisasi pendapatan negara hanya Rp 1.491,5 triliun.

Sementara, belanja negara sepanjang 2015 mencapai Rp 1.810 triliun. Sehingga, lanjut Bambang, defisit anggaran pada 2015 mencapai sebesar Rp 318,5 trilun atau 2,8 persen dibandingkan PDB.

Kendati rasio utang terhadap PDB sudah di angka 27 persen, Bambang menegaskan realisasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan negara-negara lain, seperti Filipina (36 persen), Turki (32 persen), India (65 persen), Thailand (44 persen), dan Brazil (70 persen).

Realisasi rasio utang Indonesia terhadap PDB-nya juga lebih rendah dari Jerman (71 persen), Polandia (51 persen), Kolombia (51 persen), Malaysia (56 persen), Afrika Selatan (48 persen), Inggris (89 persen), Australia (36 persen), dan Amerika Serikat (105 persen). "Bahkan rasio utang Italia mencapai 133 persen terhadap PDB, Jepang mencapai 246 persen terhadap PDB. Jadi utang Jepang dua kali PDB-nya. Tapi Jepang negara maju. Siapa yang bilang Jepang negara mau bangkrut? Enggak ada," tegas Bambang.

Dia bilang, dari negara yang diperbandingkan, hanya Cile yang rasio utang terhadap PDB-nya lebih rendah dibandingkan Indonesia, yakni hanya 18 persen. Sebagai informasi, rasio utang pemerintah terhadap PDB tahun 2015 ini jauh di bawah maksimal yang ditetapkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen. "Jadi selama utang itu kita pakai untuk belanja yang produktif, belanja yang tepat, maka akan memberikan manfaat yang sangat besar," pungkas Bambang.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...warung-sebelah


Setahun Jokowi, Utang Negara Hampir Dua Kali Lipat 32 Tahun Soeharto
24 DES 2015 16:20

Rimanews – Selain jago blusukan, Presiden Joko Widodo rupanya juga hebat soal menambah utang. Hingga November 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.074,82 triliun.

Pada 2014, utang Indonesia mencapai Rp 2.604,93 triliun. Artinya, sampai November 2015, utang Indonesia bertambah Rp 469,89. Padahal, selama 32 tahun memerintah, Presiden Soeharto hanya meninggalkan warisan utang sebesar sebesar 53,8 miliar dolar AS pada 1997.

Jika disetarakan dengan kurs rupiah terhadap dolar pada tahun 1997, utang Pemerintah Soeharto senilai Rp261,2 triliun. Jadi, setahun Jokowi berkuasa, utang pemerintah kita hampir dua kali lipat utang di sepanjang Era Orde Baru (1966-1998).

Meski beban utang demikian besar, pemerintahan Jokowi-JK masih tetap mengandalkan pembiayaan dari pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tahun depan. Presiden Jokowi mengakui masih akan memanfaatkan pinjaman atau utang baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam postur draf RAPBN 2016, total pendapatan negara tahun depan ditargetkan Rp 1.848 triliun. Terdiri dari pendapatan dari sektor perpajakan Rp 1.565,8 triliun, pendapatan dari non-perpajakan Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2 triliun.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.121,3 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.3391,1 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 782,2 triliun.

Sebagai konsekuensi dari rencana tersebut, fiskal tentu mengalami defisit anggaran. Dengan komposisi tersebut, RAPBN 2016 mencatat defisit anggaran Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB.

Mau tak mau, pemerintah mengandalkan utang untuk pembiayaan defisit anggaran. Menurut pemerintah, besarannya utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.

Dengan demikian, utang Indonesia tahun depan diprediksi melampaui angka Rp 3.200 triliun. Angka ini hampir tiga kali lipat dari utang yang ditinggalkan Presiden Abdurrahman Wahid, yakni 1.273,18 triliun di tahun 2002.
http://nasional.rimanews.com/politik...Tahun-Soeharto


Lengser, SBY bakal tinggalkan warisan utang Rp 2.532 triliun
Senin, 29 September 2014 17:15

[/CENTER]

bye ... bye ... bye ....

Merdeka.com - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan meninggalkan warisan utang sebesar Rp 2.532 triliun (kalau diassumsikan kurs Rp12.000/US$1, berarti setara US$ 228 miliar) . Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri selama pemerintahan SBY. "Pada tahun 2014, utang Indonesia sebesar Rp 2.532 triliun," kata Uchok dalam acara diskusi bertajuk 'Implikasi ekonomi politik utang rezim SBY terhadap rezim Jokowi dan anak cucu bangsa', di Galery Cafe, Jakarta, Senin (29/9).

Maka, tambah dia, jika Indonesia ingin melunasi utang yang begitu besar itu setiap warga negara dapat dikenakan beban sebesar Rp 10.042.659.

Tak hanya itu, Uchok juga mengatakan bahwa kenaikan utang pada pemerintahan SBY dari 2013 ke 2014 mencapai Rp 157 triliun. "Karena setiap tahun APBN selalu defisit, setiap tahun juga Indonesia harus mencari pinjaman untuk menutupi defisit," ucapnya.

Uchok pun menilai di masa pemerintahan mendatang, pemerintah harus mengurangi pengeluaran anggaran yang dinilai tidak produktif. Hal itu dilakukan guna menutup defisit APBN. "Kalau kita ingin mengetatkan ikat pinggang atau anggaran itu bisa dilakukan, seperti anggaran fasilitas untuk pejabat, perjalanan dinas, belanja operasional, makan minum untuk tamu. Itu bisa diperkecil atau dihilangkan tiap kementerian," tutupnya.
http://nasional.rimanews.com/politik...Y-untuk-Jokowi

--------------------------------------------

Kira-kira kalo lengsernya Jokowi baru terjadi 2019 ... tebak, berapa total utang yang akan dia cetak dan diwariskannya ke rakyat negeri ini?